by

Mauiza R. Al-Mukhtar., S.Pd: Untuk Kepentingan Siapa Proyek OBOR Itu?

Mauiza R. Al-Mukhtar., S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kerja sama Indonesia dan China One Belt One Road (OBOR) atau sabuk satu jalan itu siap dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan ditekennya 23 Nota Kesepakatan MoU antara pembisnis Indonesia dan China setelah pembukaan KTT Belt and Forum Kedua di Beijing, jum’at (26/4/2019). Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 bernilai total US$ 14,2 miliar. Meski demikian nilai tesebut bukanlah hutang yang harus ditanggung pemerintah kata Luhut. (www.bisnis.com,27/4/2019) 
Indonesia mengalokasikan 4 koridor untuk proyek OBOR, yakni: Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali (www.kumparan.com,28/4/2019). Melalui proyek OBOR ini akan membuka keran perdagangan antara negara Eropa dan Asia dari jalur stera maritim. Proyek OBOR diyakini dapat memberi keuntungan bagi Indonesia nilainya mencapai US$ 91 miliar, atau lebih dari Rp 1.228 terliun. (www.tempo.com,27/4/2019)  
Namun, Proyek OBOR yang digegas oleh presiden China Xi Jinping menuai kritik dari beberapa pihak. Pengamat dan negara penerima pendonor mengungkap jalur sutra modern juga menjadi jebakan hutang khusus bagi negara berkembang.(www.Harianjogja.com,28/4/2019). Proyek OBOR sebenarnya dana tidak diberikan secara cuma-cuma kepada negara pendonor, akan tetapi negara pendonor harus mengembalikan dananya yang dibungakan tentunya. 
Adapun negara-negara yang terjebak hutang China antara lain: Zimbawe tidak mampu mengambalikan hutang ke China sebesar US$ 40 juta hingga akhirnya negara Zimbawe harus mengganti mata uang Yuan sebagai imbalanya, kemudian negara Nigeria juga bernasib sama, untuk pembangunan infrastruktur China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar harus dari China. Kemudian ada Sri Lanka juga tidak mampu membayar hutang untuk pembangunan infrastuktur, Sri Lanka harus melepaskan Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 tirliun atau sebasar 70% sahamnya dijual kepada BUMN China. (www.tempo.com ) Malaysia juga harus mebatalkan 2 proyek dari negara Tirai bambu tersebut karena hutang negara Jiran nilainya dalam keadan  keritis. (www.detikfinance.com) 
Tidak menutup kemungkinan negara Indonesia juga akan bernasib sama seperti negara-negara yang telah terjebak hutang kepada China. Negara Indonesia hutangnya saat ini berada diambang kritis yaitu per Oktober 2018 untang Indonesia mencapai US$ 360,5 miliar, jika menggunakan asumsi kurs Rp 14.100/US$, maka posisi hutang negara Indonesia per November 2018 setara dengan Rp.5.257 triliun. (www.bisnis.com,27/4/2019)  Apalagi jika ditambah proyek OBOR yang dananya juga harus di hutangkan kepada negera Tirai Bambu tersebut bukankah hutang negeri ini diambang berbahaya?.
Sebenarnya proyek OBOR dari negara China negeri ini tidak diuntungkan kecuali hanya segelintir kelompok orang saja seperti pejabat yang menyetujuinya tentunya akan mendapatkan omset besar dari proyek tersebut. Akan tetapi bagi rakyat Indonesia tidak diuntungkan sama sekali dari proyek OBOR, Apalagi China memberikan syarat atas pembangunan proyek tersebut yaitu: pekarjanya, bahan bakunya semua berasal dari negara China, kemudian apabila negara tidak mampu membayar hutang dari proyek itu akan mengakibatkan infrastktur yang sudah dibangun akan kembali ke negara China. Tidak hanya itu melalui pembangunan jalur sutra modren itu akan memudahkan China menjual produknya di Indonesia dengan harga murah, China juga mendapatkan keuntangan dengan mendapatkan bahan baku yang murah dari negeri ini. Hal ini  dapat mematikan indutri domistik Indonesia. Tidak hanya itu negara China  yang memiliki ideologi komuunis akan menyebarkan ideologinya melalaui proyek tersebut, tentu sangat berbahaya bagi Indonesia yang penduduknya mayorita Muslim. Maka dari itu masyarakat harus menolak proyek OBOR.
Proyek OBOR yang jelas-jelas merugikan negara ini tetap ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang digaji oleh rakyat, kenapa hal ini bisa terjadi?, itu disebabkan sistem Kapitalisme-Sekuler yang menjadi akar permasalahannya, Indonesia saat ini mengadopsi sistem tersebut. Sistem Kapitais merupakan sistem yang memberikan kebebasan kepada pemilik modal untuk menguasai hajat orang banyak, sistem ini tidak mengenal halal dan haram. Tetapi sistem ini berdiri atas azas kepentingan keuntungan semata. Sehingga wajar infrastruktur yang sebenarnya kekayaan milik umum yang seharusnya dikelola oleh negara tetapi pejabat negari ini memberikan pengelolaannya kepada aseng dengan sangat mudah. Dalam sistem ini juga tumbuh sikaf individualisme yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, sehingga wajar pejabat negeri ini dalam memberikan proyek tersebut tidak peduli dengan masa depan rakyatnya yang penting dirinya untung dan senang.
Sistem yang rusak Kapitalisme-Sekuler ini harus segera diakhiri dengan sistem yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu sistem Islam. Islam merupakan agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan dari bangun tidur sampai bangun negara, termasuk dalam ekonomi dan hubungan luar negeri. Dalam sistem Islam infrastrukur adalah kepemilikan umum harus dikelola oleh negara dan haram hukumnya dikelola oleh aseng, apalagi negara kafir harbi yang telah menjajah kaum Muslimin. Dalam sistem Islam jikapun harus berhutang kepada negara lain maka tidak menggunakan riba karena hal itu diharamkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah yang artinya: …, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,…. (TQS. Al-Baqarah: 275)
Tertapi sistem Islam dengan seperangkat aturannya hanya dapat diaplikasikan dalam sebuah negara yaitu negara Islam/Daulah Islam. Keberadaanya sangat urgen, karena tanpa adanya Daulah Islam negeri-negeri Muslimin termasuk Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya di seluruh dunia terus berada dalam tekanan negara penjajah  kafir harbi yang jelas-jelas mereka mengkari aturan Sang Pencipta. Maka dari itu penegakan Daulah Islam menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh kaum Muslimin di dunia. Penegakan Daulah Isalampun harus melalui metode yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bukan metode dari kaum penjajah, karena itu sama saja kaum Muslimin tetap berada dalam lingkaran penjajahan. Wallah a’lam bi ash-shawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita