Penulis: Irohima | Guru
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Hingga 27 Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera menimbulkan kabut asap yang tidak lagi sekadar tipis, tetapi mulai menjadi selimut pekat yang menurunkan kualitas udara. Dampaknya bukan hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
Sungguh miris. Di tengah berbagai kesulitan yang menggelayuti kehidupan sehari-hari, masyarakat masih harus berhadapan dengan persoalan lain yang tak kalah serius: paru-paru yang dipaksa menyaring partikel asap setiap hari.
Kabut asap akibat karhutla menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, pekerja luar ruangan, serta penderita penyakit kronis pada saluran pernapasan dan jantung, termasuk asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
Perempuan dan anak-anak juga termasuk kelompok yang rentan terdampak paparan asap karhutla. Partikel halus PM2,5 dan berbagai polutan hasil pembakaran dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan serta berdampak terhadap kesehatan reproduksi.
Pada ibu hamil, paparan polusi udara juga dikaitkan dengan risiko komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga gangguan pertumbuhan janin.
Sebagaimana diberitakan Mongabay Indonesia pada 18 Agustus 2026, perempuan di Kalimantan Selatan menghadapi beban berlapis akibat karhutla.
Selain berhadapan dengan gangguan kesehatan, termasuk persoalan reproduksi dan kehamilan, mereka juga harus merawat anggota keluarga yang sakit di tengah keterbatasan air bersih dan terganggunya sumber penghidupan sehari-hari.
Karhutla yang Terus Berulang
Karhutla bukan persoalan baru di Indonesia. Peristiwa serupa berulang hampir setiap tahun, terutama ketika musim kemarau. Namun, kondisi cuaca yang ekstrem tidak semestinya dijadikan satu-satunya alasan untuk menjelaskan terjadinya karhutla.
Pembukaan dan pengelolaan lahan dalam skala besar juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketika kebakaran terjadi, respons pemerintah kerap lebih terlihat pada upaya pemadaman dan penanganan dampak di hilir, sementara persoalan di hulu, termasuk tata kelola lahan dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, perlu ditangani secara lebih mendasar.
Berulangnya karhutla menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman ketika api sudah membesar. Dampaknya pun tidak berhenti pada persoalan kesehatan.
Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, mobilitas terbatas, kualitas lingkungan menurun, dan kelompok rentan kembali menjadi pihak yang harus menanggung beban paling besar.
Ketika Alam Berhadapan dengan Kepentingan Ekonomi
Persoalan karhutla tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai salah satu orientasi utama.
Dalam sistem kapitalisme, eksploitasi sumber daya alam berpotensi berlangsung secara masif ketika kepentingan ekonomi lebih dominan dibandingkan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Ketika pengelolaan alam lebih banyak diarahkan pada kepentingan keuntungan, ruang bagi eksploitasi dapat semakin terbuka. Akibatnya, masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak justru harus menanggung konsekuensi berupa pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya sumber penghidupan.
Negara sejatinya hadir sebagai pelindung masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penanganan karhutla sering kali lebih tampak sebagai respons ketika bencana sudah terjadi. Masyarakat kemudian diarahkan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, atau tetap berada di dalam rumah.
Langkah-langkah tersebut memang penting untuk mengurangi paparan asap. Namun, perlindungan masyarakat tidak seharusnya berhenti pada imbauan kesehatan. Persoalan utama yang menyebabkan karhutla juga perlu dicegah dan ditangani secara serius.
Beban krisis lingkungan dan kesehatan pun jangan sampai kembali dibebankan kepada keluarga. Perempuan, misalnya, dapat menghadapi beban domestik yang semakin berat ketika anggota keluarga sakit, sementara akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, dan sumber penghidupan turut terganggu.
Islam Memandang Alam sebagai Amanah
Berbeda dengan paradigma kapitalisme yang menempatkan kepentingan ekonomi sebagai salah satu orientasi utama, Islam memiliki pandangan bahwa alam merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola untuk kemaslahatan masyarakat.
Dalam perspektif Islam, segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan manusia tidak dibenarkan. Hutan dan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak semestinya dikuasai secara bebas untuk kepentingan segelintir pihak.
Negara dalam sistem Islam memiliki fungsi sebagai ra’in atau pengurus dan pelindung urusan rakyat. Karena itu, negara berkewajiban memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan dasar, termasuk ketika terjadi bencana.
Jaminan kesehatan, fasilitas medis yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Pasokan air bersih, misalnya, harus dipastikan tersedia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Di sisi lain, negara juga harus melakukan pencegahan dari hulu. Izin atau aktivitas pengelolaan lahan yang berpotensi merusak ekosistem harus diawasi secara ketat. Pelaku pembakaran hutan dan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem tersebut.
Pengelolaan hutan pun harus mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak terhadap masyarakat. Dengan tata kelola yang tegas, sumber daya alam tidak menjadi komoditas yang dieksploitasi tanpa batas.
Pada akhirnya, persoalan karhutla bukan sekadar tentang bagaimana memadamkan api. Lebih dari itu, karhutla menyangkut bagaimana negara mengelola alam, melindungi masyarakat, serta memastikan generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan masker ketika asap datang. Masyarakat membutuhkan udara bersih, lingkungan yang terjaga, kesehatan yang terlindungi, dan kebijakan yang mampu mencegah bencana terus berulang.
Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment