by

Mimin Asy Syahidah: Lapas Sukamiskin, Bikin Tidak Yakin

Mimin Asy Syahidah, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Negeri ini kembali tampil dengan kisah penuh ironi. Lembaga Permasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat para koruptor memuhasabahi dosa, justru mendapat label segel dari KPK. Lapas yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi narapidana kini makin jauh dari tujuannya.
Pada Sabtu (21/7) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lapas kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung. Dari tindakan ini akhirnya menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen sebagai tersangka. Bersama itu ditetapkan pula tiga orang lainnya. Hendry Saputra (Staf Wahid), Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, dan tahanan pendamping Fahmi, Andi Rahmat.
Wahid diduga menerima pemberian hadiah berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018. (Republika, 23/7/18)
Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Masyarakat semakin hilang kepercayaannya terhadap hukum peradilan yang diberlakukan. Semakin hari semakin jelas tersibak ketidakadilannya.
Duit Berkuasa
Fasilitas yang diterima di lapas Sukamiskin terlihat sangat jelas dan sungguh menyakitkan masyarakat umum. Mulai dari sel ber-AC, kamar mandi lengkap dengan air panas, lemari pendingin, televisi, bahkan juga kepemilikan alat komunikasi. 
Wajar jika masyarakat berpikir ini bak apartemen. Di samping itu para narapidana juga bisa keluar-masuk tahanan. Serta tetap bisa menjalankan bisnisnya seperti biasa. Sungguh ironi, bukan?
Perlakuan khusus yang diterima narapidana korupsi ini memang bukanlah yang pertama terjadi. Berulang lapas mendapat sorotan. Kejadian ini bukan hanya ulah “oknum” semata. Kongkalikong dengan penguasa di atasnya mungkin saja terjadi. Sistem peradilan ini saling berkaitan dengan lainnya. Kenapa? Karena sistem demokrasi kapitalis ini juga menghendaki.
Masyarakat berharap dengan ditangkapnya pelaku akan memberikan efek jera. Namun dalam sistem saat ini dimana duit berkuasa, maka hukum pun bisa dibeli. Mulut petugas pun bisa disumpal. Apa yang bisa diharapkan dengan sistem semacam ini?!
Rasa keadilan semakin memudar. Hukum nampak jelas hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Proses penangkapan kaum elit sering kali berbelit. Dan kalaupun sudah tertangkap masih saja dapat perlakuan istimewa. Masyarakat kecewa. Beda dengan kaum awam, penangkapan cepat bahkan sering pula masuk bui dengan wajah penuh lebam. Karena sebelumnya mendapat perlakuan ditikam. Sistem ini tidak adil.
Islam Harapan
Di tengah jumudnya pikiran akan sistem peradilan di negeri ini, masihkah ada harapan? Berharap pada sistem yang sama tentu hanya akan mengulang kekecewaan. 
Masyarakat jengah dengan ini semua. Memang sudah selayaknya sistem islam kaaffah yang diberlakukan di negeri ini. Hukum-hukum di dalamnya akan memberi efek jawazir dan jawabir. Yaitu bersifat mencegah dan membuat jera. Pun para petugasnya akan senantiasa takut pada Allah SWT, sehingga kasus suap menyuap bisa ditumpas dengan sempurna.
Dalam sistem islam ketaqwaan tiap individu senantiasa terjaga. Di samping itu kontrol dari masyarakat mendorong mereka untuk senantiasa beramar makruf nahi munkar. Belum lagi peran negara yang menjalankan sejumlah peraturan tegas. Tidak tebang pilih. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda seandainya Fatimah, putri kesayangan Rasulullah mencuri beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi, hukum peradilan dalam islam benar-benar adil. Kaum elit, kaum awam sama saja dalam pandangan syara’. Wallahu’alam bis showab.[]
Penulis adalah Analis
di Muslimah Voice

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 17 =

Rekomendasi Berita