by

Mr.Kan: 2961 Nama di Panama Papers 100% Ada Dosanya

RADARINDONESIANEWS.COM, Ada 2961 nama warga negara Indonesia atau WNI yang terdaftar di Panama Papers. Mengapa saya katakan pasti ada dosanya? Karena mereka semua menyembunyikan hartanya di sana atau dibuat jadi saham, tanpa harta banyak atau saham yang cukup banyak tidak mungkin namanya bisa terdaftar di Panama Papers.
Panama Papers itu tempat persembunyian harta yang ilegal, bukan legal seperti bank pada umumnya atau perusahaan tbk yang dibuka untuk umum. Jadi dari segi legalitas sudah bisa kita kaji dan secara garis besar ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.
Berdasarkan hukum pidana, minimal bisa dijerat dua pasal, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan dugaan tindak pidana penggelapan pajak.
Belum lagi jika kita telusuri sumber dananya darimana? Apakah bersumber dari tindakan kejahatan atau kriminal? seperti contoh, apakah ternyata hasil dari korupsi atau kejahatan lainnya? ini sangat perlu untuk ditelusuri.
Akan tetapi faktanya, satu pun kasus Panama Papers tidak ada yang diproses hukum dan beritanya hilang bagaikan ditelan bumi, padahal kasus Panama Papers adalah kasus besar dan fatal karena pasti merugikan keuangan negara.
Jadi terkadang saya amati, banyak kasus korupsi yang seperti atau mirip makanan basi yang disembunyikan kedalam freezer dan dibekukan, disaat butuh baru dibuka, seperti halnya kasus yang sudah lama dan tiba-tiba ada baunya hingga dibongkar.
Belum dibongkar dan disimpan karena tidak ada yang berani memprosesnya, ini saya menduga banyaknya kasus yang saling menyandra dan tersandra.
Disini bisa saya sampaikan, hukum menjadi tidak ada kepastian dan tidak berkeadilan, jadi hukum tampak pilih kasih dan terkadang tampak kepentingan politik di atas hukum.
Saran dan solusi dari saya jika ingin NKRI maju dan makmur, maka tidak boleh ada tindakan kejahatan yang tidak ada pidananya, semua tindakan kejahatan yang dapat merugikan keuangan bangsa dan negara harus diproses hukum, tidak boleh ada yang tidak diproses hukum.
Seperti kasus korupsi, baik itu besar ataupun kecil, semua harus diproses hukum dan diberantas sampai ke akar-akarnya, karena kasus korupsi bagi saya paling fatal.
Hukum pidana mati dan pidana penjara seberatnya untuk para koruptor atau para penghianat negara dan atau para maling uang negara harus segera diterapkan.
Seperti koruptor besar misalnya terbukti korupsi Rp.1 miliar dihukum mati saja, dan divbawah itu hukum penjara selama-lamanya, bagi saya tidak boleh ada tawar menawar soal pemberantasan korupsi.
Karena hampir semua bagian negara menjadi rusak amburadul itu disebabkan oleh korupsi atau lengkapnya KKN.
Kemudian untuk mempermudah pengontrol keuangan negara dan rakyat saya sarankan harus segera menerapkan sistem semua Bank harus online dengan kantor pajak atau badan negara. Sistem ini juga tidak bisa tawar menawar lagi.[]
Penulis: Mr.Kan Hiung
Pengamat Hukum Dan Politik Independent.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =

Rekomendasi Berita