![]() |
Muhamad Arwani Thomafi, Anggota Komisi I DPR RI.[Rijal Harahap/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Muhamad Arwani Thomafi, Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Persatua Pembanguan, menyatakan, seorang
jurnalis kerap dihadapkan dengan penegak hukum saat melakukan peliputan
di wilayah strategis. Demikian Thomafi saat diskusi publik yang digelar Jitu dan Perisai di Hotel Sofyan Inn, Tebet Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).
jurnalis kerap dihadapkan dengan penegak hukum saat melakukan peliputan
di wilayah strategis. Demikian Thomafi saat diskusi publik yang digelar Jitu dan Perisai di Hotel Sofyan Inn, Tebet Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).
Thomafi menambahkan, tugas jurnalistik seharusnya tidak dihadapkan dengan
penegak hukum. Ini katanya, akan membungkam suara kritis para
wartawan.
penegak hukum. Ini katanya, akan membungkam suara kritis para
wartawan.
“Tentu dalam kasus tertentu kita lihat, jika tugas jurnalistik tidak
bisa diberikan konsekuensi hukum apalagi dituduh melakukan tindakan yang
tidak tidak. Jika itu sering dilakukan penegak hukum akan mengganggu
kebebasan pers sendiri,” Ujar Thomafi.
bisa diberikan konsekuensi hukum apalagi dituduh melakukan tindakan yang
tidak tidak. Jika itu sering dilakukan penegak hukum akan mengganggu
kebebasan pers sendiri,” Ujar Thomafi.
Diskusi publik yang dihelat Perisai dan Jitu terkait penangkapan pihak kepolisian terhadap wartawan Panjimas saat melakukan peliputan Social Kitchen di Solo beberapa waktu lalu bersama dengan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS). Social Kitchen diindikasikan melanggar aturan penjualan miras dan menggelar tari telanjang.
Ditegaskan Arwani, hal ini bukan hanya menimbulkan kekhawatiran
wartawan, tapi komponen masyarakat yang lain. Termasuk juga politisi.
“Maka mahasiswa wajar jika berpikiran khawatir terhadap penegak hukum,”
imbuhnya.
wartawan, tapi komponen masyarakat yang lain. Termasuk juga politisi.
“Maka mahasiswa wajar jika berpikiran khawatir terhadap penegak hukum,”
imbuhnya.
Saat menjawab kinerja Dewan Pers dengan kebijakan verifikasi dan barcode, Arwani menyatakan akan melakukan fungsi pengawasan terhadap SOP Dewan Pers apakah terjadi penyimpangan atau tidak.
Terkait tuntutan FPII yang telah bertemu dengan Mutia Hafid terkait RDP dengan Dewan Pers beberapa waktu lalu, Arwani berjanji akan menelusiri dan menanyakan sudah sejauh mana persoalan itu diagendakan di DPR Komisi I.
“Saya akan telusuri persoalan itu hari Senin atau Selasa ini.” Ujar Arwani kepada radarindonesianews.com usai diskusi publik yang digelar Jitu dan Perisai bertema, “Ranu dan Kriminalisasi Jurnalis, Hotel Sofyan Inn Tebet, Minggu (21/5/2017).[GF]
Comment