by

Muslim Arbi: Jangan Patok Capres 20% Tidak Demokratis

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Harus ada terobosan agar jumlah Capres 2019,   tidak mematok PT 20 %. Karena itu melukai dan menciderai demokrasi dan membuat demokrasi kita makin tidak berkualitas. Istana harus keluarkan Perppu selamatkan Demokrasi
Terlihat dengan gamblang dan jelas bahwa patokan Capres dengan PT (Presidetial Threshold) 20% yang di setting istana, DPR dan “menekan” Mahkamah Konsitusi (MK) mengaminkan dengan putusan nya itu adalah sesuatu yang membunuh demokrasi, mematikan, menciderai dan membuat demokrasi semakin tidak berkualitas. Jika saja menggunakan PT 20 % dan terkesan di paksakan itu adalah cara dan trik oligarkis yang ingin langgengkan kekuasaan di tengah derita Rakyat. Dan Publik Cerdas pun di buat melongo saja.
Setidak ada beberapa alasan, berikut ini. 
1. Negeri ini sudah memaklum kan diri nya sebagai negara demokrasi oleh karenanya prinsip-prinsip demokrasi dalam memilih pemimpin nasional mestinya ditempuh dengan cara-cara yang demokratis dan menghindari cara oligarkis. 
2. Presidential Threshold (PT) adalah data tahun 2014. Tidak bisa lagi digunakan pada Pilpres 2019. Karena Pilpres Pileg 2019 disatukan. 
Parpol pemenang dan jumlah kursi terbanyak belum di ketahui hasil nya. Bagaimana sudah mematok Capres dengan data yang lama? Pilpres dan Pileg ini baru dan disatukan pula. Dan ini permainan baru. Jangan bawa cerita lama, (PT 20 %, 2014),  5 (lima) tahun lalu. Permainan harus fair. Harus Fair play dong. Jangan curang di awal permainan.
Patokan dengan data lama, PT 20 % tahun 2014 adalah sesuatu yang menciderai demokrasi, merusak dan membuat Pilpres 2019 tidak berkualitas. 
3. Pemilihan Presiden adalah pertaruhan nasib negeri ini untuk 5 Tahun ke depan. Jika Presiden terpilih adalah hanya demi kepentingan oligarkis saja, maka rakyat mayoritas akan jadi korban. Fakta nya sekarang rakyat menderita akibat kebijakan rezim yang tidak pro rakyat.
4. Idealnya capres 2019 adalah PT 0 %, karena semua parpol punya hak dan kedudukan yang sama. Karena belum ada parpol pemenang pileg sehingga tidak ada klaim dari parpol manapun.
5. Banyaknya capres sebanyak partai peserta pemilihan legislatif akan mencerminkan demokrasi kita semakin berkualitas setelah 72 tahun merdeka. 
6. Akan teruji, mana capres yang benar benar disukai rakyat secara kualitas dan kapabilitas dan mana capres yang hanya menjual pencitraan. 
Dari beberapa alasan di atas, maka harus ada terobosan untuk Perppu selamatkan demokrasi kita. Dan istana tidak perlu ragu keluarkan Perppu untuk itu. Jangan sampai publik mengangggap, capres dengan PT 20 itu hanya ekspresi dan cerminan ketakutan dari kekuatan  oligarkis yang takut kalah. 
Meski demikian, hesteg atau tagar #2019GantiPresiden sudah meluluh lantahkan kondisi Psikologis Rezim saat ini.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − 4 =

Rekomendasi Berita