by

Muslim Arbi: Mengapa Jokowi Buru-buru Ganti Panglima TNI?

RADARINDONESIANEWSS.COM, Rumor penggantian Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio, beberapa waktu lalu menyeruak ke ruang publik, kini benar-benar terjadi. Panglima TNI, kelahiran Brebes itu akhirnya dicopot dan digantikan oleh Marsekal AU, Hadi Tjahjanto. 
Pergantian Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio, dikritisi sejumlah kalangan. Djoko Edhi Abdurahman, mantan Anggota Komisi III, DPR RI, menyoal Hak Prerogatif Presiden Jokowi yang di gunakan untuk mengganti Jendral Gatot. Faissal Assegaf, Ketua Progres 98, anggap proses pergantian Jendral Gatot Nurmantio dari jabatan Panglima TNI, sebagai manuver politik yang tidak etis.
Memang, Presiden Joko Widodo dengan alasan Hak Prerogatif, bisa saja mengganti Panglima TNI dan Kapolri,  tapi kata Djokoed, panggilan Djoko Edhi oleh sesama aktifis, “Panglima dan Kapolri adalah pejabat tinggi yang wajib melalui fit and proper test. Dalam keadaan normal, Marsekal Hadi mustahil lulus. Ada aturan dan hukum, yang mewajibkan ia penuhi. Yakni kudu jadi Panglima AU 1, 2, 3 sebelumnya, sebagaimana disinggung Gatot Nurmantio. Tak bisa main kutu loncat, rusak semua systems. Antree Pak Bro!”. 
Alih-alih pergantian Panglima ini pun seperti kucing-kucingan. Karena Jendral Gatot juga tidak diberi tahu. Adakah kegentingan yang memaksa, seperti kritik Faissal Assegaf? Sepertinya tidak ada keadaan yang memaksa untuk mengganti Panglima TNI secepatnya? Lalu, apa alasannya? Apakah dengan Hak Prerogatif lalu memaksakan keadaan? Membuat seolah-olah genting? Meski usia pensiun Jendral Gatot, baru berakhir pada 31 Maret 2018, berarti tanggal 1 April 2018, baru berakhir masa bakti Jendral GN di TNI. 
Kalau di bilang penggantian Panglima TNI ini kebelet? Iya juga. Ada apa? Pasti dikaitkan dengan tahun Politik pada 2018. Ada pilkada serentak dan persiapan Pemilu dan Pilpres 2019. 
Tapi, apakah pergantian Panglima TNI yang dipercepat ini memberikan keuntungan politik dan kalkulasi keadaan menguntungkan Presiden Joko Widodo yang digadang-gadang untuk 2 periode? Rasanya justru pergantian yang dipercepat ini bisa jadi blunder politik bagi Jokowi. Setidaknya ada 3 isu utama yang tidak di perhitungkan Istana. 
Pertama, semangat Jendral Gatot mengobarkan rasa nasionalisme, di tengah tengah serbuan Asing dan Aseng bagi kekuatan Ekonomi dan pertahanan Bangsa dan Negara. Hal ini terlihat dari semangat yang di tanamkan pada Prajurit2 nya. Bahkan ada pengamat yang menyamakan Jendral Gatot, dengan Jendral M Yusuf, mantan Panglima TNI dan Mentri Pertahanan di Era Presiden Soeharto.
Kedua, sikap Jendral Gatot sebagai panglima TNI, yang mengawal dan pertahankan NKRI dalam isu Komunisme dan PKI. Isu PKI akan terus menciptakan trauma berbangsa dan bernegara
Ketiga, kedekatan Jendral Gatot terhadap Ulama dan Umat. Ingat kekuatan Politik terbesar di negeri ini adalah kesadaran Politik Umat yang sedang bangkit bersama para ulama kritis yang dimotori oleh Habib Rizieq Shihab, Amien Rais dan sebagainya. Meski Manuver Jokowi dekati sejumlah tokoh seperti ICMI dan sejumlah Ulama diundang ke Istana untuk dukung Jokowi 2 periode rasanya sulit. Karena umat di akar rumput memandang Jokowi memusuhi umat Islam. 
Maka, atas alasan seperti yang disebutkan di atas, pergantian Panglima TNI yang dipercepat ini, kontra produktif. Ada gambar di page Fb saya. Dahulu Presiden Megawati, memperlakukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko polkam, seperti  Jendral Gatot diperlakukan oleh Presiden Jokowi juga Anies Baswedan, sebagai Mentri Pendidikan.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 6 =

Rekomendasi Berita