Penulis: Rahma Inayah | Pemerhati Media Sosial
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Belakangan, percakapan di media sosial kerap memperlihatkan fenomena yang cukup mengusik. Ketika seseorang sedang menghadapi masalah, pertolongan tidak selalu menjadi respons pertama. Ada yang justru memilih mencibir, menyalahkan, bahkan menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan candaan.
Fenomena semacam ini terlihat dalam berbagai persoalan sosial, termasuk ketika masyarakat menyampaikan keluhan mengenai pelayanan kesehatan. Tidak jarang, keluhan pasien justru direspons dengan komentar yang dianggap merendahkan atau menunjukkan minimnya empati.
Persoalan tersebut tentu tidak bisa dibenarkan. Namun, jika hanya berhenti pada menyalahkan individu, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat persoalan yang lebih besar.
Pertanyaannya kemudian: mengapa nirempati semakin mudah tumbuh, bahkan di tengah masyarakat yang semakin berpendidikan?
Ketika Materi Menjadi Ukuran
Nirempati tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Ia dapat tumbuh dari cara pandang yang membentuk seseorang dalam melihat kehidupan dan manusia di sekitarnya.
Dalam peradaban kapitalistik, materi memiliki posisi yang sangat dominan. Keberhasilan sering dikaitkan dengan kekayaan, jabatan, kepemilikan, status sosial, serta kemampuan memenuhi berbagai keinginan.
Lambat laun, manusia dapat dinilai berdasarkan apa yang dimilikinya.
Orang yang memiliki kekayaan dan status sosial tinggi lebih mudah memperoleh penghormatan. Sebaliknya, mereka yang berada dalam keterbatasan ekonomi tidak jarang dipandang sebelah mata.
Ketika ukuran materi semakin dominan, hubungan antarmanusia pun berpotensi berubah menjadi transaksional. Nilai seseorang seolah ditentukan oleh manfaat, kemampuan, atau posisi tawarnya.
Jika kondisi ini terus berlangsung, rasa persaudaraan dan kepedulian sosial dapat terkikis.
Di sinilah sekularisme, dalam perspektif kritik Islam, menjadi persoalan mendasar. Ketika agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan, nilai-nilai agama tidak lagi menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan hubungan antarmanusia.
Ukuran benar dan salah pun berpotensi bergeser mengikuti kepentingan, situasi, dan pertimbangan pragmatis.
Media sosial kemudian menjadi salah satu cerminannya. Komentar kasar, penghinaan, perundungan, hingga candaan terhadap penderitaan orang lain begitu mudah ditemukan.
Padahal, di balik setiap akun terdapat manusia yang memiliki perasaan, keluarga, dan martabat.
Pendidikan Tinggi Tak Selalu Melahirkan Empati
Yang lebih memprihatinkan, pendidikan tinggi ternyata tidak otomatis melahirkan manusia yang memiliki empati.
Seseorang dapat memiliki ilmu, gelar, dan kompetensi profesional, tetapi tetap kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama.
Artinya, persoalan manusia bukan hanya tentang seberapa tinggi pendidikan yang ditempuh. Lebih jauh, persoalan tersebut berkaitan dengan nilai dan pandangan hidup yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan.
Ilmu semestinya membuat manusia semakin bijaksana. Kompetensi seharusnya berjalan bersama tanggung jawab moral. Terlebih bagi mereka yang bekerja dalam bidang pelayanan publik dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Karena itu, ketika muncul perilaku yang dianggap tidak berempati, masyarakat perlu melakukan evaluasi secara lebih luas. Bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi juga memahami lingkungan dan sistem yang memungkinkan sikap tersebut tumbuh.
Pasien dan Tenaga Kesehatan Sama-Sama Berada dalam Sistem
Persoalan pelayanan kesehatan juga tidak tepat jika hanya dilihat dari satu sisi.
Tenaga kesehatan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Pendidikan yang panjang, tuntutan kompetensi, tanggung jawab terhadap keselamatan pasien, jam kerja, beban administrasi, keterbatasan fasilitas, jumlah pasien, serta tekanan lingkungan menjadi bagian dari realitas pekerjaan mereka.
Tekanan tersebut tentu bukan alasan untuk kehilangan empati. Ketika berhadapan dengan orang sakit, tenaga kesehatan tetap dituntut menjaga profesionalitas, etika, dan penghormatan terhadap martabat pasien.
Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa dokter dan tenaga kesehatan bukanlah pencipta seluruh sistem pelayanan kesehatan. Pasien pun bukan penyebab berbagai tekanan yang dihadapi tenaga kesehatan.
Keduanya justru sama-sama berada dalam sebuah sistem. Ketika orang yang membutuhkan pertolongan dan orang yang bertugas memberikan pertolongan sama-sama berada dalam tekanan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: ada apa dengan sistem yang menaungi keduanya?
JKN-BPJS dan Tantangan Pelayanan Kesehatan
Persoalan pelayanan kesehatan juga tidak dapat dilepaskan dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Harus diakui, JKN-BPJS memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Namun, keberadaan jaminan kesehatan tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan di lapangan.
Pelayanan kesehatan bersinggungan dengan persoalan pembiayaan, ketersediaan fasilitas, kapasitas rumah sakit, jumlah tenaga kesehatan, mekanisme klaim, serta berbagai regulasi.
Ketika jumlah pasien meningkat sementara kapasitas pelayanan terbatas, gesekan pun mudah terjadi.
Pasien merasa pelayanan belum sesuai harapan. Tenaga kesehatan merasa beban pekerjaan semakin berat. Rumah sakit harus menjalankan pelayanan sekaligus berhadapan dengan berbagai tuntutan administratif dan pembiayaan.
Dalam kondisi demikian, pasien dan tenaga kesehatan seolah-olah ditempatkan pada dua sisi yang berseberangan. Padahal, mereka bukan musuh.
Pasien membutuhkan pelayanan yang manusiawi. Tenaga kesehatan membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka bekerja secara profesional dan manusiawi pula.
Karena itu, penyelesaian persoalan kesehatan tidak cukup hanya dengan meminta pasien bersabar atau tenaga kesehatan meningkatkan empati. Perbaikan sistem juga menjadi bagian yang tidak kalah penting.
Islam Menjamin Kebutuhan Kesehatan Rakyat
Islam memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang kebutuhan dasar manusia. Rasulullah saw. bersabda: “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadits tersebut menegaskan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya.
Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian serius dari negara. Negara tidak semestinya membiarkan masyarakat berjuang sendiri memperoleh pelayanan kesehatan hanya berdasarkan kemampuan ekonominya.
Dalam konsep islam, negara diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin kebutuhan kesehatan rakyat. Negara menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan syariat.
Dengan paradigma tersebut, pelayanan kesehatan tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak rakyat.
Pasien tidak sekadar dilihat sebagai angka, peserta, atau klaim. Tenaga kesehatan pun tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana pelayanan yang harus terus bekerja di bawah tekanan. Keduanya adalah manusia yang memiliki hak dan martabat yang wajib dijaga.
Saatnya Melakukan Muhasabah
Fenomena nirempati semestinya menjadi momentum untuk melakukan muhasabah.
Ketika ada individu yang bersikap kasar kepada orang lain, tentu perilaku tersebut harus dikritik. Etika, profesionalitas, dan tanggung jawab moral tidak boleh diabaikan.
Namun, kritik terhadap individu tidak seharusnya membuat kita lupa melihat persoalan yang lebih luas.
Jangan hanya bertanya: “Mengapa seseorang bisa kehilangan empati?” Tetapi tanyakan pula: “Sistem kehidupan seperti apa yang membuat empati semakin mahal?”
Jika persoalan nirempati hanya dijawab dengan nasihat moral kepada individu, sementara lingkungan sosial dan sistem yang membentuk perilaku tersebut tidak pernah dievaluasi, maka persoalan serupa berpotensi terus berulang.
Kita membutuhkan manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. Kita membutuhkan tenaga kesehatan yang profesional sekaligus berempati. Kita juga membutuhkan sistem pelayanan yang tidak memperhadapkan pasien dengan tenaga kesehatan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya bagaimana membuat manusia lebih berempati.
Lebih jauh, kita membutuhkan sistem yang menjaga manusia agar tetap manusiawi.
Dalam perspektif Islam, kehidupan semestinya diatur dengan nilai yang menjaga kemaslahatan manusia dan menempatkan tanggung jawab terhadap rakyat sebagai amanah.
Jangan hanya menyalahkan orang yang kehilangan empati. Saatnya kita juga mempertanyakan peradaban yang membuat empati semakin sulit ditemukan.[]
Comment