RADARINDONESIANEWS.COM, DEPOK — Pemerintah kota Depok menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2026 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJM 2025-2026 di kampus Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (30)4/25).
Kegiatan ini merupakan komitmen dari program kampanye Wali Kota dan wakil Wali Kota Depok, terciptanya acuan dasar kebijakan pembangunan kota Depok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi kepala Daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk unsur pemerintah pusat dan provinsi DPRD kota Depok, perangkat daerah instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, komunitas serta media.
Ketua panitia sekaligus Kepala bidang perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah pada badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah (Bappeda) Kota Depok, Muhammad Fahrizal dalam sambutanya
mengatakan, musrenbang ini merupakan forum penting dalam siklus perencanaan pembangunan Daerah dengan pendekatan partisipatif, teknokratif, dan akuntabel.
“Hasil dari forum ini diharapkan menjadi dasar kebijakan pembangunan kota Depok yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan sistem kepala daerah.” Ujarnya.
Kegiatan ini, sambungnya, bertujuan untuk meminta saran dan masukan dari pemangku kepentingan terkait isu-isu aktual dan strategis dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan guna menyempurnakan rancangan RPJM Kota Depok Tahun 2025 – 2029 RKPD Kota Depok tahun 2026.
Dalam hal ini, Walikota Depok, H. Supian Suri mengatakan, untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026 dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD 2025- 2029).
Wali Kota Supian Suri menambahkan, terkait efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemkot Depok memaknainya dengan merelokasi anggaran untuk hal yang menjadi prioritas pembangunan sementara usulan yang tak menjadi prioritas atau tumpang tindih bakal dicoret
“Insya Allah tidak berpengaruh, karena tadi kami lihat situasinya, kami akan memprioritaskan mana yang lebih prioritas dalam konteks hari ini terhadap kebutuhan masyarakat kota Depok maju,” ujarnya.
Supian Suri menegaskan, ini merupakan sebuah komitmen untuk merealisasikan seluruh janji kampanye yang telah disusun bersama wakil walikota Depok, Chandra Rahmansyah.
Supian Suri menambahkan, dokumen RPJMD yang dibahas dalam forum tersebut bukan sekedar perencanaan, malainkan pijakan hukum dari program-program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye.
“Pembahasan hari ini adalah penegasan terhadap proses janji kampanye saya dan Pak Chandra. Hari ini sudah menjadi produk hukum formal yang harus dijalankan,” terangnya.
Dalam RPJMD 2025-2029 ini, Pemkot Depok menetapkan 20 program unggulan sebagai bagian dari penjabaran visi Bersama Depok Maju. Program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga perlindungan yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
“Baik terkait dengan pendidikan, kesehatan di tingkat perekonomian masyarakat termasuk program-program atau kebijakan-kebijakan produk formal yang kami keluarkan dalam bentuk Perda RPJMD,” ucapnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah memulai langkah awal lewat program Wuick win 100 hari kerja. Beberapa program yang sudah dijalankan antara lain layanan Puskesmas gratis, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk obyek pajak degan NJOP di bawah 100 juta, gerakan pangan murah, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon pengantin.
Selain itu, Pemkot Depok juga meluncurkan gerakan toilet layak di sekolah-sekolah negeri sebagai bagian dari program prioritas di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, sudah saatnya kita berlari untuk memberikan pelayanan ke masyarakat Depok” terangnya.[]
Comment