by

Peran Robot Gantikan PNS, Ilusi Kemajuan Bangsa

-Berita-19 views

 

 

Oleh: Farizah Atiqah, Mahasiswi UIN Alauddin Makassar.

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –Nusantara kembali dikejutkan dengan wacana terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan digantikan oleh robot artificial intelligence (AI) yang telah ramai dalam beberapa hari terakhir.
Seperti dilansir Indozone.id (28/11/21), “Wacana tersebut muncul seiringan dengan rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi ke depannya. Rencananya, jumlah PNS akan dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh robot AI. Akan ada banyak tugas-tugas yang selama ini dilakoni oleh manusia, bakal dikerjakan oleh robot.”

Keputusan ini dibuat dengan alasan bahwa saat ini jumlah ASN di Indonesia terus menurun karena PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut.

“Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama seperti dikutip detikcom, (28/11/2021).

Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat lebih menghemat anggaran. Pasalnya dengan banyaknya jabatan yang digantikan teknologi maka negara tentu tidak perlu mengeluarkan gaji bagi PNS, sayangnya pemerintah sepertinya tidak mempertimbangkan dampak apa yang akan timbul dari wacana ini.

Hal ini tentu akan menimbulkan dampak terhadap angka pengangguran di Indonesia. Jika banyak PNS digantikan oleh robot sudah pasti angka pengangguran akan bertambah.

Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang.
Oleh sebabnya akan makin banyak persoalan baru muncul karena pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren global dan ingin dinilai modern.

Padahal kemajuan suatu bangsa tidak diukur hanya dengan kemajuan penggunaan teknologi. Standar ukuran kemajuan suatu bangsa semestinya menggunakan ukuran dasar sebagaimana dalam Islam berupa tercapainya tujuan bernegara yaitu menyejahterakan setiap individu, terciptanya ketenangan-stabilitas dan meninggikan peradaban.

Namun inilah realita hidup di naungan pemerintahan kapitalistik. Pemerintahan dijalankan hanya berlandaskan materi (keuntungan). Mendapatkan materi dan keuntungan dinomor-satukan, dan kesejahteraan rakyat hanya jadi urusan belakangan.

Padahal seharusnya pemerintah-lah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan bukan malah menjadi penyebab kesengsaraan mereka.

Apatahlagi PNS dalam persepsi masyarakat merupakan suatu harapan untuk mengubah nasib dengan mempertaruhkan harta benda demi meraih status PNS, meskipun banyak yang kalah saing dan hanya mampu menggigit jari menelan kekecewaan.

Tidak bisa dipungkiri ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman.

Kemajuan teknologi akan terus berkembang dan tidak bisa dihindari.
Namun, kita juga harus cerdas dalam penggunaan teknologi ini. Ibarat pisau bermata dua, teknologi bisa jadi jalan meningkatkan kualitas hidup manusia dan bisa juga menjadi alat memperkukuh penjajahan suatu bangsa atas bangsa lainnya.

Tentunya, yang memegang kendali di atas teknologi ini juga harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat tadi, bukan hanya untuk memuaskan nafsu kepuasan intelektual semata.

Teknologi dan Penyediaan Lapangan Pekerjaan dalam Islam

Umat Islam harus memupuk kembali keinginan untuk menguasai dan mengembangkan teknologi. Mempelajarinya lebih dalam hingga bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar, tanpa dikuasai akan keserakahan dalam mencapai materi. Seperti pada masa keemasan peradaban Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Banyak sekali ilmuwan Islam dan penemuan-penemuan luar biasanya yang digunakan bahkan hingga saat ini.

Dalam peradaban Islam, penggunaan teknologi tetap berbasis keimanan. Karena itu, Islam juga harus dijadikan sebagai ideologi bahkan dalam mengelola teknologi.

Tentunya, Khalifah atau pemimpin negara harus ikut andil karena perannya sebagai pengurus urusan umat. Pemimpin negara bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW :

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung -jawabannya.” (HR. Bukhari : 4789).

Bentuk tanggungjawab negara di antaranya adalah, negara wajib menjamin terpenuhinya semua kebutuhan primer rakyat secara menyeluruh, berikutnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing.

Karena itu hukum-hukum syariah telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer setiap warga negara secara menyeluruh seperti sandang, pangan dan papan. Caranya adalah dengan mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja.

Sementara itu negara menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, salah satunya dari pengelolaan kepemilikan umum semisal minyak, tambang dan sebagainya merupakan kekayaan yang harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian umat.

Jadi, jika sistem Islam diterapkan maka tidak akan ada lagi pengangguran. Justru akan dicari orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, lalu diberikan lapangan pekerjaan. Beginilah sistem dalam suatu negara yang seharusnya.

Di satu sisi negara tetap berperan memajukan negara dengan memanfaatkan teknologi, di sisi lain negara mensejahterahkan rakyatnya dengan sistem ketenagakerjaan yang pro rakyat. Pertanyaannya, alasan apalagi yang membuat masih berpaling dari sistem Islam sampai kini?[]

Comment

Rekomendasi Berita