by

Prabowo: 80% Ekonomi Dikuasai 1% Golongan. Ini Kata Arief Poyuono

Arief Poyouono, Wakil Ketua Umum Gerindra.[Dok/pribadi]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ya memang ini fakta dan dikuatkan dengan data yang ada kekayaan nasional Indonesia masih dikuasai segelintir orang, di mana 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 74,8% kekayaan nasional. Demikian ungkap Arief Poyuono melalui rilis, Senin (2/4/2018).

Ditambahkan Arief, dari data yang ada, total kekayaan 40 orang terkaya Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

“Total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2006 hingga 2017,  dari US$ 22 miliar menjadi US$ 119 miliar dalam jangka waktu 10 tahun dengan peningkatan hampir 6 kali lipat.” Ujar Arief.

Dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan kekayaan penduduk Indonesia, lanjut Wakil Ketua Umum Gerindra ini, pertumbuhan kekayaan 40% orang terkaya Indonesia tercatat melonjak 317%.

“Kalau lihat pertumbuhan dalam 10 tahun kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia melonjak 317,1% atau 4 kali dibandingkan pertumbuhan nasional. Kekayaan orang terkaya di Indonesia melonjak hingga 510% atau 10 kali dibandingkan pertumbuhan GDP per kapita atau setiap warga,” Tambah Arief.

Sumber kekayaan itu tambahnya lagi, juga bisa dilihat dari aset tanah yang dimiliki, yang mana juga dikuasai oleh segelintir orang kaya.

“Kalau gini ratio tanah kan besar. landbank (bank tanah) yang dimiliki oleh kelompok usaha itu kan besar-besar, apakan itu dipergunakan untuk perkebunan, apakah usaha budidaya tanaman, hutan atau penguasaan aset properti itu kan besar.” Ujar Arief.

Menurut Forbes, total harta kekayaan 50 orang paling kaya di Indonesia mencapai Rp 1.700 triliun. Uang tersebut setara dengan pembangunan 17.000 kilometer jalan tol di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pernah menyebutkan perkiraan pembangunan jalan tol di Indonesia memerlukan biaya Rp 100 miliar untuk 1 kilometer. 
Menurut Arief, Prabowo bukan asal bicara tapi memang faktanya demikian. Lalu terkait program pembangunan Infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo yang bocor hingga 40 persen karena banyaknya mark up yang terjadi mulai dari proses lelang dan pengaturan anggaran antara DPR dan PUPR serta Kementrian terkait itu juga benar.

Arief menegaskan, walaupun pembangunan proyek infrastruktur mayoritas tendernya dimenangkan  oleh BUMN namun tidak memberikan tambahan kekayaan pada korporasi BUMN tapi lebih banyak memberikan keuntungan pada perusahaan swasta lokal dan asing yang mensupply barang dan jasa untuk keperluan pembangunan Infrastruktur. 

“Wong ada perusahaan milik seorang menteri di kabinet Joko Widodo, selama tiga tahun asetnya naik hingga 300 persen.” Ujar Arief.

Arief meminta Joko Widodo agar tidak hanya membuat pencitraan dengan bagi bagi sertifikat tanah yang tidak lebih dari 10 hektar  itu.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + nineteen =

Rekomendasi Berita