by

Program Infrastruktur Jokowi Mangkrak Menteri PUPR Layak Dicopot

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Di bawah pimpinan menteri PU Basuki Hadimuljono, Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan proyek Infrastruktur seperti jalan tol sepanjang 1000 km
dengan jalan perbatasan antar negara, satu juta pembangunan rumah, 49
waduk, semuanya mangkrak. Hal ini dikatakan Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rabu (4/1).
”Mangkraknya proyek tersebut
disebabkan adanya dugaan praktek permafiaan di Kementerian PUPR dengan
modus operandi pencaloan proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” Ujar Arief. 
Arief menambahkan, ada
tim mafia lama di PU hambat pembangunan proyek infrastruktur yang
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Hingga berpengaruh
pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang tiap tahun
dicanangkan.

Bahkan, lanjut
Arief, para mafia tersebut bangkit dan melakukan pengaturan penempatan satker dan kepala balai
di daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran kementerian PUPR supaya
memuluskan paket proyek di PUPR untuk para mafia PU di daerah yang berprofesi
sebagai kontraktor. 

“Perlu diketahui
bahwa target Presiden Joko Widodo membangun sepanjang 1000 km
jalan tol secara nasional dalam 5 tahun baru selesai 100 km.”Itupun baru
selesai dibangun kontruksi dan baru bisa membebaskan lahan untuk jalan
tol baru sepanjang 200 km sampai akhir november 2016. Artinya selang waktu dua tahun baru 10%,  Itupun baru kontruksi saja,” tukasnya.
 
Pemerintahan Joko Widodo ujarnya, secara
efektif tinggal 2 tahun lagi dan diperkirakan sampai jelang pilpres
hanya mencapai 20% realisasinya. Itupun baru konstruksi, terkait
pembangunan waduk dan program revitalisasi waduk, serta sarana pertanian
diharapkan mempercepat program swasembada pangan untuk menciptakan
ketahanan pangan, disinyalir akan gagal di tahun 2017.

“Walaupun
sudah ada 25 kontrak pembangunan waduk itupun belum ada realisasinya.
Karena ketidakmampuan Menteri PU dalam koordinasi dengan Pemerintah
Daerah melakukan persoalan pembebasan lahan,” tandas Arief.

Serapan anggaran
kementrian PUPR yang hampir 90% tapi output yang dihasilkan tidak
sesuai. Artinya ada kebocoran anggaran di PUPR, Ini dibuktikan dengan
banyak pesakitan dari operasi tangkap tangan (OTT) di PUPR oleh KPK yang
diharapkan dari proyek pembangunan Infrastruktur bisa menciptakan
lapangan kerja baru dan meyerap angkatan kerja baru di sektor
Infrastruktur juga bahkan tidak berhasil.

“Kalau
sudah begini kinerja menteri PUPR yang berasal dari dalam kementerian
PU yang harusnya bisa diandalkan Joko Widodo mensukseskan program
pembangunan proyek infrastruktur, ternyata justru membuat kegagalan pemerintahan Joko Widodo,” cetusnya.

Hingga
saat Joko Widodo mencalonkan kembali sebagai Capres, imbuh Arief, tidak bisa
dijadikan modal kampanye keberhasilan Presiden Joko Widodo nantinya.
Karena itu Menteri PUPR sebaiknya menjadi salah satu menteri yang layak
direshuffle dan KPK membongkar kasus gurita korupsi di PU dari
kasus Damayanti sebaiknya juga memeriksa Menteri PUPR karena diduga ada
komunikasi antara Damayanti dan Menteri PU. Agar semua ini menjadi
terang benderang terkait kasus suap di kementerian PUPR. [Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita