RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menata ulang rantai pasok pangan nasional yang selama ini dinilai timpang.
Hal ini dikatakan Ketua Umum Serikat Pers Republim Indonesia, Heintje Mandagie melalui rilis, Jumat (6/2/2026).
Selain itu, Heintje Mandagie juga menilai MBG merupakan intervensi negara terhadap struktur distribusi pangan yang dikuasai segelintir pelaku besar.
Menurut dia, praktik kartel harga, dominasi distribusi, hingga rekayasa kelangkaan komoditas pangan telah lama menekan produsen kecil sekaligus menggerus daya beli masyarakat.
“Persoalan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal siapa yang menguasai jalur distribusi dari hulu ke hilir,” kata Heintje.
Data pemerintah pada 2022 menunjukkan sekitar 32 persen anak Indonesia mengalami anemia, sementara lebih dari separuh anak memiliki pola konsumsi tidak sehat.
Kondisi tersebut dinilai berkaitan erat dengan akses pangan bergizi yang tidak merata serta harga pangan yang fluktuatif.
Program MBG mulai dijalankan secara bertahap sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah membangun ribuan Sentra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi.
Hingga akhir Juli 2025, tercatat sebanyak 2.375 SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 7,4 juta penerima manfaat. SPPG tersebut menggandeng petani, nelayan, UMKM, dan koperasi lokal sebagai pemasok utama bahan pangan.
Menurut Heintje, skema ini secara langsung memangkas mata rantai distribusi yang selama ini bergantung pada distributor besar.
“Permintaan dalam skala besar dialihkan langsung ke produsen kecil, sehingga ketergantungan pada pasar oligopolistik dapat dikurangi,” ujarnya.
Selain menyerap produk lokal, program ini juga diklaim membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru di sektor pangan dan jasa pendukung.
Heintje berharap langkah tersebut dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Untuk menjamin keamanan pangan, MBG menerapkan sistem pengawasan berlapis.
Badan Pangan Nasional (NFA) tambahnya, melakukan sertifikasi pemasok, sementara Puskesmas dilibatkan dalam pengawasan kesehatan. Pemerintah juga mengerahkan sekitar 5.000 tenaga koki profesional dalam pelaksanaan program.
Pelaksanaan MBG kata Heintje melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta aparat penegak hukum.
Dia menyebut integrasi ini penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan standar mutu pangan terpenuhi.
Meski demikian, lanjutnya, pelaksanaan MBG tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Sejumlah kasus keamanan pangan sempat terjadi di beberapa daerah. Pemerintah merespons dengan menutup sementara unit bermasalah dan melakukan audit menyeluruh.
Heintje menilai langkah tersebut menunjukkan adanya mekanisme evaluasi yang berjalan.
“Setiap program berskala besar pasti menghadapi tantangan di lapangan. Yang penting adalah respons cepat dan transparan,” katanya.
Pemerintah menargetkan program MBG dapat berkontribusi menurunkan angka stunting hingga di bawah 10 persen dalam beberapa tahun ke depan. Selain aspek kesehatan, MBG juga diproyeksikan menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun sistem pangan nasional yang lebih berkeadilan.
Menurut Heintje, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana ketergantungan pada sistem distribusi lama dapat dikurangi.
“Jika rantai pasok pangan menjadi lebih pendek dan adil, dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” imbuhnya.[]
Comment