by

Proyek Cleaning Service Menggerus Anggaran DPR

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– DPR RI di tahun 2016 dan 2017 menjalankan empat proyek pekerjaan
cleaning service. “Dengan proyek ini, gedung DPR jadi gedung rakyat yang
bebas dari sampah, dan lantainya bersih mengkilat hingga membuat
penguninya nyaman dan lebih produktif lagi dalam bekerja untuk melayani
rakyat. Dan enak kritisi pemerintahan Jokowi yang semakin hari, semakin
tak jelas, mau apa dibawah negara ini,” demikian ulas Jajang Nurjaman
Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Selasa (24/1).
Koordinator
Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) menyampaikan bahwa proyek
cleaning service ini bukan hanya untuk bersih bersih gedung atau lantai
Gedung DPR. “Diharapkan dengan proyek cleaning Service pada zona B dan C
semua penduduk gedung DPR  bersih atau bebas dari tindakan korupsi agar
mendapat dukungan dari rakyat,” imbuhnya.
Namun
pada kenyataannya, CBA atau (Center for Budget Analysis) melihat DPR RI
melalui lembaga Setjen DPR RI, tidak seperti yang diharapkan. “Malah
ikut-ikutan menghamburkan uang rakyat sekedar proyek-proyekan cleaning
service. Ada kenaikan mencolok, antara anggaran yang disiapkan di tahun
2016 dan 2017,” tukasnya.
Jajang menambahkan, anggaran 2016 untuk
cleaning service zona B dan C sebesar Rp.21,083,304,000
sedangkan untuk 2017 sebesar Rp. 28,970,494,000. “Jadi tiba tiba
terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp.7,887,190,000 yang sungguh
besar, boros, dan tidak masuk akal sehat,” ungkapnya lagi.
Disamping
itu, lanjutnya, peningkatan anggaran cleaning service dari tahun
2016 ke 2017 sebesar Rp.7.8 miliar juga memperlihatkan
kejanggalan.”Bagaimana tidak janggal, yang dikerjakan pihak perusahaan,
tiap tahun, kemungkinan zonanya sama, luas dan lebarnya tidak bertambah.
Kalau ada, peningkatan anggaran, tapi zonanya bertambah, atau bisa
dibenarkan ketika penambahan luas atau lebar zone dikerjakan atau
dibersihkan,” ucapnya.
Temuan Center for Budget Analysis (CBA) di atas semakin membuka mata publik, “Bahwa lembaga DPR selain
tidak produktif dalam kinerjanya ternyata DPR juga hobi menaikan
anggaran untuk proyek seperti cleaning service yang tidak masuk akal
sehat ini,” paparnya.
“Untuk itu, coba KPK
panggil para pekerja cleaning Service, tanya gaji dan tunjangannya
berapa perbulan dan pertahun. Kemungkinan tidak sepadan antara anggaran
total proyek cleaning service dengan gaji dan tunjangan yang mereka
terima,” tuturnya.
“Lalu kalau begitu duitnya kemana saja? itulah tugas KPK untuk melakukan penyelidikian,” tandasnya.[nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita