Ratna Munjiah: Indonesia Serba Impor, Bahkan Sampah pun Impor

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Memalukan, Indonesia telah dijadikan sebagai tempat buang sampah negara-negara maju. Menurut Kelompok lingkungan Bali Fokus mengklaim bahwa peraturan Kementerian Perdagangan tahun 2016 tentang impor limbah tidak berbahaya dan beracun memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk menyelundupkan sampah yang tidak dibutuhkan ke Indonesia. 

Sebuah laporan Greenpeace yang dikeluarkan bulan April 2019 menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan pengiriman limbah plastik dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, termaksud Indonesia, sejak China melarang impor limbah. Larangan China terhadap impor 24 jenis bahan limbah mulai berlaku bulan Februari 2018. Impor limbah ke Indonesia melonjak dari 10.000 ton per bulan pada akhir 2017 menjadi 35.000 ton per  bulan pada akhir 2018.

Menurut data Greenpeace, pengekspor sampah plastik terbesar ke Indonesia adalah Inggris, dengan 67.807 ton antara bulan Januari dan November 2018, diikuti oleh Jerman dengan 59.668 ton, dan Australia dengan 42.130 ton. Jerman menunjukan kenaikan tajam setelah mengekspor hanya 408 ton pada periode yang sama di tahun sebelumnya. (matamata politik, 13 Mei 2019).

Sebenarnya impor sampah bukan pekara baru, hanya saja baru terdengar di kalangan masyarakat  beberapa pekan lalu. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa pemerintah sampai harus mengeluarkan kebijakan impor sampah, sedemikian urgent kah impor sampah ini, apakah tidak ada alternatif lain selain impor sampah?

Berdasarkan data Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton, masuknya sampah dengan merk dan lokasi jual di luar Indonesia, diduga akibat kebijakan China menghentikan impor sampah plastik dari sejumlah negara di Uni Eropa dan Amerika yang mengakibatkan sampah plastik beralih tujuan ke negara-negara di ASEAN. Indonesia diperkirakan menerima sedikitnya 300 kontainer yang sebagian besar menuju ke Jawa Timur setap harinya (Mojokerto,INews.id, Rabu (19/6/2019).

Dalam beberapa bulan terakhir Indonesia kedapatan banyak kontainer sampah impor yang bermasalah dari negara lain. Pada akhir Maret lalu misalnya, ada lima kontainer sampah impor bermasalah yang dikirim dari Seattle di Amerika Serikat ke Surabaya, Jawa Timur. Pada pertengahan Juni ini, pemerintah Indonesia telah mengembalikan container sampah tersebut ke Amerika Serikat.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dilaporkan mengajukan izin rekomendasi impor sampah kepada Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tertanggal 1 November 2018. Airlangga dalam surat izinnya menyebutkan kebutuhan bahan baku plastik nasional sebanyak 5,6 juta ton, bahan baku plastic virgin bisa terpenuhi 2,3 juta ton, dan impor 1,6 juta ton. Artinya, masih diperlukan sisa seperti scrap maupun reja plastik impor sebagai bahan baku industri plastik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengaku memahami bahwa industri sangat perlu bahan baku dalam jumlah banyak, namun itu harus memperhatikan masalah lingkungan. Impor scrap plastik bisa dibuka asal tak menimbulkan masalah baru dan jadi sampah di negeri ini. Menteri Siti menegaskan bahwa impor yang masuk sepatutnya bukan limbah yang tidak bisa didaur ulang, agar tetap sejalan dengan upaya pengurangan sampah plastik yang kini terus digencarkan.

Sejatinya Indonesia merupakan negeri yang Allah Swt anugerahkan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah, namun mengapa sampah pun harus impor, apakah impor sampah ini merupakan kebijakan yang pro rakyat atau memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia?

Sejatinya dengan maraknya berita tentang impor sampah ini semakin membuktikan lemahnya posisi Indonesia dalam politik dan ekonomi internasional sekaligus bukti lemahnya wibawa negara di hadapan para pengusaha yang memesannya.

Sekali lagi dengan maraknya impor sampah yang terjadi semakin menunjukan gagalnya pemerintah dalam mengurus urusan negeri, inilah bukti nyata bahwa selama sistem kapitalis yang digunakan untuk mengatur urusan negara maka yang akan didapatkan rakyat tentu kebijakan-kebijakan yang nyeleneh yang menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sedemikian hinanya Indonesia sampai harus impor sampah.

Bagaimana mungkin negara mampu mengurusi rakyatnya yang saat ini berada pada posisi tingkat kemiskinan yang tinggi sementara untuk mengatasi bahan baku dalam produksi saja negara melakukan impor sampah.

Sudah seharusnya pemerintah menjauhkan penerapan sistem kapitalis untuk mengatur urusan negeri. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan struktur ekonomi yang timpang disebabkan faktor kebebasan kepemilikan yang mendorong setiap orang berorientasi profit dan materialistik. 

Dengan impor sampah yang terjadi, semakin menunjukan bahwa pemerintah kita tidak memiliki kemampuan dalam mengurus urusan negeri. Kita ketahui bersama bagaimana Allah Swt telah memberikan limpahan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk-Nya dengan menciptakan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, seandainya pemimpin kita mampu mengelola SDA tersebut dengan baik tentu rakyat Idonesia tidak akan menemui berbagai permasalahan dalam kehidupan.

Sudah seharusnya pemimpin kita menerapkan sistem Islam dalam mengatur urusan rakyat karena  Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur urusan kehidupan mencakup segala aspek. Tidak hanya berbicara tentang ketuhanan, ekonomi, politik, militer, ibadah mahdhah, muamalah tetapi juga pada pekara yang kelihatan sederhana pun tidak luput dari Islam.

Dalam Alqur’an, Allah SWT menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman,”Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir,”(QS Al-Jatsiyah (45):13)

Ayat ini yang menjadi landasan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam tidak melarang memanfaatkan alam, namun ada aturan mainnya yakni dengan memanfaatkan alam dengan cara yang baik (bijak) dan manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Dengan kekayaan SDA yang Allah berikan tersebut tak seharusnya Indonesia impor sampah. Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku produksi  tanpa harus impor sampah. Ya inilah yang terjadi jika pemimpin kita menjauhkan Islam dari pengaturan urusan rakyatnya.

Seharusnya  Indonesia mampu mengelola kekayaan yang ada dengan baik dan itu bisa terlaksana jika pemimpin kita memiliki pondasi yang kuat ketika memimpin dan mengatur urusan rayat dengan benar. Jika pemimpin kita mau mengelola kekayaan alam yang ada dengan landasan yang kokoh yakni dengan kembali kepada ideologi Islam dan mengatur seluruh urusan dengan aturan yang benar yakni aturan yag berasal dari Sang Khalik Allah SWT, tentu semua permasalahan yang terjadi di negeri kita akan dapat terselesaikan dengan baik. Wallahua’lam.[]