RADARINDONESIANEWS .COM, JAKARTA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan Resolusi 2797 yang mendukung Morocco Autonomy Plan sebagai solusi paling realistis untuk mengakhiri konflik Sahara Barat yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.
Langkah itu menandai kemenangan diplomatik penting bagi Kerajaan Maroko, sekaligus membuka babak baru bagi perdamaian dan reintegrasi masyarakat di kawasan tersebut.
Resolusi tersebut menegaskan dukungan terhadap usulan Maroko yang menawarkan otonomi luas bagi Sahara di bawah kedaulatan Rabat. DK PBB menyebut rencana itu sebagai “kerangka kerja yang serius dan kredibel” untuk menyelesaikan sengketa.
Selain itu, mandat misi penjaga perdamaian PBB, MINURSO, diperpanjang hingga Oktober 2026—sebuah sinyal bahwa komunitas internasional berkomitmen menjaga stabilitas kawasan.
Salah satu poin paling krusial dari resolusi ini adalah peluang bagi pemulangan pengungsi Sahrawi dari Kamp Tindouf di Aljazair ke Sahara Maroko secara sukarela dan aman. DK PBB menekankan pentingnya reintegrasi sosial dan ekonomi bagi ribuan pengungsi yang selama puluhan tahun hidup di pengasingan.
Pemerintah Maroko menyatakan siap menampung kepulangan mereka dengan menyediakan perumahan, pendidikan, dan lapangan kerja, sejalan dengan program pembangunan di provinsi selatan kerajaan itu.
Pada 8 Oktober lalu, jurnalis warga dan aktivis HAM Indonesia, Wilson Lalengke, tampil di mimbar Komite Keempat PBB di New York. Dalam pidatonya di hadapan lebih dari 400 delegasi, ia menyerukan penyelesaian damai bagi konflik berkepanjangan di Sahara Maroko dan pemulangan pengungsi Kamp Tindouf.
“Hak untuk hidup tidak dapat dinegosiasikan,” tegas Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu. Ia mengingatkan komunitas internasional agar tidak menutup mata terhadap penderitaan ribuan warga Sahrawi yang kehilangan kewarganegaraan dan tempat tinggal.
Pidato Lalengke mendapat sambutan hangat dari pimpinan sidang, José Alberto Briz Gutiérrez dari Guatemala, yang memuji pandangannya sebagai “seruan moral bagi kemanusiaan dan martabat manusia.”
Usai mendengar kabar pengesahan resolusi DK PBB, Wilson menyambutnya dengan gembira. “Ini jalan menuju perdamaian dan akhir dari penderitaan pengungsi Tindouf yang saya suarakan di sidang PBB lalu,” ujarnya.
Dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa, dan beberapa negara Afrika, inisiatif otonomi Maroko kini memperoleh legitimasi politik yang semakin kokoh.
Keputusan DK PBB ini diperkirakan mempercepat upaya pembangunan dan diplomasi di kawasan, sekaligus memperkuat integrasi Sahara Maroko dalam tatanan nasional kerajaan tersebut.
Di tengah kabut konflik yang lama menggantung, resolusi ini menjadi cahaya bagi masyarakat Sahrawi—sebuah harapan untuk kembali ke rumah, membangun masa depan dengan kedamaian dan martabat.[]
Comment