by

Rini Indrawati, S.Pd.I*: Teror Penjajah Dibalik Proyek OBOR

Rini Indrawati, S.Pd.I
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Di tengah hiruk pikuk perhitungan hasil suara pemilu 2019 di Indonesia, ternyata di belahan negara lain, Beijing China,  pemerintah telah mengikuti perjanjian megaproyek One Belt One Road (OBOR) atau yang dikenal dengan Belt and Road  Initiative (BRI) yang diinisiasi oleh China. Tujuannya yaitu membuka kran ekonomi perdagangan antarnegara di Eropa dan Asia melalui jalur sutera maritim.
Dilansir dari Bisnis.com,  Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Panjaitan,  menyatakan bahwa proyek OBOR antara Indonesia dan China siap dilaksanakan ditandai dengan ditekennya 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) antara pebisnis Indonesia dan China setelah pembukaan KTT Belt and Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4/2019). Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar.
Walaupun Luhut menegaskan bahwa proyek ini murni proyek bisnis antara pengusaha sehingga tidak dicatat dalam APBN dan bukan termasuk hutang yang ditanggung pemerintah, namun akankah kerjasama ini menguntungkan pihak Indonesia?
Proyek OBOR ini adalah ambisi china dalam rangka mencengkeram kekuasaannya di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang notabene merupakan daerah yang strategis dan kaya akan sumber kekayaan Alam yang luar biasa.
Kenyataannya, di Indonesia sendiri, tanpa proyek OBOR saja investasi China terhadap Indonesia ini sangat besar, maka bisa dibayangkan bagaimana kekuasaan China terhadap Indonesia ditambah dengan jalur OBOR yang langsung menghubungkan perairan China ke Indonesia untuk memudahkan jalur perdagangannya. Agar mendukung terlaksananya proyek ini maka diperlukan infrastruktur yang memadai, yang tentu  saja biayanya tidak bisa dibilang kecil dan China siap meminjamkan dana untuk kebutuhan ini. Maka terjeratlah Indonesia dengan hutang-hutang yang semakin besar.
Inilah jebakan hutang China yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Kita tahu bahwa banyak negara-negara yang terpaksa menyerahkan aset-aset  penting milik negara kepada China akibat tidak mampu membayar 
hutang Ribawi yang menjerat ini. Contohlah yang terjadi pada negara Tajikistan, Zambia, Montenegro dsb. 
Sri Langka misalnya, negara kecil yang terkucil tetap saja bagi Cina menggelontorkan dana bertubi-tubi yang jumlah mencapai US$ 8 Milyar atau Rp. 116 Trilyun. Ketiak tidak sanggup bayar Sri Langka harus menyerahkan 70 % saham kepemilikan Pelabuhan Hambantota serta hak pengelolaannya kepada Pemerintah Tiongkok/Cina. Hak pengelolaan 99 tahun itu untuk mengganti US$ 1,1 Milyar atau Rp. 16 Trilyun. “ Harga yang harus dibayar untuk mengurangi utang tersebut bisa jadi lebih merugikan Sri Langka. “ ujar Sathiya Moorthy, Pakar Ekonomi dari Sri Langka di Observer Research Foundation kepada New York Times.
Sudah banyak negara yang khawatir akan benasib sama dengan Sri Langka. Myanmar misalnya meminta pengurangan jumlah pinjaman untuk proyek pelabuhan Kyaukpyu. Perdana Menteri Tonga Akalisi Pohiva pun meminta ada penghapusan pinjaman US$ 160 Juta atau Rp. 2 Trilyun. Dia mengajak negara-negara Ocenia lainnya untuk ikut memohon hutangnya dihapuskan saja. “ Kami Takut mereka ( Tiongkok ) mengambil aset kami jika tidak bisa membayar “ Kata Akalisi
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia malah dengan bangga menandatangani kerjasama OBOR ini. Sungguh sangat disayangkan. Dengan porsi hutang yang terus bertambah, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami nasib serupa dengan Sri Langka ketika aset-aset berharganya akan dijadikan jaminan pembayaran utang kepada China.
Kekacauan jeratan hutang piutang ini wajar terjadi pada sebuah negara yang menganut sistem Kapitalisme. Karena dalam sistem Kapitalisme  hutang luar negeri menjadi salah satu strategi dalam menguasai negara lain tanpa perang. Ketika sebuah negara terlilit hutang dan gagal bayar maka sebagai gantinya adalah dengan menguasai aset-aset negara yang menguasai hajat hidup rakyat banyak. Bahkan negara bisa diambil alih dengan tanpa perlawanan dari rakyatnya bahkan mereka akan terusir dari negerinya ketika masanya tiba. 
Dan sumber masalah dari semua ini adalah sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan jalan penguasaan Sumber Daya Alam kepada swasta asing. Juga membolehkan dan meniscayakan utang untuk membangun negara. Tanpa berpikir bahaya ke depannya.
Maka sudah sepatutnya Indonesia dengan penduduk muslim terbesar ini segera mencampakkan sistem Kapitalisme yang menjadi sumber kekacauan dunia. Kemudian menerapkan sistem ekonomi Islam yang mensejahterakan rakyatnya karena berasal dari Zat Yang Maha Pencipta, Yang mengetahui apa-apa yang terbaik untuk manusia. 
Sekian lama Indonesia menerapkan sistem Kapitalisme yang berdampak keadaan semakin terpuruk dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini sudah saatnya Indonesia beralih pada alternatif terbaik yaitu sistem ekonomi Islam yang akan menyelamatkan manusia dari perbudakan negara-negara besar atas nama hutang. Karena dalam Khilafah Islam pembiayaan negara diambilkan dari sumber pemasukan yang halal dan berkah. SDA dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Hutang dilakukan jika memang dalam kondisi kas negara kosong, dan hutang yang dilakukan bukanlah hutang Ribawi dan tanpa menimbulkan bahaya bagi negara. Saatnya kembali pada Sistem Islam. Saatnya Khilafah memimpin Dunia. Allahu a’lam bishowab.[]
*Pengajar Homeschooling Jawa Timur 

Comment

Rekomendasi Berita