by

Risna Syahadatul Huda*: Kisah Pilu Pesta Demokrasi

Risna Syahadatul Huda
RADARINDONESIANEWS.COM JAKARTA – Pesta demokrasi pada tahun 2019 sejarah pilu tersendiri yang sebelumnya jarang terjadi. KPU saat ini terus melakukan pendataan terkait jumlah petugas KPPS yang gugur dan sakit saat bertugas pada 17 April 2019. Data diupdate pada Senin (22/4) pukul 16.15 wib menunjukkan 90 petugas meninggal dunia.  https://kumparan.com/@kumparannews/update-data-kpu-90-petugas-kpps-meninggal-374-sakit-1qwESwpvRVP
Dan segudang deretan kekacauan Pemilu 2019 ini adalah salah satu fakta real kegagalan KPU.https://tirto.id/deretan-kekacauan-pemilu-2019-bukti-kegagalan-kpu-dmwX
Dari sini sudah membuktikan betapa rumit dan hancurnya sistem yang saat ini dijalankan. Berbagai cara mereka halalkan, serangan fajar, manipulasi data, mencuri akun, memfitnah, curang dan bahkan bisa meregang nyawa orang lain.
Inilah potret kehancuran sistem demokrasi. Umat masih silau dengan janji demokrasi berupa keadilan dan kesejahteraan. Sebaliknya mereka takut di cap anti demokrasi.
Terdapat juga dikalangan umat yang menyamakan Islam dengan demokrasi. Bahkan ada yg memaksakan demokrasi dan Islam sebagai tambal sulam dari demokrasi kapitalisme yang gagal.
Demokrasi berasal dari asas sekulerisme (pemisahan agama dari dalam  kehidupan), dalam sistem ini agama dijadikan hanya sebagai ritual atau ibadah saja, agama tidak punya andil yang lebih luas dalam mengatur kehidupan, dalam sistem demokrasi masih mempercayai adanya pencipta, tetapi mengabaikan peran pencipta bahwa sang pencipta telah menciptakan dunia ini beserta peraturannya untuk ditaati untuk kesejahteraan dan keselamatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.
Sistem ini dirancang dengan sangat rapi dan apik membuat manusia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram sehingga membuat manusia bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa mempedulikan norma-norma agama.
Dalam islam kekuasaan memang di tangan rakyat, tetapi dalam menjalankan fungsi kekuasaannya tersebut harus sesuai dengan hukum yang Allah buat. Dalam arti merekalah yang mengangkat seorang pemimpin yang menerapkan hukum Allah secara kaffah (menyeluruh), mereka juga yang akan memberhentikan, ketika pemimpin tersebut tidak menerapkan hukum Allah.
“Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang zalim.” (QS. Al Maidah : 45). 
Dalam demokrasi yang berasaskan sekulerisme, dalam kehidupan sesama manusia mereka tidak mau diatur oleh hukum Allah. Sehingga mereka berani membuat hukum sendiri. Jadi secara tidak langsung mereka berani menentang Allah dalam membuat hukum.
Padahal jika kita mengaku beriman, berarti harus terima konsekuensinya yaitu mengikuti semua perintah Allah termasuk menggunakan hukum Allah untuk seluruh aspek kehidupan.
Islam menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan syara’, bukan di tangan umat. Sebab, Allah SWT sajalah yang layak bertindak sebagai Musyarri’ (pembuat hukum). Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walau pun hanya satu hukum. 
إِنِ الحُكْمُ إلاّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.”
(QS. Al-An’am : 57)
Demokrasi dapat dianggap sebagai pemerintahan mayoritas dan hukum mayoritas. Karenanya pemilihan para penguasa, anggota dewan perwakilan, serta anggota berbagai lembaga, kekuasaan, dan organisasi, semuanya didasarkan pertimbangan suara bulat (mayoritas). Demikian juga pembuatan hukum di dewan perwakilan, pengambilan keputusan di berbagai dewan, kekuasaan, lembaga, dan organisasi, seluruhnya dilaksanakan berdasarkan pendapat mayoritas.
Sistem inilah yang menjadi sebab utama segala bentuk kebobrokan, keburukan, problem dan penderitaan yang dialami dan menimpa masyarakat modern sekarang ini.
Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi pendapat mayoritas bersifat mengikat bagi semua pihak, baik penguasa maupun bukan. Sebab pendapat mayoritas merupakan sesuatu yang mengungkapkan kehendak rakyat. Jadi pihak minoritas tidak mempunyai pilihan kecuali tunduk dan mengikuti pendapat mayoritas.
Sedangkan dalam Islam, permasalahannya sangatlah ber- beda. Dalam masalah penentuan hukum, kriterianya tidak tergantung pada pendapat mayoritas atau minoritas, melainkan pada nash-nash syara’. Sebab, yang menjadi Musyarri’ hanyalah Allah SWT, bukan umat.
Adapun pihak yang mempunyai kewenangan untuk meng- adopsi (melakukan proses legislasi) hukum-hukum syara’ yang menjadi keharusan untuk memelihara urusan umat dan menjalan- kan roda pemerintahan, adalah khalifah saja. Khalifah meng- ambil hukum syara’ dari nash-nash syara’ dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, berdasarkan kriteria kekuatan dalil melalui proses ijtihad yang benar. Dalam hal ini khalifah tidak wajib meminta pendapat Majelis Umat mengenai hukum-hukum yang akan dilegalisasikannya, meskipun hal ini boleh saja dia lakukan.
Maka, kita butuh perubahan besar. Perubahan yang harus diwujudkan itu bukan sembarang perubahan, tetapi haruslah perubahan besar. Yaitu perubahan besar untuk mengubah kejahiliyahan modern ini menjadi kehidupan yang Islami dan Allah ridhai.
 Perubahan besar dari ideologi kapitalisme menjadi ideologi Islam; dari demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya menjadi Islam dengan kedaulatan syara’; dan perubahan besar dari aturan dan sistem jahiliyah buatan manusia menjadi aturan, hukum dan sistem Islam dengan syariahnya yang sumbernya wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Sang Pencipta. Allah SWT berfirman:
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah [5]: 50)
Perubahan besar itu hanya bisa direalisasikan dengan mencampakkan sekularisme kapitalisme berikut sistem ekonominya dan sistem demokrasinya. Dan selanjutnya menggantinya dengan akidah Islam dengan hukum-hukum syariah yang diterapkan secara total dan menyeluruh dalam sistem Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah. Wallahu a’lam.[]
*Aktivis BMI Community Banten, Mahasiswi UIN Banten Jurusan PAI semester 6)

Comment

Rekomendasi Berita