 |
| Rizal Ramli |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal
Ramli menyatakan mestinya kita tidak cepat menyerah dalam hal
perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (FI). Karena perpanjangan
izin ekspor diberikan jika seluruh syarat telah dipenuhi. Dalam hal ini
FI belum memenuhi persyaratan izin ekspor dengan membangun sebuah
pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) sebesar USD530
juta, tidak diizinkan melakukan ekspor konsentrat.
Ramli menyatakan mestinya kita tidak cepat menyerah dalam hal
perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (FI). Karena perpanjangan
izin ekspor diberikan jika seluruh syarat telah dipenuhi. Dalam hal ini
FI belum memenuhi persyaratan izin ekspor dengan membangun sebuah
pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) sebesar USD530
juta, tidak diizinkan melakukan ekspor konsentrat.
Sebaliknya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman
Said malah “menyerah” ketika izin ekspor konsentrat kembali diserahkan
kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). “Menteri jangan cepat menyerah,”
kata Rizal Ramli saat pidato pembukaan Sosialisasi Program Kementerian
Koordintor Maritim dan Sumber Daya di Gedung Menko Maritim dan Sumber
Daya BPTT II, Kamis (18/2/2016)
Said malah “menyerah” ketika izin ekspor konsentrat kembali diserahkan
kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). “Menteri jangan cepat menyerah,”
kata Rizal Ramli saat pidato pembukaan Sosialisasi Program Kementerian
Koordintor Maritim dan Sumber Daya di Gedung Menko Maritim dan Sumber
Daya BPTT II, Kamis (18/2/2016)
Dijelaskan Rizal, harusnya FI sudah membangun smelter sejak 2009,
kenyataannya sampai sekarang belum. Yang dilakukan malah memepet
pemerintah Indonesia. Ironisnya, pas ketemu menteri yang doyan nyerah.
“Menteri yang doyan nyerah namanya Sudirman Said. Padahal ada cara lebih
canggih untuk menghadapinya,” sambungnya.
kenyataannya sampai sekarang belum. Yang dilakukan malah memepet
pemerintah Indonesia. Ironisnya, pas ketemu menteri yang doyan nyerah.
“Menteri yang doyan nyerah namanya Sudirman Said. Padahal ada cara lebih
canggih untuk menghadapinya,” sambungnya.
Menurut Rizal, dalam konteks itu, ada ketidaktegasan dalam mengambil
keputusan. Akibatnya membuat pemerintah lemah. Hal ini terlihat ketika
izin ekspor konsentrat diberikan. Seharusnya, pemerintah tegas tidak
memberikan izin ekspor konsentrat karena syarat pembangunan smelter
tidak dilakukan.
keputusan. Akibatnya membuat pemerintah lemah. Hal ini terlihat ketika
izin ekspor konsentrat diberikan. Seharusnya, pemerintah tegas tidak
memberikan izin ekspor konsentrat karena syarat pembangunan smelter
tidak dilakukan.
“Freeport kan seharusnya melaksanakan pembangunan, tapi kalau
pejabatnya lemah, ya Freeport yang ngatur-ngatur. Jadi terbalik,”
terangnya.
pejabatnya lemah, ya Freeport yang ngatur-ngatur. Jadi terbalik,”
terangnya.
Resmikan Website.
Usai beridato dan tanya jawab, Rizal langsung meresmikan website www.maritim.go.I’d milik Kemenko Maritim. Menurutnya, website dibuat dengan tujuan membuka seluas mungkin akses informasi seputar program pembangunan kemaritiman kepada publik.
“Adanya website ini supaya publik dapat mengetahui capaian setiap
program yang dilakukan oleh jajaran kementeriannya secara
komprehensif,”ujar Rizal.
program yang dilakukan oleh jajaran kementeriannya secara
komprehensif,”ujar Rizal.
Hadir pada kesempatan itu, Deputi Lingkup Kemenkop Maritim. Salah
satu yang melakukan pemaparan Deputi I yang membidangi masalah
kedaulatan maritim, Arif Havas memaparkan tercapinya kesepakatan antara
Indonesia dan Malaysia untuk membentuk Dewan Negara Produsen Kelapa
Sawit (CPOPC).
satu yang melakukan pemaparan Deputi I yang membidangi masalah
kedaulatan maritim, Arif Havas memaparkan tercapinya kesepakatan antara
Indonesia dan Malaysia untuk membentuk Dewan Negara Produsen Kelapa
Sawit (CPOPC).
Tujuan pembentukan dewan tersebut adalah menjaga stabilitas harga
minyak kelapa sawit dan membangun industri hilir dari komoditas
tersebut.
minyak kelapa sawit dan membangun industri hilir dari komoditas
tersebut.
“Untuk program terbaru yang sedang dijalankan oleh kedeputian yang
dipimpin oleh Mantan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri serta mantan Dubes RI untuk Belgia ialah
menyelesaikan perundingan bilateral maritim forum antara Indonesia
-Belanda, Indonesia-Jepang, dan Indonesia-Korea,” paparnya. (Kds/bb)
dipimpin oleh Mantan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri serta mantan Dubes RI untuk Belgia ialah
menyelesaikan perundingan bilateral maritim forum antara Indonesia
-Belanda, Indonesia-Jepang, dan Indonesia-Korea,” paparnya. (Kds/bb)
Comment