by

Sambangi Gedung Wakil Rakyat, Ketum Presidium MRI Ajukan RUU Rakyat

Yudi Syamhudi Suyuti, Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI). [Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Demokratisasi mempengaruhi UUD’45 asli berkembang hingga amandemen. Sebelumnya Indonesia pada masa itu otoritarian berubah menjadi demokratis. Namun menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah realita kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar?
Untuk menjawab hal tersebut, aktivis Yudi Syamhudi Suyuti, Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) mengajukan permintaan untuk membuat secara bersama-sama dengan DPR RI sesuai prosedur formal, serta melibatkan dan memberikan kerangka kerangka dasar RUU Rakyat.
Surat pengajuan pembuatan RUU Rakyat ke kantor sub. bagian persuratan dan penyimpanan Kesekretariatan gedung wakil rakyat RI, diterima oleh petugas berwenang,, Kamis (22/2) 2018.
Yudi mengatakan bahwa pada prinsipnya UU rakyat ini sangat penting untuk menjadi UU.”Terlebih saat ini terjadi ‘Over Power’ kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga lembaga negara,” tukasnya.
Terkait dengan pasal penghinaa Presiden sebagai contoh sudah dihapuskan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan juga kemudian juga UU MD3 terkait pasal penghinaan terhadap DPR namun menurutnya malahan muncul kembali.
“Maka itulah, kami ajukan rakyat mesti diperkuat secara hukum,” jelas aktivis muda yang sempat mendeklarasikan bakal calon Presiden RI tahun 2019 itu.
Yudhi menambahkan, apabila Presiden, DPR dan pejabat-pejabat publik lain dan aparat penegak hukum melakukan penistaan, intimidasi, dan kemudian banyak hal yang membuat rakyat menjadi merasa tertindas.
“Maka Presiden dan pejabat pejabat lainnya bisa dihukum secara pidana, bila menyengsarakan, memiskinkan, dan segala macam,” imbuhnya.
Pengajuan Rancangan Undang-Undang Rakyat, pada prinsipnya berdasarkan UUD45 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi,”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”
“Dalam point ini juga  ditegaskan bahwa rakyat berhak mendapatkan hasil hasil transaksi ekonomi dan menikmati hasil hasil pengelolaansu mber sumber daya alam,” paparnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 2 =

Rekomendasi Berita