 |
| Samuel F. Silaen (Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara – LAKSAMANA) |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat memahami rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Selain menaikkan iuran, pemerintah akan berjanji turut membenahi manajemen di tubuh BPJS Kesehatan.
Dengan kenaikkan itu, Moeldoko tak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan.
Samuel F. Silaen (Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara – LAKSAMANA) menyarankan kepada Jenderal Moeldoko jangan ‘asbun’ alias “asal bunyi” soal rencana kenaikan iuran BPJS itu, karena dampak kenaikan itu sangat memukul kelas menengah bawah. Sebab dengan naiknya iuran BPJS tersebut akan menambah tingkat kemiskinan warga kelas bawah yang sangat rentan terkena dampak berbagai kenaikan termasuk iuran BPJS tersebut, “kata Silaen kepada wartawan di Jakarta.
Saya lebih mendorong untuk melakukan “audit forensik” terhadap semua tagihan yang timbul akibat perobatan rakyat tersebut. Apa sih penyebab utama terjadinya tagihan sampai sangat membengkak tersebut. Atau ada indikasi ‘mark up’ atau tagihan ‘fiktif’ (siluman), ini perlu ditelisik dengan baik dan mendalam. Jangan sampai anggaran negara dirampok dengan cara ‘legal’ tapi dengan cara melanggar Hukum, “tandas Silaen
Jenderal perlu tahu ini karena sudah jadi rahasia umum, kalau ‘horang kaya’ sakit maka berobatnya kebanyakan ke Negara tetangga dan ini sudah kebiasaan ‘horang kaya’ negeri ini jika berobat pergi ke negeri tetangga, konon katanya layanannya bagus, dan lain- lain.
Semua orang tahu bahwa sakit itu mahal, sekarang pertanyaannya siapa sih yang mau sakit? Kan tidak ada! Kenapa jenderal Moeldoko menanggapi hal-hal yang dia sendiri tidak kuasai. Malah menimbulkan sakit hati rakyat ‘jelata’ yang langsung terkena dampak atas kenaikan iuran BPJS tersebut.
Harapan saya pribadi kepada sang Jenderal Moeldoko, hendaknya dia tidak perlu banyak memberi komentar yang bukan pada ‘tupoksi’nya, karena kasihan presiden Joko Widodo (Jokowi) slalu menjadi muara semua hal-hal negatif dari buruknya keadaan.
Jadi semua pembantu presiden hendaknyalah arif dan bijaksana dalam menanggapi/ merespon semua pertanyaan pers yang terkadang bukan mencerahkan malah sebaliknya memperburuk situasi di ‘grassroot’.
Dalam pengamatan saya, “politik sekarang ini lebih dominan kepada rasa yakni rasa-rasanya bukan pada kebenarannya. Sungguh ini jadi tantangan berat bagi semua para pembantu jokowi. Karena sumber informasi saat ini tanpa batas, siapapun dapat membuat ‘kontra’ dari kebijakan pemerintah, inilah kebebasan dialam demokrasi, “papar Silaen
Kebijakan menaikkan iuran BPJS itu bukan solusi terbaik untuk saat ini. Karena anak SD pun tahu itu, tapi bagaimana cara yang luar biasa. Yakni memotong gaji direksi dan komisaris BPJS kesehatan misalnya.
Jadi intinya carikan solusi tepat dan paling tidak untuk saat ini jangan menaikkan iuran BPJS seperti yang sudah diberitakan itu, karena akan berdampak serius, langsung kepada kehidupan ekonomi rakyat kelas bawah yang semakin terpuruk, “tutup Silaen mengakhiri percakapan.[borbor]
Comment