Siti Maisaroh, S.Pd: Koruptor Kian Tersohor

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kontestasi serentak Pilkada 2018 telah berlalu. Namun seperti pada pemilu sebelumnya, sudah bisa diduga. Demokrasi tercoreng dengan ulah para elit yang beralasan ingin menyelamatkan Demokrasi itu sendiri. Dari ditemukannya kecurangan saat pemilihan, terjadinya bentrok antar pendukung pasangan calon, penyerangan pihak pendukung ke kantor Bawaslu yang dianggap tidak bijaksana, sampai pemilihan ulang disejumlah daerah terpaksa diadakan. 

Mimpi rakyat kecil ingin memiliki pemimpin yang jujur dan adil hanya melayang diawang-awang. Setelah suara dan hak pilih mereka diminta, kini saatnya ‘ambisi liar’ para elit politik memainkan perannya. Mereka yang doyan mengutak-atik hukum buatan manusia ini. 

Berita yang satu ini tak kalah mengecewakan. Bahwa, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan tetap melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo meski Syahri terjerat kasus korupsi. Syahri Mulyo diketahui menyerahkan diri dan kini tengah mendekam di rumah tahanan KPK setelah menjadi buronan lembaga anti korupsi itu. 

Sebagaimana diketahui, rekapitulasi penghitungan suara hasil formulir C1 Pilkada Tulungagung, Jawa Timur, telah selesai 100 persen, (Kamis, 28/6/2018) lalu. Mantan Bupati Syahri Mulyo yang berstatus sebagai tersangka korupsi oleh KPK itu memenangi Pilkada.

“Suara rakyatkan suara Tuhan. Apapun proses Pilkada yang memilih masyarakat, siapa yang dipilih itu yang dimau masyarakat ya jalan terus.” Kata Tahjo dengan entengnya. 

“Kemarin juga ada yang dilantik di LP (Lembaga Pemasyarakatan). Zaman-zaman dulukan juga ada di Sulawesi Utara, tetap kita hargai proses Demokrasi, tetapi hukum harus berkekuatan tetap.” Sambung politisi PDI Perjuangan itu. (Sumber: Kompas.com)

Mengamati problematika negeri ini memang teramat rumit. Entah mau diselesaikan dari mana. Banyak yang memilih pasrah daripada bergulat dijalan buntu. Apalagi saat mendengar jawaban dari petinggi diatas, “Zaman-zaman dulu juga ada (Koruptor dilantik)”. Jelas jawaban yang sangat memalukan. Pemikir tanpa solusi. Seakan korupsi harus dimaklumi, sebagai budaya dan rahasia bersama. 

Sedangkan yang terlihat anti korupsi sekalipun, ketika mereka sudah berkiprah dalam medan kekuasaan Demokrasi, memiliki peluang sangat besar untuk korupsi. Apalagi yang sudah jelas nyata berlatar belakang layaknya Syahri. 

Memang ini bukan kasus pertama kali. Seorang koruptor diberi ruang untuk menjabat kembali. Tetapi apakah lantas pemerintah yang diwakili oleh Mendagri beralasan bahwa inilah kemauan rakyat? Karena rakyat yang memilih? 

Semestinya kita sadari. Dalam hal ini rakyat kecil dijebak oleh para penguasa yang tengah berambisi kuasa. Mereka menjalankan hukum untuk kepentingan mereka, dengan basa-basi menghargai Demokrasi dan suara rakyat. Padahal saya sangat yakin, tak ada satupun rakyat yang mau dipimpin oleh pemimpin korup. Ini jika rakyat dibolehkan untuk berkata jujur dengan hati nurani. 

Jadi teringat kembali pada sabda Rasulullah Saw, akan hal ini, “Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya sedangkan orang jujur dianggap berdusta. Penghianat diberi amanah sedangkan orang yang amanah dituduh hianat. Dan pada saat itu para Ruwaibidhah mulai angkat bicara. Ada yang bertanya, siapa itu Ruwaibidhah? Rasul menjawab: Orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak (umat)” (HR. Ahmad). 

Kita semua dapat melihat dengan sangat jelas. Demokrasi yang menuhankan suara rakyat sama sekali tidak memberi maslahat dalam kehidupan bernegara ini. Karena system Demokrasilah yang telah memberi peluang kepada siapa saja untuk memimpin asal punya modal besar yang disokong oleh partai pendukung dan pengusaha yang cari untung. Demokrasi adalah proyek maha karya mereka, bukan untuk rakyat biasa. Demokrasi juga lah yang mensponsori seorang koruptor berhak menjadi pemimpin. Padahal, seharusnya mereka menikmati hukuman atas keteledoran menjalankan amanahnya, bukan justru dihadiahi jabatan yang kedua kali. 

Ini berbeda jika hukum Islam menjadi pilihan. Karena Islam mengutamakan suara kebenaran daripada suara terbanyak tetapi salah kaprah. Dalam system Islam seseorang tidak berambisi sebagai pemimpin karena mengingat pertanggung jawabannya yang berat dihadapan Allah Swt kelak. Karena Islam mengajarkan, kepemimpinan bukan perkara kekuasaan, tetapi justru sebuah amanah pengurusan urusan rakyat dan Negara berdasarkan aturan Islam yang harus memberikan keadalian juga kesejahteraan bagi semuanya. Baik Muslim maupun non Muslim yang ada dinegaranya. 

Islam juga tidak mengajarkan seorang pemimpin gemar mengumpulkan kekayaan layaknya Demokrasi saat ini. Olehnya, negeri ini butuh solusi yang dapat menuntaskan permasalahan ini. Mengganti system Demokrasi yang rusak dengan system Islam yang sempurna. Memilih pemimpin yang amanah yang bukan bermodalkan uang yang akan berpeluang korupsi, tetapi bermodalkan ketakwaannya. Inilah kebangkitan yang akan mengangkat derajat negeri bermayoritas Muslim ini. Waallahu ‘alamu bishowab.[]