RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — — Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, S.H menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menyesatkan masyarakat.
Menurut Tulus, saat meresmikan Museum Marsinah di Jawa Timur, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut, yang paling terdampak adalah kalangan perkotaan yang sering bepergian ke luar negeri.
Namun, Tulus menilai pandangan tersebut terlalu sederhana dan tidak mencerminkan realitas ekonomi Indonesia. “Benar bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar secara langsung, bahkan mungkin banyak yang belum pernah memegang dolar. Tetapi dalam konteks ekonomi nasional, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan,” kata Tulus dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026).
Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi sehingga pelemahan rupiah tetap akan berdampak langsung kepada masyarakat kecil, termasuk yang tinggal di pedesaan.
Tulus memaparkan sejumlah komoditas penting yang masih bergantung pada impor, seperti kedelai sekitar 80 persen, gandum hampir 100 persen, bawang putih 100 persen, BBM sekitar 60 persen, gas elpiji 80 persen, hingga aspal untuk pembangunan jalan yang disebut mencapai 90 persen impor.
“Kalau rupiah remuk terhadap dolar, rakyat kecil di kampung juga ikut menjerit. Sebab impor dibayar menggunakan devisa atau dolar,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan dolar otomatis meningkatkan biaya impor yang harus ditanggung swasta maupun pemerintah. Dampaknya, pemerintah berpotensi menambah subsidi energi apabila harga minyak mentah dunia dan kurs dolar sama-sama meningkat.
Ia mencontohkan, kenaikan harga kedelai di pasar internasional akan langsung berimbas pada harga tempe di dalam negeri. Kondisi itu, kata dia, membuat masyarakat kecil semakin tertekan.
Selain itu, Tulus menilai pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan. Akibatnya, arus kas perusahaan bisa terganggu dan memicu berbagai persoalan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun melemahnya daya serap pasar terhadap produk-produk industri.
“Secara empirik, sangat simplistis jika dikatakan ambruknya rupiah tidak berdampak pada masyarakat desa. Faktanya, masyarakat kelas menengah bawah, baik di desa maupun di kota, sama-sama terdampak,” katanya.
Karena itu, Tulus meminta pemerintah fokus memberikan kepastian ekonomi kepada masyarakat melalui langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS.
“Seharusnya Presiden memberikan kepastian dan menunjukkan upaya keras menstabilkan rupiah, bukan malah meninabobokkan masyarakat dengan pernyataan yang misleading,” imbuh Tulus.[]
Comment