by

Tax Amnesty Jebakan Batman Untuk Jokowi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Undang-undang Pengampunan Pajak atau ‘Tax Amnesty’ di
sahkan DPR, FSP BUMN Bersatu sudah siapkan Judicial Review ke Mahkamah
Konstitusi. Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, diwakili Arief
Poyuono selaku Ketua Umumnya mengatakan,”Dari awal FSP BUMN Bersatu
sudah mencium bau busuk dalam pengesahan UU Tax Amnesty yang sedang
dibahas oleh DPR yang di-motori oleh pemerintah dan Misbakum,” lontar
Arief Poyuono menyampaikan keterangan pers yang diperoleh pewarta,
Jakarta. Selasa (28/6).
Bahwa UU Tax Amnesty
sebenarnya menurut Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu adalah
merupakan cara yang indikasinya menjebak Jokowi dalam menerapkan APBN – P
2016 yang saat ini defisit sebesar 273 trilyun rupiah. “Ditutup salah
satunya akan dari hasil pendapatan pajak dari para pengemplang pajak dan
koruptor yang memiliki dana baik di dalam dan luar negeri yang akan
mengunakan fasilitas Tax Amnesty,” cetusnya lagi berkata.
Dengan
kata lain menurut Arief bahwa langkah ini ‘alias’ cara memperoleh dan
mendapatkan pengampunan pajak dengan hanya membayar 1,5 % dari hitungan
total jumlah pajak yang dikemplang sebesar 4000 trilyun rupiah.
“bukan
itu maksud diberlakukannya tax amnesty, tapi tax Amnesty digunakan para
koruptor uang rakyat. Yang dahulunya notabene seperti mantan pejabat,
anggota DPR dan politisi korup untuk melakukan pencucian uang ‘money
loundring’ hasil korupsi dengan hanya membayar 1,5% dari harta yang
dikorup. Dengan begitu harta hasil korupsi tersebut jadi legal,” papar
Arief lebih lanjut lagi menjelaskan.
Sebaliknya,
imbas bagi para terhutang pajak yang meman usahanya dan kekayaannya
berhasil dari sumber yang sah, hutang pajaknya tidak akan sampai 100
trilyun berarti hanya akan menghasilkan pendapatan negara dari sektor
pajak yang mengunakan UU Tax Amnesty hanya 1,5 Trilyun .
Sedang,
menurut pandangan Arief Poyuono, malahan dari para  pengemplang pajak
 yang menjalankan usahanya Under Economy seperti penyeludupan, ilegal
logging, ilegal mining, ilegal fishing, penjual barang barang tiruan
dijamin mereka tidak akan mengunakan fasilitas Tax Amnesty yang sudah
berlaku, “Sebab dengan mengunakan fasilitas Tax Amnesty mereka justru
akan banyak dirugikan,” ungkapnya lagi.
Hingga
nantinya menurut Arief jadi makin jelas Pemerintah bakalan akan
kedodoran dalam masalah Penerapan APBN – P 2016. Soalnya karena ternyata
hasil pendapatan pajak dari terhutang pajak yang mengunakan Tax Amnesty
tidak bisa banyak mengatasi defisit anggaran di tahun 2016 yang masih 6
bulan lagi berjalan.
Dan akibat-nya malahan
justru postur APBN – P 2016 akan makin mempercepat krisis ekonomi
nantinya. “Karena ternyata UU Tax Amnesty tidak ampuh untuk menambah
defisit anggaran yang sebesar 271 Trilyun dan pada bulan September
dimana merupakan bulan jatuh tempo pembayaran cicilan pokok dan bunga
dari Surat Utang Negara dan swasta serta hutang luar negeri yang sangat
membutuhkan devisa maka akibatnya pemerintah akan gagal bayar pada para
kreditor luar negeri,” ujarnya lagi mengurai penjelasannya.
Begitu
juga pasar akan semakin merespon negative terhadap postur APBN P 2016
yang sumber pembiayaannya juga tidak jelas dan terkait UU Tax Amnesty
dalam beberapa hari ini FSP BUMN Bersatu dan masyarakat patuh pembayar
pajak kedelannya akan menyerukan untuk melakukan pembangkangan sosial
untuk menolak membayar pajak serta segera mengajukan Judicial Review ke
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU Tax Amnesty yang melanggar
konstitusi Negara. 
“Sejalan dengan itu juga
FSP BUMN Bersatu akan mendesak KPK ,Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk
memantau para Koruptor yang mengunakan fasilitas Tax Amnesty agar
segera menyiapkan delik hukum nya agar bisa membawa para Koruptor yang
akan mengunakan fasilitas Tax Amnesty ke meja hijau,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =

Rekomendasi Berita