 |
| Arief Poyuono.[Dok/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menjelaskan, ancaman gagal bayar PLN terhadap cicilan hutang PLN sudah mengkhawatirkan, apalagi dengan terus naiknya kurs US dollar terhadap rupiah, akan semakin berat kemampuan PLN mengembalikan pinjaman. Demikian dikatakan Arief, Jumat (9/3).
“Presiden Joko Widodo Harus Copot Dirut PLN. Ambruknya industri nasional ditandai tinggi import produk, tentu semakin banyak kurangi pendapatan PLN,” jelas Arief.
Menurut rilis, Surat Menkeu Sri Mulyani S-781/MK.08/2017 yang diterbitkan 19 September 2017 silam, dimana mengutip laporan keuangan PLN per semester I 2017, laba PLN terbilang anjlok 71,64% dari Rp 7,97 triliun di tahun lalu ke angka Rp2,26 triliun, akibat tarif listrik tidak naik di tengah meroketnya harga energi primer. “Banyaknya pabrik tutup tak kuat membayar tarif listrik. Menyoroti potensi gagal bayar PLN akibat proyeksi utang jatuh tempo semakin meningkat, diiringi performa keuangan melemah,” ungkap Waketum Gerindra itu.
PT PLN memiliki potensi gagal bayar utang di masa depan, karena rasio utang terhadap pendapatan (Debt Service Ratio/DSR) PLN tidak sesuai dengan perjanjian utang (covenant), dan memiliki utang dengan covenant berbasis DSR sebesar Rp40 triliun. Adapun 25% dari utang itu dijamin oleh pemerintah.
“Angka DSR PLN tidak mencapai 1 atau kondisi di mana penerimaan perusahaan bisa membayar seluruh utangnya. Berdasar kalkulasi yang dilakukan Kementerian Keuangan, rasio DSR PLN sepanjang 2017 bahkan hanya mencapai 0,71,” jelasnya.
“Surat Menkeu sudah bukti buruknya kinerja Direksi PLN, ditambah kerugian penyewaan kapal Pembangkit listrik dari Turki oleh PLN,” papar Arief kritisi
“Merugikan negara trilyunan rupiah, diduga ada kerabat petinggi Istana dalam proyek penyewaan kapal Turki itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, keterangan Sofyan Basir terkait menyebut, rasio keuangan perusahaan masih mumpuni. Sebab, mengacu pada total aset dan liablitas perusahaan saat ini, batas maksimum pinjaman bisa lebih tinggi dibanding realisasi utang saat ini.
“Tidak bisa jadi pembenaran, karena aset aset yang dimiliki PLN sebenarnya tidak punya nilai sebesar itu karena banyak yang tidak productive justru menambah PLN semakin tidak efisien,” celetuk Arief menambahkan.
Sambungnya memberikan permisalan seperti, Pembangkit pembangkit program 10 ribu megawatt era SBY yang dari China yang banyak rusak dan reabilitynya hanya dibawah 50 % serta dioperasikan dengan biaya tinggi.
Kemudian,”Untuk itu Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menteri BUMN Dan Menteri Keuangan serta ESDM duduk bersama mengelar RUPSLB PLN menganti Dirut PLN Sofyan Basir,” harapnya.
“KPK sebaiknya jangan terlalu lamban dengan dugaan korupsi penyewaan Kapal Pembangkit listrik dari Turki.Sebab bila lamban menyidiknya, perusahaan Turki sudah para kabur nantinya,” pungkasnya [Nicholas]
Comment