by

Terbitkan Inpres Pemotongan Anggaran, Presiden Langgar Hukum

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.[Dok:radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tidak seenaknya melakukan
pemotongan anggaran melalui Intruksi Presiden (Inpres). Jika hal itu
dilakukan, maka sama artinya presiden telah melanggar hukum.
 
“Padahal, pemotongan dan penambahan anggaran pemerintah yang
dijadikan undang-undang harus melalui persetujuan DPR. Kalau tidak,
presiden bisa dituduh melanggar hukum,” kata Fahri kepada wartawan di
Gedung DPR RI, Selasa (6/9).


Peringatan Fahri ini menanggapi kebijakan Presiden Jokowi menerbitkan
Ipres tentang pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Karena
menerbitkan Inpres tentang penghematan anggaran itu ada di kementerian
dan lembaga.


“Nggak boleh (Presiden), seenaknya melakukan pemotongan angggaran
melalui Inpres. Itu salah dan nanti Presiden bisa digugat,” tambahnya
lagi.


Sebab menurut politisi dari PKS ini, pemotongan anggaran itu hak DPR
selaku kuasa pembuat UU itu adalah DPR, APBN atau UU terkait dengan
budged itu ketat dan memang harus melalui UU.


Terbitnya Inpres, tambah Fahri rawan gugatan dan menciptakan
ketidakpastian hukum. Dia pun menyayangkan sikap Presiden Jokowi, ini
karena akan menimbulkan preseden buruk di kemudian hari.


“Jadi terus terang saya menyayangkan sekali keputusan Presiden RI,
ngatur-ngatur anggaran pake Inpres kayak gitu, bahaya sekali. Ini
Preseden buruk bagi kita,” tambahnya lagi.

Perlu diketahui,
Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penghematan Anggaran Kementerian dan Lembaga per tanggal 26
Agustus 2016 tersebut.


Ada 83 kementerian/lembaga yang diminta menghemat anggaran. Total
dari penggematan anggaran itu mencapai Rp64 Triliun. Namun, DPR, DPD dan
DPRD tidak diminta melakukan penghematan. (Denny/BB)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 3 =

Rekomendasi Berita