RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Negarawan Center Johan O.
Silalahi melihat telah terjadi praktek mismanajemen dalam pengelolaan
hutang negara oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat
ini. Mismanajemen yang dimaksud adalah terkait dengan penggunaan dana
pinjaman darurat dari World Bank dan ADB sebesar US$5 miliar untuk
penggunaan alokasi pinjamanan Deferred Drawdown Option atau DDO.
Silalahi melihat telah terjadi praktek mismanajemen dalam pengelolaan
hutang negara oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat
ini. Mismanajemen yang dimaksud adalah terkait dengan penggunaan dana
pinjaman darurat dari World Bank dan ADB sebesar US$5 miliar untuk
penggunaan alokasi pinjamanan Deferred Drawdown Option atau DDO.
“Seharusnya hanya boleh digunakan jika terjadi bencana alam ataupun
krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia,” kata
Johan dalam rilis yang diterima Beritabuana.co, Senin.(14/3/2016).
krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia,” kata
Johan dalam rilis yang diterima Beritabuana.co, Senin.(14/3/2016).
Alhasil, tambah Johan, kini Indonesia dihadapkan pada hutang dalam
jumlah yang luar biasa besarnya. Berdasarkan data yang dirilis Depkeu
per Januari 2016, 76 persen pendapatan pajak yang diterima pemerintah
habis hanya untuk membayar cicilan pokok hutang beserta bunga.
jumlah yang luar biasa besarnya. Berdasarkan data yang dirilis Depkeu
per Januari 2016, 76 persen pendapatan pajak yang diterima pemerintah
habis hanya untuk membayar cicilan pokok hutang beserta bunga.
“Maka kedepannya, justru akan berbalik menjadi ancaman tersendiri terhadap pemerintahan,” ujarnya.
Karena itu, Johan mengingatkan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk tidak gegabah dalam menggunakan pinjaman luar negeri.
“Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak boleh mengikuti jalan
yang salah dan sesat, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain
yang ratio hutangnya terhadap GNP negaranya sampai ratusan persen,”
imbuhnya.
yang salah dan sesat, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain
yang ratio hutangnya terhadap GNP negaranya sampai ratusan persen,”
imbuhnya.
Parahnya lagi, investasi yang seharusnya berjalan dalam jangaka waktu
yang panjang, seolah mismatch karena justru dibiayai dengan hutang luar
negeri jangka pendek dan menengah. “Ini adalah mismanajemen pengelolaan
hutang negara,” tambahnya.
yang panjang, seolah mismatch karena justru dibiayai dengan hutang luar
negeri jangka pendek dan menengah. “Ini adalah mismanajemen pengelolaan
hutang negara,” tambahnya.
Akibatnya, kini Indonesia harus dihadapkan pada kenyataan pahit.
Harga minyak yang jatuh dan pendapatan pajak yang meleset dari perkiraan
sebelumnya, dalam 2-3 tahun kedepan, hanya akan menjerat Indonesia
dalam pertumbuhan hutang yang semakin besar lagi. Bahkan, tidak menutup
kemungkinan, krisis ekonomi bisa saja kembali melanda negeri ini.
Harga minyak yang jatuh dan pendapatan pajak yang meleset dari perkiraan
sebelumnya, dalam 2-3 tahun kedepan, hanya akan menjerat Indonesia
dalam pertumbuhan hutang yang semakin besar lagi. Bahkan, tidak menutup
kemungkinan, krisis ekonomi bisa saja kembali melanda negeri ini.
“Dampaknya akan mengakibatkan kesulitan likuiditas keuangan negara
dan pada akhirnya akan menciptakan krisis ekonomi yang sangat berat di
Indonesia,” pungkasnya. (Makruf/bb)
dan pada akhirnya akan menciptakan krisis ekonomi yang sangat berat di
Indonesia,” pungkasnya. (Makruf/bb)
Comment