by

Ummu Dzakiyah: Kompak Harga Bawang Merah Dan Putih Bikin Emak Gerah dan Merintih

Ummu Dzakiyah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tugas Negara adalah menjamin semua kebutuhan pokok bagi rakyatnya, termasuk pangan. Karena demikian pentingnya maka Negara harus menjamin persediaan pangan ini, dalam kondisi apapun. Dan tugas pemerintah adalah mengupayakan kebutuhan primer rakyatnya tercukupi secara maksimal. 
Namun di kutip dari CNN Indonesia 1/04/2019 bahwa Harga bawang putih ukuran sedang dan bawang merah ukuran sedang kompak naik per 1 April 2019. Kenaikan masing-masing mencapai Rp1.150 per kilogram (Kg) dan Rp500 per Kg menjadi Rp34.750 dan Rp37.550 secara rata-rata nasional.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) melansir harga bawang putih terendah ada di Kota Batam, yakni sebesar Rp18.850 per Kg. Kota ini merupakan kota industri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sementara, harga bawang putih tertinggi ada di DKI Jakarta, yaitu Rp53 ribu per Kg. Diikuti oleh Banyumas Rp49.500 dan Semarang Rp48 ribu per Kg. 
Adapun, untuk bawang merah, harga terendahnya ada di Bima, NTB, Rp22.500 per Kg dan Kabupaten Bulukumba, yaitu Rp24.500. Sedangkan, harga tertinggi ada di Tanjung Pandan Rp51.250 dan Bandung Rp50.750. 
Kenaikan bawang merah dan putih akan menimbulkan dampak kenaikan pada yang lainnya dan  rumah tanggalah pihak yang paling merasakan dampak kenaikan pangan. Terutama rumah tangga kalangan menengah ke bawah. Inilah yang dirisaukan para emak. Harga bawang merah dan putih bikin emak gerah dan merintih. 
Namun demikian pemerintah berupaya mencari jalan untuk mengendalikan kenaikan harga bawang putih yang terjadi karena kenaikan harga bawang putih diketahui terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia ini.
Seperti Tjahya Widayanti di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (19/3/2019) mengatakan bahwa naiknya harga bawang putih disebabkan karena minimnya stok, yang diakibatkan belum adanya izin impor yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk tahun ini. Tjahya jugs mengatakan, mayoritas atau sebanyak 90% kebutuhan bawang putih selama ini berasal dari impor.
Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, pemerintah sudah menugaskan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menjaga ketersediaan pasokan bawang putih agar tidak sampai terjadi kelangkaan. Langkah ini diproyeksikan mampu menekan harga bawang putih di pasaran. Pak Menko mengatakan sekitar 100.000 ton bawang putih yang harus di impor oleh Bulog. (Okefinance 19/03/2019) 
 Sedangkan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Ismail Wahab mengatakan, selama 23 tahun kebutuhan bawang putih Indonesia tergantung dari impor. Dia menilai ada upaya pembiaran selama ini dalam kebijakan impor bawang putih secara terus menerus sebab nilai keuntungan bagi importir cukup menggiurkan. (Republika.Co.Id 03/04/2019) 
Lantas, bagaimana kebijakan dalam perspektif Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya? Jawabannya ada dalam politik pertanian Islam, yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian dan kebijakan pendistribusian yang adil, sehingga kebutuhan pokok masyarakat pun terpenuhi.
Dalam pandangan Islam, sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain. Oleh karena itu tentunya, kebijakan pangan Khilafah harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan, bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.
Oleh karenanya perhatian Negara dalam sistem Islam pun harus dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian ini, agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Langkah optimalisasi pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. 
Dalam perspektif Islam negara juga wajib memberikan subsidi yang cukup bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, agar biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap Negara lain bisa mengakibatkan Negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai. (Wallahua’lam bi as showab) 

Penulis adalah ibu rumah tangga sarjana hukum  Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya

Comment

Rekomendasi Berita