Universitas Bung Karno Tandatanganii Kerjasama Dengan Yayasan Kepimpinan Malaysia

JAKARTA – Hari Senin (25/7), Universitas Bung Karno (UBK)
melaksanakan acara Dies Natalis ke-17 di Balai Kartini, Jakarta. Adapun
saat acara turut dihadiri ribuan civitas akademika UBK, jenderal (purn)
Djoko Santoso, Akbar Tanjung, Lily Wahid, Sasmito Hadinegoro, dan
Salamuddin Daeng. 

 

Hadir pula Tun Datuk Seri DR. Mahathir Mohamad, mantan
PM Malaysia, yang turut menyampaikan orasi ilmiah yang mengenai esensi
‘Membangun Kemandirian Ekonomi dan Pemerintahan Bersih’. Memang saat
Orasi Ilmiahnya, menuturkan bahwa perundang-undangan itu diperlukan agar
tidak adanya penindasan dan tidak adanya yang terzolimin. Menurutnya UU
itu berfungsi agar tidak ada penindasan terhadap rakyat, baik dari yang
kaya dan miskin, dimana pemerintah diberikan kuasa untuk melayani,
bukan untuk menindas masyarakatnya. Jakarta (25/7)

Sementara
itu, saat jumpa pers, Rachmawati Soekarnoputri yang merupakan Pendiri
Yayasan Pendidikan Bung Karno menyampaikan kalau kedepan nanti akan
berupaya jalin kerjasama dalam bentuk Implementasi pendidikan,”Dimana
kami akan concern di bidang pendidikan,” imbuh putri Presiden Pertama RI
Soekarno usai acara Dies Natalis ke-17 Universitas Bung Karno (UBK),
yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta. Senin (25/7). 

Apalagi
merujuk dengan pandangan membangun kemandirian ekonomi dan pemerintahan
bersih, menurut pandangan yang dirasa Pendiri UBK, Ibu Rachmawati
menilai sejauh ini belum dirasa.”Dan keliatannya akan sangat jauh dan
apa yang dikatakan oleh Bung Karno, apalagi terkait Tri Sakti. Padahal
arah bangsa kita mestinya melaksanakan Tri Sakti harusnya,” ujarnya.

Bahkan
sejauh ini sampai sekarang Indonesia masih bergantung pada hutang dari
luar, menurut perspektif Rachma, bahwa itu begitu banyak tolak ukur
dimana ada beberapa yang besar.”Ketahanan pangan, dimana kita besar
sampai daging saja impor dari sana (luar). jadi kemandirian dalam bidang
ekonomi, itu ‘nonsense’,” celetuknya menimpali.

Hadir
dalam pertemuan ini tujuannya dimana mempunyai suatu kepentingan yang
sama,”Kami ini penggiat antikorupsi dan menolak adanya korupsi.
Khususnya yang terjadi di era yang sekarang,” ungkapnya.

Terkait
pandangannya mengenai kebijakan Tax amnesti, Rachma menyampaikan kalau
ini sebetulnya upaya dari Pemerintah sekarang yang berusaha untuk
menutup defisit kumulatif  APBN 2016 dimana sudah hampir mendekati 3 %.
“Dan ini jelas berbahaya, Pemerintahan sudah mendekati kolaps,” ujarnya
lagi penuh kekhawatiran.

Namun apabila ditinjau
dari segi hukum, memang patur disadari bahwa ketika di masa era
Pemerintahan Megawati menjadi Presiden RI sempat mengeluarkan Inpres
2003, yang mana bentuknya kebijakan policy, imbuh Rachma melanjutkan.

“Sekarang
ini mendapat perlindungan hukum berupa undang-undang. Kontennya, hampir
sama dimana indikasi melindungi para koruptor, obligor. Dimana Tax
amnesti, yang para obligor mendapatkan pemgampunan dimana mendapat 2%.
Ini sangat jauh sekali dan menyakiti masyarakat,” tuturnya menyampaikan.

“Sebenarnya
substansinya hampir sama. Dimana sudah mencapai 4000 T. Di dalam
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, itu ada
semacam kanalisasi,” paparnya.

Sementara itu,
ditempat dan lokasi yang sama, Ichsanudin Noorsy, pengamat ekonomi
senior dari Universitas Indonesia yang turut hadir membenarkan pula
bahwa pemerintahan di Rezim Trisakti ini, berasa begitu menggerakan
pembebasan dan sebagainya ini yang akan dapat mendorong dan akan masuk
dan keluar model Otoritarian.”Otoritarian yang modelnya didekacipta,
bukan otoritarian di model politik. Nampak terlihat betapa orang kaya
akan menjaga dan berupaya pertahanan diri dan menjaga sistem agar
menjadi lebih kaya,” ujarnya.

“Sedangkan,
kebijakan Tax amnesti itu hanya menggambarkan sebuah kue, dimana
sebelumnya dimunculkan kebebasan sebanyak sepuluh oleh Jokowi selaku
Presiden, seperti Ketika anda membuka visa gratis, 

Kebebasan bisnis di pariwisata, kesehatan, dan lainnya,” ujarnya menimpali.

Bukan
korupsi keuangan di Indonesia yang membahayakan kalau menurut pandangan
Ichsanudiin Noorsy, namun korupsi sistem. “Ini lebih berbahaya. Dimana
orang berkuasa mungkin kaya, orang kaya mungkin berkuasa. Lihat saja di
sekitar tahun 2004, 2009, dan 2014, tidak ada bukan orang kaya menjadi
pemimpin kan ?,” jelasnya.

Memang kenyataannya
itu, dan nampak terlihat buktinya dimana orang kaya (pemodal) memodali
orang untuk lolos ikut pemilu ? ‘”Itu yang namanya model
sistemnya.itulah sistem atau dikenal dengan perbudakan modern,”
jelasnya.

“Korupsi ini masih material, masih enak kelihatan. Namun korupsi sistem ini tidak kelihatan,” tukasnya mengkritisi.

Dan
sebagai tambahan, menurut Noorsy, bahwa ibaratnya kalau APBN hanya
mampu segitu, jangan maksa yang macam macam. “Soalnya, amerika itu jajah
indonesia lewat sistem, sedangkan China menjajah Indonesia lewat sistem
dan manusia.” ungkapnya.

“Itu sebenarnya yang
berbahaya. dimana Indonesia berada di pinggir jurang selama anda namanya
maka itu selama tidak berbasis pada ‘modal kultural’,  Indonesia akan
diobrak abrik.” pungkasnya.[Nicholas]