Oleh: Hamsina Halik, Pegiat Literasi
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Miris. Di tengah sulitnya kehidupan rakyat akibat pandemi ini, pemerintah mengeluarkan regulasi yang membuat hati rakyat semakin teriris. Betapa tidak, saat rakyat kalang kabut dengan kehidupan dan ekonomi yang menjepit, pemerintah justeru berencana memberi penghargaan wakil menteri dengan kompensasi ratusan juta.
Sebagaimana dikutip tagar.id, Wakil Menteri yang berakhir jabatan akan mendapatkan uang bonus senilai Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan.
Ketentuan pemberian uang penghargaan itu tertuang dalam Pasal 8 Perpres 77/2021 yang merupakan hasil pengubahan atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Wamen).
“Wakil menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian isi Pasal 8 Ayat (1) Perpres 77/2021 sebagaimana dilihat dari salinannya pada Senin (30/8/2021).
Politik Balas Budi
Di tengah kesulitan hidup yang menghimpit, pemerintah justeru mempertontonkan kebijakan yang menisbikan sense of crisis terhadap kesulitan yang dihadapi rakyatnya.
Bahkan semakin menguatkan pandangan publik bahwa jabatan tak ubahnya bagian dari politik balas budi dan politik kekuasaan. Inilah fakta sebuah kebijakan dan kepemimpinan produk kapitalistik sekuler.
Balas budi. Itulah harga yang harus dibayar ketika calon pemimpin memenangkan kontestasi pemilu. Dalam sistem demokrasi, selalu ada politik transaksional antara si calon dengan parpol. Tentu saja dukungan yang didapatkan tidaklah gratis. No free lunch.
Alhasil, sebagai ucapan terimakasih, maka para pemenang kekuasaan akan memberi kursi jabatan kepada pendukungnya. Atau memberikan ‘hadiah’ sebagai tanda terima kasih. Di antaranya dengan memberi gaji fantastik ini. Ini sudah menjadi hal yang lazim terjadi dalam sistem politik sekuler.
Lalu bagaimana dengan rakyat? Suara mereka hanya dipakai sebagai dukungan untuk memenangkan sebuah kompetisi pemilu yang katanya demokratis itu.
Selebihnya, kembali kepada para pemenang untuk berbalas budi. Rakyat tak lagi jadi prioritas. Pada akhirnya, kebijakan yang ditetapkannya tak lagi memihak rakyat. Melainkan berpihak kepada para pemilik modal.
Kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat dalam sistem demokrasi tak lagi demikian. Sebab, pada faktanya kedaulatan ada di tangan para pemilik modal dan suara rakyat tak lagi di dengar ketika UU ataupun kebijakan ditetapkan oleh penguasa.
Alhasil, semua itu hanya demi kepentingan para pemodal. Tak sedikit pun terpikir untuk kepentingan rakyat.
Pemimpin dalam Islam
Lain halnya dalam sistem Islam, melalui penerapan Islam kaffah akan lahir pemimpin yang amanah dan peduli pada kondisi rakyatnya. Akan bersungguh-sungguh dalam mengurus urusan rakyatnya. Sebab, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menjadi landasannya.
Sehingga, timbul kesadaran pada dirinya, bahwa nantinya segala kepemimpinannya ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Rasa takut kepada Allah SWT telah mengakar kuat dalam dirinya.
Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:
“Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimmpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Isteri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggungjawaban) tentang hal yang dipimpinnya.”
Adalah Khalifah Umar bin Khaththab ra. contoh teladan pemimpin yang begitu peka terhadap rakyat yang dipimpinnya. Beliau senantiasa mengecek rakyat dan khawatir ada yang kelaparan tanpa sepengetahuannya. Hingga akhirnya, beliau mendapati di sebuah rumah warganya terdengar suara tangisan anak. Ada apa gerangan? Rupanya warganya tersebut kelaparan.
Seketika Khalifah Umar berlari pulang mengambil makanan di gudang milik negara. Tanpa malu, Khalifah Umar sendirilah yang memanggul dan mengantarkannya langsung kepada warganya yang kelaparan tersebut. Padahal, bisa saja Khalifah Umar meminta kepada pengawalnya untuk memanggulnya. Tapi, sebagai rasa tanggung jawabnya Khalifah Umar lebih memilih membawanya sendiri.
Di lain waktu, saat kondisi paceklik. Karena kepekaan terhadap rakyat yang dihimpit kesulitan hidup, Khalifah Umar rela makan hanya dengan roti saja dan tak mau memakan daging. Kepedulian dan kepekaan pemimpin yang seperti ini hanya akan ditemukan dalam sistem yang menjadikan aturan Islam sebagai landasannya.
Sehingga terciptalah suasana yang Islami. Kehidupan dan pemerintahan yang Islami. Keimanan yang telah menyadarkan pemimpinnya bahwa tanggung jawab adalah amanah langsung dari Allah SWT.
Dengan keimanan itu melahirkan sikap saling peduli satu sama lain, tolong menolong dan tidak individualis.Wallahu a’lam.[]
Comment