by

Yuli Ummu Raihan: Memilih Pemimpin Dalam Sistem Islam

Yuli Ummu Raihan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemilu adalah salah satu cara untuk memilih pemimpin, karena pemimpin  merupakan sesuatu yang penting. Beragamam jenis karakter manusia rentan menimbulkan konflik antara masing- masing orang, sehingga dibutuhkan seorang pemimpin untuk menyatukan pandangan dan mengambil keputusan.

Inilah yang telah dan sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia tepatnya 17 April 2019 lalu, yang merupakan agenda rutin setiap 5 tahun baik untuk memilih presiden, Gubernur, anggota DPR pusat, daerah tingkat I dan II.
Pemilu kali ini lebih banyak menyedot energi dan perhatian publik bahkan jauh sebelum hari H pemungutan suara. Beragam isu, pro kontra, serta intrik mewarnai jalannya pemilu kali ini, bahkan sangat terlihat bahwa rakyat Indonesia seakan dipecah menjadi dua kubu yaitu pendukung 01 atau 02, meski faktanya ada juga kelompok masyarakat yang tetap tsiqoh dengan toriqoh perubahan melalui cara Islam (tidak menceburkan diri dalam demokrasi).
Dalam Islam tidak mengenal pembagian kekuasaan, pemimpin dipilih bukan untuk berkuasa demi kepentingannya atau partai pendukung, tapi untuk menjalankan hukum Islam secara kaffah.Kekuasaan dalam Islam tetap ada di tangan rakyat, penguasa dalam hal ini khalifah di beri mandat oleh rakyat melalui bai’at in’ iqad namun rakyat bukan majikan, karena akadnya bukan ijarah melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah. Maka selama Khalifah tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum syara’, maka ia tidak dapat diberhentikan, dan yang memberhentikan bukanlah rakyat, tapi Mahkamah Mazalim.

Meskipun rakyat juga mempunyai representasi baik dalan majelis wilayah, maupun majelis umat, tetapi yang berhak memberhentikan khalifah tetaplah Mahkmah Mazakim. Rakyat melalui majelis wilayah atau mejelis umat dalam hal ini hanya memberi masukan dan pengaduan atas kinerja Khalifah.
Jika saat ini kita saksikan bagaimana ribet dan tingginya biaya untuk sebuah pemilu yang belum tentu menghasilkan seorang pemimpin yang amanah dan membawa perubahan, maka tidak begitu dalam Sistem Islam.
Dalam sistem Islam sebelum dilakukan pemilu untuk memilih khalifah maka terlebih dahulu dilakukan pemilihan anggota majelis wilayah dengan tujuan memberi informasi yang dibutuhkan Wali (kepala daerah tingkat I) tentang fakta dan berbagai kebutuhan wilayahnya. Kemudian menyampaikan sikap, baik kerelaan atau komplain terhadap kekuasaan waki. Mereka yang terpilih dalam majelis wilayah ini kemudian memilih anggota Majelis Umat diantara mereka. Jadi pemilihan majelis umat langsung oleh rakyat, sementara Majelis Umat dipilih oleh Majelis wilayah.
Anggota Majelis wilayah yang mendapat suara terbanyak akan menjadi anggota Majelis Umat. Jika suaranya sama, bisa dipilih ulang, hingga terpilih jumlah anggota Majelis Umat yang dibutuhkan. Masa jabatan mereka sama dengan masa jabatan Majelis wilayah, karena permulaan dan akhirnya bersamaan. Khalifah bisa menetapkan masa jabatan mereka selama 5 tahun atau lebih sesuai tabbani Khalifah.
Dalam kondisi terjadi kekosongan kekuasaan, dimana Khalifah meninggal dunia, diberhentikan oleh Mahkamah Mazalim atau dinyatakan batal kekuasaannya karena murtad atau yang lainnya maka Mahkamah Mazalim akan menyeleksi nama-nama calon Khalifag yang memenuhi syarat in’iqad, lalu diserahkan kepada Majelis Umat.
Majelis Umat segera menentukan dari sejumlah nama tersebut untuk ditetapkan sebagai calon Khalifah. Bisa berjumlah enam, sebagaimana yang ditetapkan pada masa Umar, atau dua seperti masa Abu Bakar. Keputusan Majelis Umat dalam hal jumlah atau pembatasan calon Khalifah ini bersifat mengikat, sehingga tudak boleh lagi ada penambahan calon lain, selain calon yang ditetapkan oleh Majelis Umat.
Baik Mahkamah Mazalim maupun Majelis Umat, dalam hal ini akan bekerja siang dan malam dalam rentang waktu 2 hari 3 malam.
Mahkamah Mazalim melakukan verifikasi kelayakan calon, lalu menyerahkan hasil dan tahapan selanjutnya kepada Majelis Umat. Yaitu musyawarah untuk menjaring mereka yang memenuhi kualifikasi, lalu menetapkan 6 nama calon. Kemudian dari 6 nama ini digodok lagi menjadi 2. Pengangkatan Khalifah ini hukumnya fardhu kifayah, sehingga tidak harus dipilih langsung oleh seluruh rakyat. Jika kifayah ini terpenuhi oleh Majelis Umat maka Khalifah bisa dibai’at dengan bai’at in’iqad, setelah itu, baru seluruh rakyat wajib membai’atnya dengan bai’at tha’at.
Gambaran dan mekanisme diatas berlaku jika Khalifah sudah ada, kemudian meninggal, berhenti, atau batal kepemimpinannya, maka berbeda dengan kondisi saat ini dimana belum ada Khilafah dan kaum muslim belum mempunyai seorang Khalifah, maka bai’at belum ada di pundak mereka.
Maka dalam kondisi saat ini, Pemilu bukanlah cara untuk mengangkat Khalifah, karena pemilu bukanlah metode baku dalam mendirikan Khilafah, juga bukan metode mengangkat seorang Khalifah. Pemilu hanya uslub, hukumnya mubah sesuai  dengan situasi dan kondisi yang ada.
Islam memiliki dan menetapkan metode baku untuk mendapatkan kekuasaan yaitu melalui thalab an-nushrah, sedangkan metode baku untuk mengangkat Khalifah adalah bai’at. Meski dalam praktiknya bisa saja mengunakan uslub pemilu. Maka mengerahkan seluruh kemampuan, potensi, dan energi yang ada hanya untuk uslub yang mubah, namun meninggalkan metode baku yang wajib jelas tidak tepat. Dan untuk mendapatkan thalab an-nushrah ini bukan mudah, butuh proses dan usaha yang tidak mudah, dibutuhkan dakwah dan kelompok jamaah untuk mengembannya.

Dan ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas dan berdaya juang kuat, serta orang-orang pilihan yang yakin dan mengetahui betul thariqohnya disertai pemikiran yang mendalam.

Mari kita bandingkan dengan kondisi saat ini, hanya untuk memilih pemimpin tingkat bawah saja dibutuhkan dana yang tidak sedikit, menghalalkan segala cara, serta waktu yang tidak singkat, sementara orang-orang yang terpilih tidak mampu memberi perubahan kecuali hanya parsial karena bukan menggunakan aturan Islam.
Masa jabatan pemimpin yang dibatasi 5 tahun juga rentan mempengaruhi hasil pemilihan dan kinerja sang pemimpin. Mustahil semua program kerja yang sudah dirancang dalam terlaksana hanya dalam waktu 5 tahun, kadang kinerja seorang pemimpin baru bisa terealisasi atau dirasakan hasilnya ketika kepemimpinan telah berganti, jika itu positif maka bisa saja diklaim oleh pemimpin baru, sebaliknya jika negatif maka dijadikan kambing hitam. 
Dalam Islam tidak mengenal tim sukses atau simpatisan seperti saat ini, calon pemimpin adalah orang-orang yang benar-benar telah lolos seleksi dan memenuhi kualifikasi seorang pemimpin. Sehingga ia tidak butuh tim sukses, kampanye, atau pencitraan demi meraih dukungan. Apalagi bagi-bagi uang demi menarik hati pemilih. Calon Khalifah tidak harus membuat program kerja memikat, visi, misi, bahkan mengumbar janji manis demi meraup suara, karena mereka bekerja demi menerapkan hukum Islam secara kaffah.
Minimnya dana dan energi yang dikeluarkan akan meminimalisir tindakan kemaksiatan.  Tidak akan ada calon yang stress dan frustasi karena tidak sanggup mengembalikan modal, atau yang memanfaatkan jabatan demi balas budi kepada pemilik modal atau  partai pendukung.
Tidak akan ada kampanye hitam, saling menjatuhkan, membongkar aib, serta cara-cara curang demi sebuah jabatan.
Masa waktu pemilihan yang singkat serta praktis meminimkan timbulnya mudhorot,  seperti terjadinya perselisihan, dimanfaatkan musuh,  serta perpecahan. Apalagi jika hasil pemilu baru diumumkan paling lama 35 hari setelah hari pencoblosan sesuai UU No. 7 Tahun 2017. Maka potensi konflik  semakin besar karena hasil hitung cepat telah beredar dimasyarakat, serta saling klaim kemenangan, sementara kemashlatan rakyat harus segera dilaksanakan.
Hasil pemilihan pemimpin dalam Islam  mencerminkan kehendak rakyat, karena dipilih oleh representasi umat melalui ahlul halli wal aqdi, baik dari perwakilan umat dari berbagai daerah, putra-putra terbaik, atau dari penduduk ibukota. Bukan berdasarkan psikologi massa atau kekuatan dana.

Bandingkan dengan kondisi sekarang dimana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat yang terlebih dulu diseleksi partai dengan segala taktik politiknya, bahkan bukan dari kader partai melainkan sosok yang dipoles atau yang memikiki nilai jual (dilirik mayoritas pemilih). Sehingga berlaku prinsip one man one vote, artinya satu suara ulama sebanding dengan satu suara seorang pendosa, dan ini berpotensi tidak memanusiakan manusian. Karena bagaimana mungkin bisa disamakan antara orang yang baik dengan orang  buruk, orang beilmu dengan orang jahil.

Masihkah kita mempertahankan sistem ini, atau berjuang bersama untuk mewujudkan sistem pemerintahan Islam yang akan membawa rahmatan lil alamiin. Wallahu a’lam.[]

Penulis adalah member Akademi Menulis Kreatif (AMK)

Comment

Rekomendasi Berita