by

Yusriani Rini Lapeo, S.Pd: Unicorn, Polemik Dilematik

 Yusriani Rini Lapeo, S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Jelang pilpres di debat kedua kandidat, Capres no urut 01 Joko Widodo, melemparkan pertanyaan kepada Capres no urut 02 Prabowo Subianto mengenai unicorn, bagaimana rencananya kedepan. Sontak saja kata unicorn tersebut, menjadi trending topic yang viral dan diperbincangkan dalam dunia maya maupun dikalangan masyarakat yang masih awam tentang istilah tersebut. 

Unicorn sendiri merupakan perusahaan rintisan milik swasta yang nilai kapitalisasinya lebih dari $1 miliar. Istilah ini diciptakan pada tahun 2013 oleh Aileen Lee, seorang pemodal usaha. Unicorn ini juga dipercaya sebagai makhluk mitologi, alasannya memilih hewan mitos ini karena perusahaan yang sukses seperti ini tergolong langka (Wikipedia). 

Unicorn awalnya sebagai perusahaan startup, yang pertama kali berdiri di Indonesia sejak pemerintahan Jokowi. Di dalamnya, terdapat empat perusahaan yang sedang beroperasi di Indonesia hingga saat ini. Empat perusahaan tersebut ialah, Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka. 

Meski salah satu alasan pemerintah mendirikan perusahaan asing di Indonesia adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, namun tak bisa juga dipungkiri bahwa angka pengangguran di Indonesia semakin banyak. 

Unicorn, Produk Pro Kapitalis Bukan Rakyat 
Selain kaya akan sumber daya alam (SDA), Indonesia juga mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sungguh sangat mungkin untuk dilakukan para investor. Inilah kemudian yang menjadi sasaran bagi para pengusaha asing dalam mendirikan perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia. Salah satunya adalah unicorn. 

Dalam menilai keberhasilan perusahaan asing berkembang pesat di Indonesia, tentunya ada beberapa poin yang membuat perusahaan asing mendapatkan laba besar. Pertama, Indonesia adalah negara berpenduduk besar, sehingga banyak konsumen yang mana penduduk besar itu sangat berpotensi untuk pemasaran sebuah produk barang dan jasa.

Kedua, Indonesia banyak memiliki tenaga kerja yang murah. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang tergolong rendah dan tidak adanya keahlian, serta kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan tenaga kerja Indonesia melimpah dan murah. Dengan tenaga kerja yang melimpah dan upah yang murah, para pengusaha asing mudah mendirikan perusahaan di Indonesia. 

Ketiga, stabilitas keamanan di Indonesia terjamin. Adanya stabilitas keamanan membuat perusahaan asing menjalankan usahanya di Indonesia dengan aman, nyaman dan lancar. Selain itu, pemerintah memberikan hak perlindungan sepenuhnya terhadap asing, sehingga lebih leluasa memperlaris produk mereka. 

Keempat, yang merupakan poin penting yaitu unicorn merupakan salah satu jenis usaha yang dilirik asing dalam investasi, karena menjanjikan keuntungan bagi para kapitalis. Tentunya, hal ini sangat menguntungkan bagi pemilik modal termasuk juga pemerintah tak sedikit turut menikmatinya. 

Penyebab semua ini, tidak lain karena buah dari sistem ekonomi neoliberal. Maka wajar, bila Indonesia tak sedikit mendapatkan kerugian dan berkepanjangan. Ekonomi neoliberal, telah memberi lampu hijau bagi para investor asing untuk berinvestasi sebebas-bebasnya di Indonesia, hingga akhirnya mereka akan menguasai seluruh sumber daya termasuk ekonomi digital. Mindset terhadap investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi yang merupakan produk kapitalisme hanyalah khayalan semu dalam melahirkan kesejahteraan suatu bangsa. 

Meskipun perusahaan Unicorn didirikan di Indonesia, namun tidak bisa dibanggakan lagi oleh warga negara Indonesia. Mengapa? Karena perusahaan-perusahaan yang berdiri atas nama Unicorn, sesungguhnya telah dikuasai asing termasuk suntikan dana yang mengalir itu hampir 100% milik swasta. Jadi masih adakah yang patut kita banggakan? 

Bahkan, Executive Director of Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, empat perusahaan Start-up dikuasai asing jelas itu sudah melanggar cita-cita awal pemerintah untuk menjadikannya sebagai usaha Indonesia 

Disisi lain, capres no urut 02 Prabowo Subianto, menyatakan dalam pendapatnya bahwa persoalan unicorn merupakan persoalan yang sangat mendasar. Jangan sampai karena keberadaan usaha rintisan yang sudah mencapai unicorn justru membuat bangsa kita menjadi konsumen dan kepanjangan tangan distribusi produk-produk asing. 

Hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, Unicorn kini telah menjadi aset asing. Sejumlah pihak bahkan menilai hal ini dikarenakan pemerintah hanya fokus dengan membuka sebesar-besarnya investasi asing ke Indonesia. Hampir semua sumber daya manusia telah dimanfaatkan asing. Ini tidak terlepas dari upaya meningkatkan pendapatan negara, karena negara akan mendapatkan sumber penghasilan dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. 

Rakyat Indonesia tak banyak menikmati hasil ekonomi digital dengan sepenuhnya. Karena yang berdiri adalah perusahaan asing. Maka kekayaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia tidak lagi sepenuhnya dinikmati oleh rakyat, karena harus berbagi dengan yang punya modal dalam hal ini para kapitalis. Konsekuensi penerapan sistem ekonomi neoliberal yang mendudukan negara dan penguasa sebagai perpanjangan tangan kepentingan kapitalis. Akibatnya, jelas siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. 

Islam Memandang 
Negara mandiri, adalah negara yang mampu bersikap tegas terhadap investasi yang melemahkan kedaulatannya, baik di dalam dan luar negeri. Islam datang dengan cahaya rahmat bahkan menjadi satu-satunya solusi dalam pemecah problematika kehidupan, termasuk dalam memberikan solusi untuk memakmurkan rakyat dan seluruh umat manusia di dunia. 

Lalu bagaimana Islam mengatur sistem penanaman investasi asing? Ada beberapa tindakan yang wajib dilakukan oleh negara, salah satunya adalah Investor asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital. 

Sebab jika pihak asing melakukan investasi terhadap bidang-bidang yang strategis dan vital, maka bisa dipastikan bahwa investor asing tersebut akan lebih leluasa melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat, serta akan lebih mudah untuk menjajah dan merampas seluruh kekayaan kaum muslimin. Sebagai contoh dalam bidang informasi dan komunikasi termasuk perusahaan online, pencetakan uang, industri persenjataan, dan berbagai industri berat lainnya. 

Allah berfirman dalam surah An Nisa ayat 141 yang artinya: “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. Kaidah syariat juga menyatakan: Al washilatu ilal haram, muharramah (Segala perantaraan yang mengantarkan kepada keharaman, hukumnya juga haram). 

Hal ini jelas haram, sebab akan bisa menjadi sarana atau washila bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Baik itu dilakukan oleh penguasa dengan menempatkan bangsa kafir di tengah-tengah kaum muslimin melalui kekuatan militer dan tekanan, atau mendukung kroni penguasa yang membenarkan tindakan itu dengan cara membuat undang-undang (melalui Parlemen) yang menempatkan posisi kaum kafir di tengah-tengah kaum muslimin dengan dalih demokrasi dan suara mayoritas. 

Demikian pula diharamkan atas muslim manapun membantu mereka mencapai keinginannya dengan propaganda atau menyuarakan perkara itu, baik melalui lisan, tulisan, ataupun tindakan. 

Meski demikian, investor hanya diperbolehkan dalam bidang yang halal. Artinya, segala sesuatu yang haram menurut Islam maka hal itu tidak diperbolehkan. Misalnya, investasi asing tidak diperbolehkan pada kepemilikan umum (harta rakyat) yang meliputi air, tanah dan api, atau pada bidang yang membahayakan. Tetapi jika itu sesuatu yang dihalalkan dalam Islam, maka jelas hal itu diperbolehkan.

Demikian pula sabda Rasulullah Saw dalam riwayat Imam Ahmad dari Khabab bin al Arts yang menyatakan:

“Saya duduk di depan pintu Rasulullah menunggu beliau keluar untuk menunaikan sholat dhuhur. Ketika beliau keluar menemui kami, seraya bersabda: ‘Dengarkanlah!’ Kamipun menjawab: ‘Kami mendengar’ Beliau bersabda lagi: “Sungguh akan ada para penguasa yang menguasai kalian, maka janganlah kalian menolong mereka dalam kedzaliman mereka, dan janganlah membenarkan kedustaan mereka, sebab barang siapa menolong mereka dalam kedzaliman mereka dan membenarkan kedustaan mereka niscaya ia tidak akan pernah masuk telaga al-haudl (di surga)”. Wallahu ‘alam.[]

Footnote

Penulis adalah anggota Media Muslim Konawe, Sultra

Comment

Rekomendasi Berita