by

Zulaikha: Benarkah Kartu Prakerja Membawa Kesejahteraan?

Zulaikha
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemilihan orang nomer satu di Indonesia (Presiden) sudah tinggal menghitung hari. Kedua capres tak hentin-hentinya melakukan beragam cara untuk mengambil hati masyarakat untuk memilihnya pada pilpres 2019 ini. Kali ini salah satu capres dengan nomer urut 01 kembali mengeluarkan jurus andalannya berupa kartu, seperti yang pernah sukses pada pilrpres 2014 lalu. 
Pada pilpres 2019 kartu yang dipromosikan ada tiga, yakni: KIP Kuliah, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah. Kartu Prakerja paling mendapat sorotan di kalangan milenial saat ini. Sebab, lewat kartu ini, para pengangguran di seantero negeri dijanjikan mendapatkan insentif uang. Sebagaimana yang disampaikan di hadapan ratusan milenial di Senayan, Minggu (10/3), Jokowi berkata Kartu Prakerja bakal diluncurkan jika dirinya kembali terpilih menjadi presiden untuk periode 2019-2024. (cnnindonesia.com).
Program ini sungguh cukup aneh karena menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi. Dilansir dari komparan.com 8 maret 2019, capres no 1 berjanji akan menerbitaka kartu tersebut apabila dirinya terpilih kembali di pilpres 2019 ini, namun penerbitan kartu prakerja dari capres no 1 ini dikhawatirkan oleh pengamat ekononomi, karena dianggap tidak tepat dan mengeluarkan anggaran biaya negara dalam jumlah besar. 
Dilansir dari eramuslim.com, 6 maret 2019, pengat ekonomi dari uneversitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyatakan program kartu pra kerja capres pertahanan ini tidak direncanakan secara matang, mengingat jumlah pengangguran di negeri ini masih sangat tinggi. Dari pengamat tersebut, program yang rencanakan oleh capres 01 belumlah tepat. 
Program dari capres 01 ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, karena sumber anggaran dari program yang direncanakan capres 01 ini belumlah jelas. Menurut peneliti Indonesian CorruptionWatch (ICW), Lais Abid, Jokowi semestinya lebih dulu memperbaiki tata kelola pelaksanaan program jaminan sosial yang telah berjalan. Jika hanya berfokus menggulirkan program baru, kata Lais, pemerintah justru memperpanjang daftar persoalan. “Sepanjang implementasi program lama tidak efektif, tidak afdol pemerintah menambah program baru. Itu akan menimbulkan masalah baru karena program lama belum maksimal,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (26/02/2019, bbc.com).
Maka perlu kita sadari bahwa program KIP dan KIS pada periode sebelumnya saja sudah banyak menuai konflik yang tak berkesudahan. Banyak penyalahgunaan dan tidak ada kejelasan. Beragam janji dicanangkan namun tak mampu memberi solusi atas setiap permasalahan. Lalu layakkah masyarakat diberi janji baru lagi? Sedangkan janji lama belum terealisasi dan menuai banyak permasalahan!
Kartu ini pun menjadi tanda tanya (?). Bayangkan jika saja program tersebut berjalan, para pengangguran yang belum bekerja diberi gaji, apalagi gaji dalam jumlah yang besar. Maka orang pasti akan memilih menganggur saja, sedangkan yang sudah bekerja saja, belum tentu dapat gaji besar dan bekerja pun harus rela mengeluarkan tenaga dan waktunya. Coba bayangkan saja, jika yang sudah bekerja pun ingin dapat penghasilan seperti para pengangguran tersebut. Berapa orang (yang sudah bekerja) akan memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih menganggur saja, karena tanpa bekerja dia sudah dapat gaji.
Bagaimana jadinya bila program ini berjalan, apakah tidak semakin banyak pengangguran? Itu akan merusak sumber daya manusia di negeri ini. Selain itu, membuat orang menjadi pemalas, sebab tanpa kerja pun sudah digaji. Itulah gambaran yang terjadi jika Program Kartu Prakerja benar-benar dijalankan. Lalu, jika pengangguran di negeri ini berada dalam jumlah besar, apakah hal itu akan membawa kesejahteraan bagi negeri ini?
Program Kartu Prakerja ini bukan solusi bagi kesejahteraan negeri ini. Justru program tersebut akan membawa keterpurukan bagi negeri ini. Karena, tidak menghasilkan sumber daya manusia di bidangnya. Justru program tersebut sama saja dengan mengajak warga negaranya untuk bermalas-malasan.
Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah bagi kesejahteraan negeri ini. 
Pertama, mengelola sumber daya alam dengan baik, tidak diserahkan pada asing dan aseng. 
Sumber daya alam dapat dikelola sendiri oleh negara/pemerintah dengan memberi kesempatan dan kepecayaan kepada pribumi yang mempunyai tenaga ahli di bidangnya. Tentu, ini akan menghemat pengeluaran biaya negara karena dikelola sendiri oleh negara tanpa bantuan asing dan aseng. Selain itu, hasil sumber daya alam sampai pada rakyat dengan harga yang terjangkau dan tidak mencekik rakyat.
Kedua, dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya.
Sehingga rakyat tidak ada yang akan menjadi pengangguran seperti saat ini. Gaji yang diberikan pun hendaknya sesuai dengan pekerjaan yang dijalankannya. Sebab, sumber dana untuk gaji pun berlimpah dari hasil pengelolaan sumber daya alam.
Ketiga, dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan di berbagai bidang/aspek. 
Dari bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Hanya saja penerapan sistem ekonomi Islam, pendidikan Islam, hukum Islam, politik Islam dan berbagai bidang lainya tidak bisa  dengan sistem demokrasi, akan tetapi harus dengan menerapkan Islam secara keseluruhan. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh akan membuat negeri ini berdaulat, bebas dari tekanan dan arahan dari asing dan aseng, dan dapat mengelola sumber daya alam tanpa arahan dari pihak asing. 
Dengan menerapkan Islamlah rakyat ini akan terjaga dalam berbagai bidang kehidupan, serta mendatangkan Keberkaha dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Araf 7:96 yang artinya; “Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari di langit dan bumi…..” (TQS Al-Araf 7:96)
Itulah beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini, tanpa menunggu datangnya Pilpres 2019. Karena kesejahteraan rakyat tidak perlu menunggu Pilpres 2019 tiba. Sekarang pun bisa, asalkan pemerintah mau menerapkan sistem yang benar dan sesuai dengan Syariat Islam. Karena, kesejahteraan pada rakyat hanya bisa didapat ketika pemimpin dan pemerintahnya taat pada Syariat Islam, bukan taat pada sistem buatan manusia. Inilah solusi hakiki bagi Pemerintah dan Warga Negara Indonesia sehingga akan dicapai kesejahteraan rakyati. WallahuA’lamBisshowab.[]
Penulis adalah mahasiswi IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI, semester 6

Comment

Rekomendasi Berita