by

Zulaikha: Ketika Korupsi Sudah Tidak Bisa Dibendung

Zulaikha
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru ini, Kementrian Agama (Kemanang) kembali didera kasus korupsi jual beli jabatan lewat ketua umum PPP Romahurmuziy atau yang lebih dikenal Romi dan empat orang yang diduga ketua Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan (wartakota.tribunnews.com,17/3/2019)
Korupsi tidak hanya dilakukan oleh elite Pemerintahan, tetapi korupsi juga dilakukan hingga tingkat bawah. Dilansir dari detik.com, minggu (17/3/19), salah satu PNS yang juga kasir Koperasi Kantor Kemenag Sidoarjo Jawa Timur (Jatim) Lilik Handayani juga melakukan tindak korupsi. Tidak hanya itu, tahun 2018 kemaren bangsa ini dikagetkan dengan fenomena yang sangat memalukan, yaitu korupsi massal yang melibatkan 41 anggota DPRD Malang dari total anggota 45 orang. (Detik.com)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, hingga Desember 2015, terdapat 363 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, 18 di antaranya gubernur. Sejak penerapan otonomi daerah sekitar 70% kepala daerah dan wakilnya terlibat korupsi. (Jawapos.com)
Peneliti Divisi Investigasi Indonesia CorrupptionWatch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi tahun 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat sebesar Rp6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. (Tempo.co).
Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab terjadi tindak korupsi. Misalnya, untuk menjadi seorang bupati harus mengeluarkan uang puluhan miliar dan menjadi gubernur ratusan miliar.(Republika.co.id). Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai salah satu masalah pelik Indonesia sampai saat ini yakni korupsi disebabkan karena sistem demokrasi yang berbiaya tinggi.(Detik.com).
Bak seperti mimpi di siang bolong, ironi keadaan saat ini, yang kini korupsi semakin subur dengan dipupuki sistem demokrasi yang masih berselimut di negeri Ini. Dimana kita akan berlidung? Dari jeratan sistem demokrasi yang kian hari semakin ganas. Menggerogoti negeri tercinta ini. Bahkan korupsi yang menjadikan pemujanya semakin menjadi-jadi dan jeratan penjara tak menjadikannya jera. Tapi semakin hari tindak korupsi semakin meningkat. 
Sungguh miris hukum saat ini, ketika uang memainkan peranan penting. Bagi yang memiliki uang hukum bisa dibeli, sedangkan yang tak memiliki uang hanya bisa menerima nasib. Makanya korupsi dalam wadah demokrasi subur bagai jamur yang tak kan pupus. Karena keadilan semakin memudar dikalangan para petugas keamanan. Bagaimana tidak? Ketika hukum bisa dibeli oleh siapa saja. Negara ini akan terus bertambah masalah yang tak terselesaikan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan orang baik akan selamat dari korupsi, ketika demokrasi yang berkuasa. Sejatinya demokrasi akan menghalakan segala cara agar mendapatkan uang sebanyak-banyakny.
Islam Solusinya!
Islam merupakan agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan,termasuk urusan pemerintahan. Dalam pandangan Islam kekuasaan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah (Alquran dan Hadis). 
Dalam Islam kepala Negara (Khalifah) diangkat dengan cara baiat rakyat padanya dengan syarat dia melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan Alquran dan Hadis. Begitu pula pejabat-pejabat diangkat dengan syarat dia wajib melaksanakan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. 
Dalam pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota Majelis Ummah/Majelis Wilayah, Islam tidak berbiaya tinggi. Karenanya pemilihan dan pengangkatannya bisa mendapatkan kandidat yang betul-betul berkualitas, amanah dan mempunyai kapasitas serta siap melaksanakan Alquran dan Sunnah. Dari sinilah, maka secara mayoritas pejabat Negara tidak melakukan kecurangan, baik korupsi, suap maupun yang lain. Sekalipun demikian tetap ada perangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negara.
Islam memiliki beberapa cara untuk mencegah korupsi/ kecurangan/ suap diantaranya: 
Pertama, Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan, cara ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab. Umar bin Khatthab mengangkat pengawas, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasikekayaan para pejabat.
Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Negara memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya, gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al Izzah, 2001).
Ketiga, ketakwaan individu. Dalam pengangkatan pejabat/ pegawai Negara, Kepala Negara (Khalifah) menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Karenanya mereka memiliki selfcontrol yang kuat. Ketakwaan individu mencegah seorang Muslim berbuat kecurangan, karena dia tidak ingin memakan dan memberi kepada keluarganya harta haram yang akan mengantarkannya masuk neraka. Allah SWT berfirman dalam surat Attahrim ayat 6 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”
Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Allah SWT berfirman dalam surat Almukminun ayat 8 yang artinya: “Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat (melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan janjinya (menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia)”.
Kelima, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Kepala Negara (Khalifah) menetapkan aturan haramnya korupsi/suap/kecurangan. Hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.
sungguh hanya kembali kepada sistem Islam lah, korupsi dapat dihentikan secara tuntas. Karena dengan sistem Islam para pejabat hingga pegawai tingkat rendah hanya takut kepada Allah. Seperti kisah Rasulullah yang tidak bisa tidur, karena beliau memakan sebutir kurma yang tergeletak di rumahnya, yang beliau tidak mengetahui milik siapa kurma itu, ia khawatir jika kurma itu adalah kurma sedekah. Begitulah suritauladan  Rasulullah ketika menjabat sebagai kepala negara. Wallahu ‘alam bi as-showab.[]
Penulis adalah mahasiswi IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI, semester 6

Comment

Rekomendasi Berita