47 TKI Mengikuti Ujian Kesetaraan Kejar Paket A dan Paket B

Berita668 Views
RADARINDONESIANEWS.COM, TAIWAN – Pada tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, sebanyak 47 warga belajar Kejar Paket A dan Paket B di Taiwan yang berasal dari dua lembaga yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Persatuan Pelajar Indonesia (PKBM PPI) Taiwan dan Comunnity Learning Center Bhakti Jaya Indonesia (CLC BJI) mengikuti hari pertama Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun Ajaran 2016/2017 bertempat di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Bagi ke dua lembaga tersebut, UNPK tahun 2017 ini adalah untuk kali ke dua UNPK diselenggarakan untuk warga belajar yang mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia yang berada di Taiwan.

Penyelenggaraan UNPK di Taiwan sedikit berbeda dengan jadwal UNPK di dalam negeri yang lebih dulu diselenggarakan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan peserta yang mayoritas merupakan pekerja dan buruh migran tidak memungkinkan mengikuti jadwal reguler seperti jadwal UNPK di dalam negeri, sehingga pelaksanaan UNPK dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu sesuai persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan Kemdikbud RI.

“Pada tahun ini teknis pelaksaan UNPK sesuai dengan peraturan terbaru, kami yang di Taiwan bekerjasama dengan PKBM Cipta Karya Intelektual di Jakarta Timur yang ditunjuk oleh Kemdikbud melalui dinas pendidikan DKI Jakarta sebagai PKBM terakreditasi yang menyelenggarakan UNPK luar negeri,” ungkap Hasan Ismail, koordinator program pendidikan kesetaraan PKBM PPI Taiwan. Selanjutnya pria yang juga mahasiswa program doctor di Mechanical Engineering National Chiao Tung University ini menyampaikan bahwa penting sekali bagi sebuah satuan pendidikan mendapatkan akreditasi untuk menjamin mutu penyelenggaran pendidikan sehingga setelah sukses mendapatkan pengakuan dari Kemdikbud RI di tahun 2015, PKBM PPI Taiwan akan mengajukan akreditasi lembaga di tahun 2017 ini.

Pada bagian lain, Bambang Nurfauzi, Ketua CLC Bhakti Jaya Indonesia menjelaskan bahwa sampai saat ini seluruh biaya pendidikan ditanggung secara swadaya masing-masing warga belajar. “Meskipun warga belajar kami pada umumnya adalah TKI, namun semangat dan motivasi belajarnya kami acungi jempol, sehingga kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan perhatian dalam bentuk bantuan pembiayaan pendidikan sehingga bisa meringankan beban para warga belajar.”

Kepala KDEI di Taipei, Robert James Bintaryo, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa KDEI mendukung penuh keberadaan program pendidikan kesetaraan dan berusaha memfasilitasi serta membantu agar seluruh warga Indonesia khususnya para pekerja yang ada di Taiwan tetap mendapatkan pendidikan berdasarkan aturan yang ada. Juga diharapkan agar melalui pendidikan kesetaraan ini, proses karakter dan jatidiri bangsa sebagai bagian dari revolusi mental berkelanjutan, selain tentunya peingkatan ilmu pengetahuan, wawasan serta skill bagi para peserta ujian. Selain itu juga disampaikan bahwa kelangsungan perkembangan pembinaan pendidikan di Taiwan bergantung pada dukungan instansi terkait, baik kemdikbud dan kemristek Dikti yang diharapkan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah peserta pendidikan kesetaraan maupun keseluruhan pelajar/mahasiswa Indonesia di Taiwan.

“UNPK di Taiwan kali ini masih berbasis kertas dan pensil mempertimbangkan kesiapan insfrastruktur yang ada meskipun di dalam negeri sudah menerapkan ujian berbasis komputer. Secara riil semua peserta sudah terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik), dan dari 6 lokasi di luar negeri, di Taiwan inilah yang paling siap untuk gelombang pertama. Dan diharapkan untuk UNPK gelombang kedua nanti sudah bisa menerapkan ujian berbasis computer,” demikian yang diutarakan Dr. Erman Syamsudin yang juga menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kemdikbud RI yang berkesempatan hadir untuk meninjau kelancaran pelaksaan UNPK Paket C di Taiwan. Dia berharap ke depan kedua PKBM di Taiwan ini bisa menjadi benchmark untuk PKBM luar negeri yang lain yang juga melaksanakan pendidikan kesetaraan dan juga PKBM-PKBM yang ada di Indonesia sendiri.

Selanjutnya Dr. Samto, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Budaya Baca yang turut hadir berharap agar PKBM di Taiwan dapat terus menjaga kualitas pendidikan agar para warga belajar yang pada umumnya adalah TKI benar-benar mendapatkan manfaat yang terbaik dari pendidikan yang mereka ikuti. Setelah mengikuti UNPK ini nanti, siswa yang lulus yang mendapatkan ijazah dapat memanfaatkannya untuk mencari kerja sesuai syarat level pendidikan yang diminta atau bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan demikian dengan adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di Taiwan ini dapat membuka kesempatan bagi para TKI yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (Setara SD sampai SMA). Dua profesi dapat disandang para TKI yakni selain sebagai pekerja, mereka juga sebagai pelajar yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan sebagai bekal kelak kembali ke tanah air. Dan jika melihat besarnya jumlah tenaga kerja yang berada di Taiwan, diharapkan ke depan terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang berminat untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah melalui pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh kedua PKBM, baik PKBM PPI Taiwan maupun CLC Bhakti Jaya. (Hasan Ismail & Nana Chyintia)

Comment