Penulis: Riyanti | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Memiliki gelar sarjana masih menjadi salah satu harapan banyak keluarga Indonesia. Pendidikan tinggi diharapkan membuka jalan menuju pekerjaan yang layak sekaligus meningkatkan taraf kehidupan. Namun, realitas pasar kerja menunjukkan bahwa ijazah perguruan tinggi belum selalu menjadi jaminan seseorang mudah memperoleh pekerjaan.
Sebelumnya, angka pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi yang mencapai lebih dari satu juta orang sempat menjadi perhatian publik. Salah satu pemberitaan Kompas mengutip angka 1.033.182 pengangguran lulusan perguruan tinggi.
Angka tersebut memang perlu ditempatkan dalam konteks tahun dan sumber datanya, tetapi fenomenanya tetap menunjukkan adanya tantangan dalam mempertemukan lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran yang lebih luas. Dalam hasil Sakernas Mei 2026, BPS mencatat angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta orang, dengan penduduk bekerja sebanyak 148,19 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,65 persen.
Di Jawa Barat, tantangannya bahkan terlihat lebih besar. BPS Jawa Barat mencatat TPT pada Mei 2026 sebesar 6,61 persen. Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai 27,10 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 25,31 juta orang.
Data tersebut tentu tidak berarti seluruh pengangguran berasal dari lulusan perguruan tinggi. Namun, angka itu cukup menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian serius, terutama ketika jumlah lulusan pendidikan terus bertambah dan persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat.
Persoalan ini juga muncul bersamaan dengan pembahasan mengenai target penciptaan jutaan lapangan kerja. Masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan sejauh mana kebijakan penciptaan lapangan kerja mampu menjawab kebutuhan generasi muda.
Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang membuka kesempatan kerja. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah pekerjaan yang tercipta cukup luas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kompetensi masyarakat yang tersedia.
BPS mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Bahkan, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut tentu merupakan kabar positif. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang semakin luas dan pekerjaan yang semakin layak?
Pertanyaan inilah yang membuat istilah jobless growth kerap diperbincangkan. Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diikuti pertumbuhan kesempatan kerja dalam proporsi yang sebanding.
Meski demikian, kondisi Indonesia tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai jobless growth. Data BPS justru menunjukkan jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 meningkat 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
Karena itu, istilah tersebut lebih tepat digunakan sebagai perspektif untuk mengkritisi apakah pertumbuhan ekonomi sudah cukup kuat dalam menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan inklusif.
Persoalan lainnya adalah dinamika pemutusan hubungan kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun melalui sistem klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencatat 98.127 pekerja ter-PHK sepanjang 2025, sementara hingga Januari 2026 tercatat 359 pekerja. Data 2026 tersebut masih sangat awal sehingga belum dapat dibandingkan secara utuh dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian, persoalan pengangguran tidak cukup dilihat dari satu sisi.
Memang, lulusan perguruan tinggi perlu meningkatkan kompetensi, kemampuan digital, pengalaman kerja, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi. Dunia kerja terus berubah sehingga pendidikan juga perlu mampu merespons perubahan tersebut.
Namun, membebankan persoalan pengangguran sepenuhnya kepada individu juga kurang tepat.
Ketika jumlah pencari kerja bertambah, sementara penciptaan lapangan kerja berkualitas belum mampu mengimbangi kebutuhan tersebut, maka persoalannya telah bergerak dari ranah individu menuju persoalan struktural.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan idealnya juga tercermin dalam semakin terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya produktivitas, membaiknya pendapatan masyarakat, serta semakin kuatnya daya beli keluarga.
Dalam perspektif Islam, manusia memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara aktivitas ekonomi semestinya diarahkan agar memberikan kemaslahatan yang lebih luas.
Karena itu, persoalan sarjana yang sulit mendapatkan pekerjaan seyogianya menjadi bahan evaluasi bersama. Perguruan tinggi perlu memperkuat keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Dunia usaha perlu memperluas kesempatan kerja yang produktif. Sementara pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperluas manfaatnya kepada masyarakat.
Pada akhirnya, gelar sarjana bukan sekadar selembar ijazah. Di baliknya ada harapan seorang anak, perjuangan orang tua, biaya pendidikan, dan cita-cita untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Maka, ketika semakin banyak lulusan pendidikan tinggi berhadapan dengan sulitnya memperoleh pekerjaan, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya, “Apa yang kurang dari sarjananya?”
Lebih jauh, kita juga perlu bertanya, “Apakah sistem pendidikan, ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan kita sudah berjalan beriringan dalam menciptakan kesempatan bagi mereka?”
Sebab, pendidikan yang baik semestinya membuka jalan menuju masa depan, bukan sekadar menghasilkan lebih banyak lulusan yang harus berjuang mencari pintu masuk ke dunia kerja.[]
Comment