by

Adi Prayitno Sebut 412 Aksi Balasan 212

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Aksi 412 mengusung tema ‘Kita Indonesia’ digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (4/12/2016). Dalam acara tersebut, beberapa selebaran imbauan untuk mengikuti aksi 412 yang beredar di kalangan wartawan dan sosial media, Sabtu (3/12/2016), dikeluarkan lembaga setingkat kementerian ataupun perusahaan swasta. Hal yang sama juga dilakukan partai politik pendukung pemerintah, yakni Golkar, Nasdem dan PPP.

Menurut Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno, Golkar dan Nasdem mendukung pegelaran aksi bhineka ‘Kita Indonesia’ di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Estimasi massa yang ikut demo ‘Kita Indonesia’ ini diikuti 500 ribu kader dan simpatisan kedua partai tersebut.

“Tentu saja aksi ini merupakan balasan terhadap aksi GNPF MUI yang menuntut Ahok ditangkap, dalam kasus penistaan agama yang sudah dilakukan dua kali, yakni 4 November dan 2 Desember,” kata Adi kepada Tengokberita.com, Senin (5/12/2016).

Dikatakan, apalagi aksi ini dimotori oleh dua partai pengusung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017, makin menegaskan bahwa aksi tersebut adalah langkah menandingi massa aksi yang anti-Ahok.
 

Adi menjelaskan, ada beberapa poin yang perlu dicatat terkait demonstrasi yang mengatasnamakan parade budaya dan #Kita Indonesia. Pertama, sebagai back up moral kepada Ahok yang belakangan ini dirundung masalah soal kasus penistaan agama. Sebab, tekanan massa GNPF MUI membuat psikologi politik Ahok menjadi down. “Dengan parade ini tingkat kepercayaan diri Ahok akan kembali tumbuh,” katanya.

Kedua, lanjut Adi, secara isu demo 412 jelas merupakan counter attack ke GNPF MUI yang hanya disuarakan oleh umat Islam. Parade kebudayaan adalah penegas, betapa demo itu diikuti oleh seluruh kalangan dari berbagai kalangan. Bedanya jelas, Ahok didukung oleh semua kalangan.

“Tapi yang menarik, yakni adanya upaya mobilisasi karyawan atau PNS yang dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah kementerian. Bahkan demo tersebut difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Perlakuan yang sangat berbeda terhadap GNPF MUI. Mereka dilarang dan kerap dituding berpotensi makar dan rentan ditunggangi kepentingan politik,” katanya.

Terakhir, kata Adi, yang tak kalah pentingnya adalah parade kebudayaan yang dilakukan parpol di Car Free Day jelas melanggar peraturan. “Tapi nggak ada tindakan apa pun dari aparat maupun Bawaslu. Mereka pada ke mana?” tanyanya.(yud/tb)

Comment

Rekomendasi Berita