by

Adili Ahok, Eggi Sudjana Bersama Warga Eks Kalijodo Gelar Pengadilan Rakyat

Dr. Eggi Sudjana, S.H, M.Si sebagai Hakim dalam Sidang Pengadilan Rakyat.[Nicholas]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sidang Pengadilan Rakyat hari kedua digelar oleh masyarakat eks korban gusuran Kalijodo, Jumat (6/8). Sidang Rakyat yang dihelat di atas tumpukan dan puing bekas pemukiman untuk mengadili dan menangkap Ahok  itu dihadiri oleh aktivis dan pemerhati HAM,  aktivis sosial, akademisi, dan praktisi hukum,
Sidang Pengadilan Rakyat yang dilangsungkan sejak tanggal 5 hingga 7 Agustus 2016 itu disebabkan masyarakat menganggap aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan tidak bisa berbuat apa-apa
terhadap penggusuran yang dilakukan Ahok. Sunarto, koordinator acara menyampaikan kalau
pagelaran Sidang Pengadilan Rakyat ini muncul karena sejauh ini mereka merasakan
‘kemacetan’ dalam segi hukum.
Ahok dalam pandangan mereka selama ini  telah dianggap melakukan tindakan miring dan orang nomor satu di Jakarta itu menjadi polemik dalam berbagai kasus,
seperti reklamasi teluk Jakarta, grand corruption, RS
Sumber Waras, penggusuran dan pelanggaran HAM keras. Pagelaran Sidang Rakyat ibarat perlawanan atas penindasan dan penjajahan gaya baru yang
dialami oleh warga Jakarta.
“Pengadilan rakyat
ini dijadikan momentum dari rakyat yang notabene tertindas.
Harapan  ke depannya seluruh warga Jakarta yang peduli demokrasi dan
kemerdekaan rakyat Indonesia turut serta hadir dalam acara persidangan
rakyat tersebut. Rakyat Bergerak, Bangkit, Bersatu, Lawan Penindasan dan
Penjajahan.” jelas Sunarto.
Pengadilan Rakyat dihadiri puluhan warga  eks Kalijodo tersebut, Eggi Sudjana berperan sebagai Hakim, Sri Bintang Pamungkas menjadi Jaksa,
dan Djoko Edi Abdurahman serta Muchtar Effendi berperan sebagai saksi
ahli. Beberapa warga korban mengurai kesaksiannya dengan pembacaan surat dakwaan, keberatan, putusan sela,
bukti-bukti serta saksi.
“Hari ini, sama
seperti kemarin, di mana kegiatannya adalah pengadilan rakyat terhadap
terdakwanya Ahok, atau Basuki Tjahya Purnama. Ahok diadili karena 3 hal
penting yang jelas perbuatannya itu melawan
hukum. Nanti para saksi ahli bisa menjelaskan lebih lanjut lagi,” ujar
Dr. Eggi Sudjana, S.H, M.Si kepada wartawan usai menggelar Sidang Pengadilan Rakyat di kolong Tol, Kalijodo.
Jakarta, Sabtu (6/8).
Perbuatan Ahok dianggap
merugikan negara, paling tidak 191 miiar dari hasil penjualan RS. Sumber Waras dan memperkaya diri dan atau orang lain dikaitkan dengan 3
kasus. Pertama (1) kasus sumber waras, kedua (2) reklamasi, dan ketiga
(3) penggusuran-penggusuran yang kurang lebih ada 105x penggusuran.
“Ini serius. Kita lakukan ini
karena KPK yang harusnya sebagai lembaga resmi melaksanakan ini , namun
tidak melakukannya. Lebih penting dari itu adalah UUD’45, tentang
kedaulatan rakyat. Inilah bentuk kedaulatan rakyat. Ke depannya kita akan
minta hasil ini dan kemudian akan dibawa ke polisi.” Imbuh Eggi.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita