by

Afika khairunnisa: Korupsi Merajalela dalam Kubangan Demokrasi

Afika khairunnisa
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Korupsi merajalela, bahkan terus terjadi di tubuh aparatur negara di dalam sistem demokrasi. Pejabat negara terjerat korupsi secara masif dan terus berulang.
Jabatan selalu menjadi jual beli yang telah membudaya setiap pergantian pemimpin. Kita sebut saja Romahurmuzi (Ketua PPP). Alias Bung Romy terpaksa digelandang ke markas KPK karena tersandung kasus korupsi. Ia diduga menerima suap Rp. 300 juta dari Muhammad Muafaq (Kepala Kemenag Gresik) dan Haris Hasanuddin (Kepala Kemenag Jawa Timur). (TribunNews)
Terakhir, Romi menyeret nama Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) lantas seterusnya siapa lagi? Akankah di bongkar semuanya oleh Bung Romy hingga kita bisa tau betapa bobroknya para petinggi berkelas tersebut.
Jelas sudah, bahwa demokrasi terbukti menghalalkan segala cara. Bagaimana tidak,  Sebut saja Suryadarma Ali, Setya Novanto dan masih banyak lagi terjerat dalam kasus ini. Bahkan tak pelak, korupsi pun terjadi demi kebutuhan kampanye yang berbiaya mahal dalam sistem ini.
Ini adalah salah satu buah busuk demokrasi. Mengapa begitu? Sebab demokrasi adalah sistem yang dimana berlakunya suara terbanyak, bukan suara yang benar. Alih-alih membuat janji memberi madu di awal perjanjian namu faktanya janji hanyalah janji, itu semua cara jual beli yang lazim dilakukan pedagang untuk menggaet pembelinya. Artinya adalah menjadi penguasa dalam sistem demokrasi membuka peluang sebesar-besarnya bagi pengusaha untuk menguasai negri sebagai ajang investasi pengumpulan harta. Ya, mengapa tidak, jika kita membuka mata lebar akan kita temukan kebobrokan-kebobrokan dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan sangat tak logis. 
Semua di keluarkan maklumat jika mempunyai kepentingan akan itu. Namun, ada sanggahan yang mengatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya negara dalam wadah demokrasi jadi wajar jika ia belum sempurna dan masih memiliki cacat di sana sini. Lantas bagaimana dengan Swiss? Swiss yang sudah mapan pun demokrasinya, menurut Tax Justice Network menjadi negara terkorup didunia, disusul Amerika Serikat sang penjaga demokrasi.
Bahkan 44 % rakyat AS ,dari survey Tranparency International mengatakan korupsi makin meluas di Gedung Putih sejak Trump berkuasa.(M news). Bahkan dalam wadah demokrasi biaya kampanye atau biaya perekrutan suara sangatlah mahal.
Di dalam Islam, pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota majelis ummah/majelis wilayah berkualitas, amanah dan tidak berbiaya tinggi. Bahkan dalam Islam sudah sedia payung sebelum hujan. Maksudnya adalah sebelum para aparatur menjabat, harta milik pribadinya telah di hitung terlebih dahulu, nanti kelak ketika ia berhenti dari jabatannya, hartanya akan dihitung kembali dan dikurangi dengan masa selama dia menjabat. Alhasil jika dari sebelum menjabat hingga sesudah menjabat terdapat selisih harta pribadi yang signifikan maka itu perlu dipertanyakan,  boleh jadi penguasa sudah menyelewengkan tugasnya tersebut. 
Sungguh luar biasanya Islam mengatur semuanya secara detail bahkan sangat komplit solusi yang diberikannya. Korupsi dalam islam berbeda dengan mencuri. Sebab korupsi termasuh harta ghulul yaitu harta yang diperoleh secara curang dan haram hukumnya.  Meskipun keduanya sama-sama tindakan kriminal namun proses hukum yang diberikan berbeda. Dimana jika mencuri masuk dalam kategori hudud dimana jelas hukumnya dalam Alqur’an adalah potong tangan, namun korupsi menyangkut penyelewengan amanah. Hingga hukuman yang diberikan berupa ta’dzir. Yaitu hasil kesepakatan atau hasil ijtihad penegak hukum, bisa jadi hukumannya berupa hukum cambuk sampai mati, sehingga benar-benar membuat efek jera. 
Karenanya pemilihan dan pengangkatan pejabat bisa mendapatkan kandidat yang betul-betul berkualitas, benar-benar amanah dan mempunyai kapasitas serta siap melaksanakan Alquran dan sunnah. Dari sinilah, maka secara mayoritas pejabat Negara tidak melakukan kecurangan, baik korupsi, suap maupun yang lain. Sekalipun demikian tetap ada perangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negara. Hanya kembali kepada sistem Islam dan hukum dari sang penciptalah yang dimana korupsi dapat dihentikan secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana seorang guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hbnu Nugroho memaparkan;
“Untuk memutus tali korupsi harus ada tindakan yang radikal dan total, karena kementrian ini harus menjadi panutan bagi kementrian lain”.
(https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/pofrh0430/alasan-kpk-segel-ruang-menteri-agama)
Tentu saja dari sini kita akan paham betul bahwa manusia yang lemah dan terbatas memang tidak pantas dan layak membuat aturan sendiri yang dimana aturan itu sangat bertentangan dengan hukum sang pencipta. Sebab tidak akan pernah ada hukum yang benar-benar mulia selain dari pada hukum sang pencipta.  Tentulah sang pencipta lebih mengetahui urusan hamba-hambaNya hingga telah lengkap semua aturan itu Dia turunkan untuk diterapkan demi kebaikan para makhlukNya.
Sebagaimana Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Maidah:50 
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
 “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. Wallahu’alam bii shawwab.[]

Comment

Rekomendasi Berita