by

Aisyah, S.H: Opung, Apa Kabar Poros Maritim Itu?

Aisyah, S.H
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan di hadapan para perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang sedang mengikuti Rapim Kopassus menyatakan bahwa, pemerintah telah mempersiapkan Natuna demi menunjukkan kedaulatan bangsa. Diantaranya dengan menyiapkan fishing zone bagi para nelayan dan juga wilayah kerja minyak dan gas bumi (maritim.go.id). 
“Pemerintah buat di Natuna itu pangkalannya dan nelayan-nelayan itu gembira sekali, nanti disiapkan areanya, cold storagenya, lapangan terbang, pelabuhan dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan juga tangker jadi nanti bisa isi bahan bakar di laut, sekarang sedang proses, rencananya pertengahan tahun bisa kita operasikan. Jadi itu adalah salah satu hal yang memperlihatkan bahwa wilayah itu adalah kedaulatan kita. Dan yang kedua nanti ada juga aktivitas drilling minyak disana,” ujarnya di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Pada Sabtu 27 April 2019 Pukul 14.45 WIB di ZZE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau,  kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Tjiptadi 381 ditabrak oleh kapal asal Vietnam. Kejadian bermula saat KRI Tjiptadi-381 melaksanakan Penegakan Hukum di ZEE Indonesia, terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 yang sedang melaksanakan illegal fishing dan menangkap KIA Vietnam tersebut. Namun KIA tersebut dikawal oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam. Kapal Coast Guard Vietnam berusaha untuk menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi-381  dengan cara menumburkan kapalnya ke KRI Tjiptadi-381. 
Menteri Susi mengungkapkan bahwa tekanan dan intimidasi dari kapal asing terhadap KRI  ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Untuk tahun ini saja setidaknya sudah ada empat kali insiden kapal Vietnam dan  dua kali kapal Malaysia yang mencoba mengintimidasi dan menabrak kapal patroli Indonesia. Dalam satu tahun belakangan, agresivitas intrusi kapal ikan asing khususnya di perairan Natuna meningkat tajam.
Selain Malaysia, Filipina dan China, Vietnam adalah pelaku utama pencurian ikan yang dominan di wilayah perairan Indonesia. Terdapat 276 kapal berbendera Vietnam dari 488 kapal asing yang ditangkap dan ditenggelamkan sejak Oktober 2014. Kapal- kapal pencuri ikan tersebut senantiasa didampingi oleh Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS). Dalam melaksanakan tugasnya, VFRS berkoordinasi dengan militer angkatan laut, lembaga penjaga wilayah laut, dan lembaga penjaga batas negara Vietnam. Saat bertugas, VFRS mengandalkan kapal operasional yang jumlahnya mencapai 100 unit. Kapal-kapal tersebut berfungsi untuk mengontrol kegiatan perikanan di negara komunis tersebut.
Vietnam sebagai state party dari Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea 1972 (COLREGS 1972) terbukti melanggar Rule 8 COLREGS 1972 yaitu Action to Avoid Collision. Perbuatan menabrak KRI menimbulkan resiko keselamatan jiwa dari para awak kapal patroli yang sedang melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 66C Undang-Undang Republik Indonesia No.31/2004 tentang Perikanan adalah pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut merupakan bentuk Obstruction of Justice (merintangi proses hukum) karena menghalangi KRI yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangan di wilayah hukumnya sendiri, berdasarkan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 66C UU Perikanan.
Kapitalisme dibalik Manuver Kapal Vietnam 
Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, subsidi perikanan dunia diperkirakan sudah mencapai USD35 miliar, di mana sekitar USD20 miliar di antaranya adalah subsidi yang berkontribusi langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan yang berlebih (overfishing) dan berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya perikanan. Hal ini berdampak terhadap pangsa stok ikan yang terus menurun sepanjang tahun. FAO mencatat adanya penurunan stok ikan yang yang cukup signifikan, dari sekitar adanya 90 persen stok ikan di tahun 1974 dan menurun hingga 69 persen di tahun 2013. Pencurian ikan masih terus terjadi karena stok ikan menurun di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Overfishing, overcapacity, dan praktek Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di seluruh perairan dunia disebabkan oleh adanya pemberian subsidi di bidang perikanan berlebih pada industri penangkapan ikan berskala besar, dan secara khusus subsidi di negara-negara industri. Untuk level nasional, kasus pencurian ikan di Indonesia yang sudah berlangsung bertahun-tahun diketahui sudah melibatkan jaringan besar dan kuat melalui pemasaran yang rapi. Jaringan tersebut, adalah pencuri ikan dari berbagai negara dan diperkirakan menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sekitar USD20 miliar atau sekitar Rp260 triliun. Di tingkat global kerugian akibat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing diperkirakan mencapai USD10 miliar hingga USD23,5 miliar atau setara Rp310 triliun per tahun. Untuk itu, dibutuhkan tindakan tegas terhadap praktik pencurian ikan tersebut.
Center of Maritime Studies for Humanity Abdul Halim menilai kebijakan penenggelaman kapal belum memberikan efek jera. Hal ini wajar mengingat penegakan hukum hanya mampu menyentuh ABK dan Kapten Kapal dengan delik melakukan pelanggaran di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45/2009 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar. 
Kedaulatan Maritim Indonesia Dipertanyakan
Hakikat dari kedaulatan maritim adalah laut yang bebas dari segala ancaman. Antara lain ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut dan ancaman pelanggaran hukum. Kontrol wilayah laut menjadi bagian dari upaya penegakan kedaulatan maritim di wilayah NKRI. Untuk memandunya, diterbitkan buku putih tentang kebijakan kelautan Indonesia (KKL) yang didalamnya diatur tentang diplomasi maritim. Entah apa yang terjadi dengan diplomasi maritim Indonesia, hingga negara sekaliber Vietnam tak bergeming terhadap protes yang diajukan Wapres Yusuf Kalla sekalipun.
Penerbitan KKL seolah menjadi bukti kepada dunia bahwa Indonesia tidak main-main untuk mewujudkan poros maritim dunia. KKL juga menjadi dokumen resmi Indonesia yang berfokus pada isu kemaritiman. Ada empat sasaran dalam buku putih, yaitu untuk perlindungan kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan dan keterhubungan, stabilitas kawasan dan global, serta kapasitas nasional. Keempat poin tersebut bisa menjadi acuan diplomasi maritim bagi semua pihak terkait
Dalam membangun poros maritim dunia, Indonesia harus menjadikan lima pilar utama sebagai pijakannya. Kelimanya adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia; menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; dan memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Pilar keempat adalah penerapan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama dibidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. Pilar terakhir yaitu membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Mega proyek ini sudah berjalan sejak Jokowi memimpin Negeri ini hampir lima tahun lalu. Namun realitasnya yang kita saksikan adalah bahwa Indonesia  hanya mengambil peran sebagai subnarasi One Belt One Road (OBOR) Tiongkok. Pemerintah melayani  dan memenuhi semua kebutuhan investor, berpihak penuh kepada mereka dengan mengabaikan rakyat. Banyak program  yang dilaksanakan dengan dalih untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kenyataannya, program-program tersebut hanya sebagai pembungkus saja untuk memuluskan jalan keberpihakan kepada para pemilik modal. 
Adapun proyek-proyek yang dibangun dengan dalih untuk meningkatkan daya saing Indonesia, di antaranya proyek reklamasi, proyek destinasi wisata baru, konsesi tambang di pesisir, serta berbagai proyek lainnya yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir. Setelah lima tahun poros maritim berjalan, kesejahteraan masyarakat pesisir justru berjalan di tempat. Sebaliknya, mereka semakin kehilangan ruang hidup akibat kebijakan pembangunan. Jelas kinerja tersebut menunjukkan bahwa rezim gagal mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
Kekuatan Maritim Khilafah Islamiyah
Khilafah Islamiyah telah membentang demikian luas di sepanjang jalur perdagangan dunia dari Afrika hingga Asia Tenggara. Adalah Umar bin Khattab yang pertama kali membangun armada angkatan laut Muslim untuk menghadapi Romawi.  Thariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol dengan armada lautnya yang luar biasa. Demikian pula Barat telah mengalami trauma berabad-abad lamanya hingga terbawa ke dunia modern terhadap dua bersaudara panglima laut Usmani di Afrika Utara, Khairuddin Barbarosa dan `Uruj Barbarossa.
Ketika angkatan laut Muslim pertama dibangun, modal pertamanya jelas keimanan.  Mereka termotivasi oleh berbagai seruan Alquran ataupun hadits Rasulullah, bahwa kaum Muslim adalah umat yang terbaik dan bahwa sebaik-baik pasukan adalah yang masuk Konstantinopel atau Roma.  Motivasi mabda’i ini yang menjaga semangat mereka mempelajari dan mengembangkan berbagai teknologi yang dibutuhkan.  Maka sebagian kaum Muslim pergi ke Mesir untuk belajar astronomi.  Mereka mengkaji kitab Almagest karangan Ptolomeus agar dapat mengetahui posisi lintang bujur suatu tempat hanya dengan membaca jam dan mengukur sudut tinggi matahari, bulan atau bintang.  Ada juga yang pergi ke Cina untuk belajar membuat kompas.  Sebagian lagi mempelajari buku-buku Euclides sang geografer Yunani untuk dapat menggambar peta.  Jadilah mereka orang-orang yang dapat menentukan posisi dan arah di lautan.
Kemudian pembuatan kapal menjadi industri besar di negeri-negeri Islam, baik dalam konstruksi kapal dagang maupun kapal perang. Teknologi ini ditunjang ilmu bumi dari para geografer dan penjelajah.  Geografer terkenal seperti Al-Idrisi, Al-Biruni dan Ibnu Batutah menyediakan peta-peta yang lengkap dengan deskripsi geografis hasil ekspedisi yang beraneka ragam.  Mereka juga menyediakan pengetahuan baik yang bersifat fisik seperti meteorologi dan oseanografi, maupun yang sosial seperti etnologi, yang sangat berguna untuk berkomunikasi dengan suku-suku asing yang tersebar di berbagai pulau terpencil.  Para arsitek seperti Mimar Sinan membangun mercu-mercu suar yang lebih kokoh, dan Banu Musa menyediakan lampu-lampu suar yang tahan angin, sehingga secara keseluruhan dunia pelayaran di negeri Islam menjadi lebih aman.
Tanpa ilmu dan teknologi kelautan yang handal, mustahil daulah Islam yang sangat luas itu mampu terhubungkan secara efektif, mampu berbagi sumber dayanya secara adil, dan terus memperluas cakupan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia, termasuk hingga ke Nusantara.  Dengan teknologi kelautan, negara Khilafah mampu bertahan beberapa abad sebagai negara adidaya.[]

Penulis adalah ASN Aceh

Comment

Rekomendasi Berita