by

Ali Sodikin: Masyarakat Jakarta Masihkah Cinta Anies Baswedan?

Gubernur Anies Baswedan.[Dok/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Akhir Juli 2018, berbagai media massa baik cetak maupun online bahkan televisi marak memberitakan sepak terjang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Pilpres 2019. Dengan kemasan dan penonjolan isu bahwa rakyat Jakarta mengharapkan Anies Baswedan tidak maju sebagai Capres atau Cawapres pada Pilpres 2019.

Alasan bahwa Anies Baswedan punya janji politik terhadap warga Jakarta ketika maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Rakyat Jakarta berharap Anies Baswedan menunaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan janji dan amanah yang ada dipundaknya, yakni menyelesaikan masa tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga tuntas 2022 nanti.

Secara normatif pemberitaan media-media massa  tersebut benar berdasarkan fakta dilapangan. Faktanya ada tuntutan dari warga Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), mereka mengeluarkan aspirasinya dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta.

Secara politis tentu fakta-fakta tersebut bisa dianalisa mendalam. Apakah aksi JRMK tersebut murni sebagai sebuah realitas politik warga Jakarta. Yang masih mencintai dan benar-benar butuh pemikiran dan kebijakan Anies Baswedan untuk memimpin DKI Jakarta. Ataukah hanya semacam “dramaturgi” politik.

Artinya, aksi unjuk rasa JRMK tersebut adalah skenario yang disponsori pihak-pihak “kekuatan politik” tertentu untuk membuat kesan dan opini bahwa Anies Baswedan “seharusnya” tidak maju sebagai Capres atau Cawapres.

Analisa tersebut logis, karena berbareng dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 yang baru saja ditanda tangani Presiden Jokowi pada tanggal 18 Juli 2018 yang mengatur Kepala Daerah termasuk Gubernur yang akan maju pada Pilpres 2019 harus mendapat ijin dari Presiden.

Bagaimana dengan media-media yang memberitakan dengan tema isu tersebut, apakah terlibat dalam skenario tersebut diatas ? media-media massa dalam pergulatan politik bisa memiliki kecenderungan “terlibat” karena media massa juga memiliki motif “politik dan ideologi”. Karena pilihan dan seleksi isu pemberitaan sebuah media massa pada dasarnya merupakan “politik” media itu sendiri dari hulunya yang dipengaruhi banyak hal dalam relasi sosial, relasi politik dan relasi ekonomi yang saling terkait.

Meski Jika kita mengacu pada nilai normatif, tentu selayaknya pemimpin sebisa mungkin mampu menepati janji dan amanahnya. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan menunaikan tugasnya hingga selasai waktunya tahun 2022.

Namun para politisi memiliki segudang reason dan argumentasi untuk mengkonstruksi keputusan-keputusan politiknya. Termasuk diri seorang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jikapun pada akhirnya Anies Baswedan memutuskan akan maju menjadi Capres atau Cawapres tentunya hal tersebut menjadi “hak politiknya”. Toh preseden atau contoh peristiwa politik dan keputusan politik tersebut juga pernah dilakukan oleh Gubernur pendahulunya.

Pada akhirnya, segala keputusan politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam momentum Pilpres 2019 menjadi “ranah yang sangat politis”. Apakah akan tetap menjalankan amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga tuntas tahun 2022, ataukah akan maju diperhelatan pilpres 2019. Tentunya tidak mudah untuk menafsir dan menjelaskannya, apalagi sekedar menghakimi.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =

Rekomendasi Berita