 |
| Anisa Fitri Mustika Bela |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Jalan tol tidak mempersatukan, justru membelah keakraban. Majelis Ta’lim di utara tidak bisa bertemu Majelis Ta’lim di selatan, begitupun ibu-ibu arisan. Jalan tol merugikan masyarakat yang berjualan dipinggir jalan, sehingga tidak meningkatkan perekonomian. Selama 6 jam, ratusan warung tegal tidak dikunjungi Paspampres beserta rombongan. Artinya tidak terjadi speal over of economy (peningkatan ekonomi) buat masyarakat.
Pembatik di Pekalongan tidak lagi punya penghasilan karena orang langsung pergi beli batik ke Solo, tidak mampir di Pekalongan. Sate enak di Tegal tidak ada yang menghampiri. Jadi, selalu ada reverse logic untuk upaya mempromosikan prestasi itu, Kritik Rocki Gerung dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One bertajuk ‘Yang Terjerat UU ITE: Buni Yani, Ahmad Dhani, Siapa Lagi?’, Selasa (5/2/2019). (jateng.tribunnews.com, 6/2/2019).
Jalan Tol Bukan Infrastruktur, Melainkan Ladang Bisnis
Jalan tol Trans Jawa dibuka untuk umum sehari berselang, setelah diresmikan oleh Jokowi pada 20 Desember 2018. Namun, sejak berlaku penuh pada 21 Januari 2019, terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkhusus mengenai tarif tol yang dinilai mahal. DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menuding tarif Jalan Tol Trans Jawa terlalu mahal. Wakil Ketua Umum DPP Aptrindo Kyatmaja Lookman bercerita pada CNBC, beliau mengatakan:
“Nah, kalau kita nanti mau total pakai tol, nanti total biaya perjalanan kita itu nambah sekitar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,8 juta. Nah itukan mahal sekali. Jadi kita kebanyakan sih kalau angkutan barang gak pakai tol,” kata Lookman di Jakarta (3/2/2019). (cnbcindonesia.com, 5/02/2019).
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) juga mengeluhkan hal yang sama, di mana keuntungan pengusaha logistik menjadi terpangkas akibat mahalnya tarif tol, pasalnya mereka tidak bisa menaikkan ongkos jasa ke customer karena terikat kontrak.
“Kemampuan daya beli dari customer kita nggak naik ya karena end customer mereka juga nggak punya kemampuan beli lebih ya kan. Kemudian kita nggak bisa naikkan harga seenak-enaknya harga jasa kita kepada customer,” jelas Wakil Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto. “Kalau biaya tol mahal, habis margin kita, gimana kita bayar utang,” tambahnya. (finance.detik.com, 6/2/2019).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan berkelit soal tarif jalan Tol Trans Jawa yang mahal karena terlampau dini untuk menilai tarif yang baru diberlakukan pada pekan ketiga Januari 2019.
“Nanti akan dievalusi. Kan membangun itu mereka juga hitung. Revenue (pendapatan) yang didapat dengan investasi segitu. Itu enggak sembarang dibuat juga,” kata Luhut pada Senin, 4 Februari 2019 lalu di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta. (cnbcindonesia.com, 5/02/2019).
Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pembangunan jalan tol yang dianggap sebagai prestasi yang dicapai pada 2018 untuk mempermudah penyaluran logistik Jakarta-Surabaya, adalah sesat fikir (logic fail), karena permasalahan ekonomi tidak diselesaikan di akar masalah. Jalan tol yang dianggap sebagai pembangunan infrastruktur pun sebenarnya bukanlah infrastruktur. Sebab, infrastruktur bermakna membangun dasar struktur perekonomian dan bisa dinikmati siapa saja, seperti pembangunan jembatan dan jalan raya. Sedangkan jalan tol hanya bisa dinikmati oleh siapa yang bayar, itu namanya ladang bisnis bukan infrastruktur. Apalagi adanya hitung-hitungan pendapatan (revenue), seolah semakin meneguhkan bahwasanya jalan tol adalah ladang bisnis.
Hakekat infrastruktur adalah layanan publik yang disediakan oleh negara untuk memenuhi akses transportasi dalam mengangkut produksi maupun penumpang, gratis tanpa bayar. Menjadikan jalan tol sebagai ladang bisnis menunjukkan adanya kedzaliman penguasa yang berujung menyengsarakan rakyat, akibat tarifnya. Kepala negara semestinya menjadi pelayan umat, bukan seorang bisnisman yang mencari keuntungan. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum Muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat.” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
Jalan Tol Bahan Kampanye, Rakyat Jadi Korban
Bentuk politisasi yang menjadi perhatian warganet adalah kemunculan spanduk yang bertuliskan, “Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi.” Foto spanduk tersebut yang diunggah di akun @GieWahyudi sudah disebar lebih dari 500 kali dan disukai lebih dari 300 kali. Spanduk tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat, terutama warganet. (www.bbc.com, 10/6/2018).
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Hendrar bahkan meminta masyarakat tak menggunakan jalan tol bila tak mau mendukung pasangan nomor 01 itu. Hal tersebut disampaikan Hendrar saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah (PPJT di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019).
“Disampaikan ke saudaranya di luar sana, kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol,” kata Hendrar disambut riuh hadirin. Hendrar kemudian meminta masyarakat mengajak keluarganya memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf pada pesta demokrasi lima tahunan ini. “Pastikan di keluarga panjenengan pilih 01 Pak Jokowi-Ma’ruf Amin. Yang punya pekerja-pekerja arahkan pilih 01 Pak Jokowi-Ma’ruf. Kalau punya pacar pilih 01,” ujarnya. (www.cnnindonesia.com,2/2/2019).
Disaat rakyat menjerit akibat tarif tol yang melangit, pejabat justru jadikan jalan tol alat politik. Jalan yang selayaknya menjadi milik rakyat, yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, justru dijadikan bahan kampanye. Tentu hal tersebut dapat menyengsarakan rakyat, apalagi tarif mahal, kedai-kedai dan toko-toko pinggir jalan sepi pelanggan dan membuat pendapatan masyarakat berkurang. Padahal, jalan tol dibangun bukan hanya hasil kerja pemerintah saat ini saja, tetapi juga hasil kerja bersama masyarakat dan pejabat lainnya. Kulinya pun adalah masyarakat menengah kebawah, sehingga tidak bisa diklaim sebagai milik penguasa semata. Belum lagi, adanya investasi yang meneguhkan kedudukan jalan tol sebagai ladang bisnis, yang hanya bisa dinikmati orang-orang berduit, kan kudu bayar.
Akar Masalah dan Solusi
Dijadikannya jalan tol sebagai ladang bisnis menampakkan kecenderungan para kapitalis untuk meraup untung sebanyak-banyaknya, bahkan dengan memeras rakyatnya. Adanya nafsu duniawi untuk terus menjabat sebagai penguasa negeri demi kepentingan pribadi pun merupakan bentuk sekulerisasi yang menjadi landasan ideologi kapitalisme. Permasalahan ini, muncul karena diterapkannya sistem kapitalisme dalam kehidupan. Hampir seluruh negara di dunia menggunakan sistem ini, pasca penjajahan. Hasilnya, negara jadi kacau-balau. Bahkan, negara-negara yang dijuluki sebagai negara maju pun mengalami kerusakan moral, penurunan jumlah penduduk, peningkatan stress yang dialami penduduk, dsb.
Solusinya hanya satu, yakni membuang jauh-jauh ideologi kapitalisme dan mencampakkan sistem demokrasi bagian ideologi tersebut yang sudah lama bercokol di negeri ini, seraya menggantinya dengan menerapkan Islam secara keseluruhan, sehingga Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terbukti sejak 14 abad silam, ketika Islam berjaya, terjadi kesejahteraan dan keadilan bukan saja di jazirah Arab tetapi hingga dunia. Munculnya ilmuwan peletak dasar iptek yang ada sekarang. Islam Kaffah (keseluruhan) hanya akan bisa diterapkan dalam institusi Khilafah. Wallahu’alam bishawwab.[]
Penulis adalah mahasiswi UNJ Jakarta
Comment