by

Arbi Sanit: Kebebasan Di Era Jokowi Sudah Kebablasan

Arbi Sanit.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Universitas Indonesia (UI),
Prof. Arbi Sanit mengungkapkan, dua tahun Pemerintahan
Jokowi-JK berjalan ini telah mengalami cobaan dari masa ke masa.
 
”Baik
cobaan dari segi demokrasi, lalu kemudian apakah reformasi dan demokrasi
di negara bisa bertahan atau tidak nantinya. Soalnya, kebebasan dirasa
kebablasan, tidak keberaturan, keterlaluan dan bahkan bisa merusak
demokrasi juga mengancam Negara,” demikian ungkapnya saat
diskusi “Politik dan Penegakkan Hukum di Indonesia” yang digelar Kaukus
Muda Indonesia (KMI) di Hall Dewan Pers, Sabtu (31/12) 2016.
Ini lanjutnya, merupakan hal yang serius terjadi belakangan ini terhadap reformasi, demokrasi bahkan terhadap Negara di masa
Pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Arbi, masalah yang
diperoleh pada setahun yang lalu dan yang akan dihadapi nantinya di
tahun yang akan datang patut dicermati.
“Kebebasan saat ini sudah terlalu jauh. Aspek kebebasan dan keberadaban
sudah dilampaui, hingga ini penting, dimana reformasi diharapkan
lebih memelihara kebebasan secara lebih beradab untuk mengatasi dan
mematuhi hukum.” imbuh pengamat politik senior itu.
Arbi Sanit memaparkan
Politik Demokrasi dalam hal Penegakkan Hukum tahun 2016. Dia melihat dua kaus pemerintahan Jokowi dalam menerapkan Demokrasi. Pertama, kasus perlawanan dan penolakan terhadap Gubernur Ahok yang masih berlangsung. Kesua, kecenderungan aksi-aksi massa sebagai sarananya. Kebebasan sebagai prasyarat demokrasi untuk mengungkapkan pandangan via sosmed, orang boleh
mengatakan apa saja, dan nampak seperti fitnah.
“Inilah salah satu dampak kebebasan yang tidak
terkontrol itu. Maka itulah perlu ada penegakkan hukum, dan perlu ada
aturan ketika seseorang menyampaikan pendapat, kritik dan saran termasuk
ujaran dalam medsos,” tukas Arbi lagi.
Arbi
menilai kondisi yang dirasanya sudah tidak beradab ini dikarenakan hukum
tidak dipatuhi, soalnya kebebasan itu sudah memaksa.”Memaksa melalui individual, di mana bahkan baru baru ini pada aksi Demonstrasi 411 dan
212 yang menghina dan memaksa
orang dan tidak mau menerima argumen dan dianggapnya sebagai yang
terhina, berdosa dan merasa orang yang bodoh.
“Ada
kebebasan dimana dia harus turun, dimana Presiden harus dijatuhkan.
Lalu yang kedua (2) adalah aksi-aksi massa besar, dimana jutaan manusia
turun kejalan hingga menyebabkan aktivitas orang lain tersapu. Hingga
tidak ada orang ke jalan di Thamrin. Soalnya, menjadi ‘ngeri’ oleh
kekuatan, di mana orang yang berdemo di sana saja memaki-maki saja,
termasuk presiden kena maki pula,” imbuh Arbi.
“Ini masalah, namun yang
penting adalah ancaman terhadap NKRI dan Reformasi demokrasi itu tidak
berlangsung. Reformasi yang sekiranya saat ini masih berjalan, demokrasi
masih tegak, Pemerintah masih tegak,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita