by

Bawaslu DKI Sosialisasi Jadwal Dan Mekanisme Tahapan Pencalonan Anggota DPRD DKI

Puadi (BAWASLU DKI) sedang menyampaikan paparan nya

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pada penyampaiannya di hadapan para pimpinan Partai politik, Puadi menyampaikan terkait mekanisme dan Prosedur serta persyaratan Administrasi Calon Anggota DPR, DPRD sesuai yang diamantkan di UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 240 – 256. 

Arahan Pimpinan Bawaslu DKI Puadi adalah : menyampaikan terkait pengawasan Melekat, jika pada proses pencalonan Anggota DPRD nanti pada saat verifikasi kelengkapan Administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD ditemukan adanya masukan masyarakat dan memasukan Dokumen Palsu, maka Bawaslu akan menindak lewat proses temuan dan laporan.  Seperti yang diamanatkan oleh UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 520:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai,atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota,untuk menjadi pasangan calon Presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.  72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah)

Dalam kesempatan itu juga Puadi, pimpinan Bawaslu DKI menyampaikan, ketika dalam Proses SILON (Sistem Informasi Pencalonan)  Anggota DPRD, nanti adanya perbedaan pandang dan persepsi substansial terkait prosedure  administrasi, bakal calon Anggota DPRD boleh mengajukan laporan / permohonan penanganan pelanggaran Administrasi ke Bawaslu DKI.

“Jika dalam proses yg sedang berjalannya pencalonan Anggoya DPRD tsb terkait penyusunan dan penetapan daftar calon sementara ( DCS) dan penetapan DCT Daftar Calon Tetap Anggota DPRD, setelan keluar Berita Acara ( BA)  dan Surat Keputusan ( SK)  yang dikeluarkan oleh KPU nanti, untuk itu terbuka ruang untuk Calon Anggota DPRD untuk mengajukan Permohonan Sengketa,”Tambah Puadi.
Bawaslu DKI tetap dan konsisten untuk melakukan pengawasan melekat untuk melakukan pencegahan, jika dalam prosesnya nanti ditemukan dan adanya lapiran masyarakat, makan bawaslu melakukan penindaka  sesuai yang di amanatkan oleh UU nomor 7 tahun 2017. Penyampaian ini pada saat sosialisasi jadwal tahapan pencalonan Anggota DPRD DKI di KPU DKI dengan Para pimpinan Partai Politik peserta Pemilu. (A.Widhy)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =

Rekomendasi Berita