by

BPN: Kami Ingin Menang Pilpres 2019 Dengan Cara Yang Bersih

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo.[AH/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, terus aktif memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden 2019 yang masih belum sempurna.
Di acara Briefing BPN Prabowo-Sandi yang diadakan pada hari Senin (1/4/2019) anggota Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan hal ini dilakukan pihaknya agar nanti kemenangan Prabowo-Sandi berjalan sesuai konstitusi dan demokrasi yang sehat.
“Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah. Makanya kami ingin bersih, jangan sampai kemenangan kami dipermasalahkan. Kita ingin di kemudian hari tidak ada gugatan. Jangan sampai ada yang bilang kami ingin deligitimasi KPU, justru kami membantu KPU. Kami ingin menang Pilpres 2019 dengan cara yang bersih,” kata Riza di lokasi acara di Ballroom Ayana Hotel, jl.Jend. Sudirman-Jakarta.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menerangkan, sebetulnya semua Partai Politik menginginkan DPT Pilpres 2019 ini tidak terdapat masalah. Pasalnya, hal tersebut akan menguntungkan semua peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif maupun pasangan capres dan cawapres.
“Pasti semua pihak baik yang ada di kubu 02 maupun 01 ingin DPT ini tidak ada masalah. Saya yakin semuanya ingin demokrasi ini berjalan baik tanpa kecurangan,” terangnya.
Riza menambahkan, pihaknya mengapresiasi KPU yang selama ini merespons baik atas temuan dan masukan BPN terkait DPT.
Di lain pihak, Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengaku BPN sudah memberikan data-data DPT yang tidak valid dari DPT sesuai nama dan alamat (by name, by address). Namun Hashim kecewa karena KPU justru melakukan pengecekan dengan cara sampling (acak), bukan langsung mengecek data2 sesuai temuan yang diberikan BPN.
“Kami bilang ‘loh ini kan sudah ada bukti, sudah jelas di mana, dan mohon diverifikasi dan dibersihkan’. Sampai hari Jumat kemarin mereka pilih cara lain. Kenapa tempat-tempat yang sudah jelas ada data siluman itu menurut kami, kenapa tidak diadakan langsung by name by address. Alamatnya, TPS-nya, kampungnya sudah jelas.. Kenapa mereka pilih cara lain?” sesal Hashim.
BPN sudah meminta KPU segera menghapus data-data DPT yang tidak valid. BPN menyinggung konsekuensi hukum jika pembersihan data-data invalid itu tidak dilakukan.
“Yang kita minta nama-nama yang tidak valid itu harus dihapus dari DPT, dan konsekuensinya adalah pidana,” kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga tsb.
“Pejabat yang berwenang untuk hal ini, kalau mereka tidak lakukan yang sesuai temuan-temuan masyarakat, dari masyarakat, termasuk kami, itu akan mereka hadapi gugatan pidana,” imbuhnya.
Hashim berharap kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga melakukan tindakan terkait permasalahan DPT ini. Hashim menyesalkan sikap ‘diam’ TKN yang seolah-olah tidak ada masalah.
“Kami juga menyesalkan bahwa sepertinya dari TKN 01 sama sekali tidak ada tindakan, tidak ada tanggapan, seolah-olah semua itu baik-baik saja,” ungkapnya.
Acara yg diadakan di Ballroom Ayana Hotel tsb terutama membahas tanggapan BPN terhadap jawaban KPU terkait laporan dugaan data tidak wajar / ganda / invalid / manipulatif di DPT – DPT di seluruh Indonesia. Dihadiri oleh peserta dari kalangan pengamat & pengawal Pemilu, antara lain Advokat Pengawal Demokrasi Indonesia (APDI), Pancasila Cyber Army (PCA), & bbrp media baik dr dalam maupun luar negeri.[AH]

Comment

Rekomendasi Berita