by

Desi Wulan Sari, S.E, Msi: Avtur Tanggung Jawab Siapa?

Desi Wulan Sari, S.E, Msi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Polemik dalam dunia penerbangan kembali mengemuka. Dari harga tiket pesawat yang meroket, bagasi berbayar yang fantastis bahkan sampai mahalnya bahan bakar pesawat Avtur. 
PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan bahwa harga avturnya diturunkan dari semula sebesar Rp8.210/liter menjadi Rp7.960/liter. Sementara, posting price avtur di Bandara Changi Singapura adalah Rp10.760/liter. 
Pengamat energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Puskepi Sofyano Zakaria menilai, langkah Pertamina ini lebih didasari kepedulian BUMN energi tersebut atas persoalan yang tengah meresahkan masyarakat, daripada pertimbangan bisnis. 
“Karenanya saya tidak yakin harga tiket penerbangan bisa jadi murah hanya karena Pertamina menurunkan harganya sebesar itu, kecuali pemerintah memberikan subisidi sebesar 50% dalam harga avtur,” tegas Sofyano. 
Pasalnya, jelas Sofyano, jika Pertamina bertindak sebagai pelaku bisnis, di mana avtur adalah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang harusnya diperlakukan sebagai bisnis murni, maka penurunan harga yang bisa di bawah posting price avtur Singapura adalah hal yang bertentangan dengan bisnis. “Bisnis avtur itu murni B to B,” tegasnya. Perlu diketahui masyarakat, lanjut Sofyano, bahwa dalam harga avtur Pertamina selama ini terdapat beban PPn sebesar 10%, PPh dan Iuran BPH Migas yang mana hal ini tidak ada pada komponen harga avtur di Singapura.(SindoNews.com, 16/2/2019). 
Dalam kesempatan lain Presiden Jokowi mendapat keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang mahalnya harga Avtur. Mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar-kamar hotel menjadi sepi. 
Avtur sebagai bahan bakar utama pesawat dikatakan sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat akhir-akhir ini. Hal ini terungkap saat Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri terkait menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang (13/2/2019). Saat itu Jokowi mengatakan dirinya akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lainnya untuk menjual avtur. Hal ini lantaran dia menilai harga avtur yang tinggi akan berdampak negatif kepada sektor-sektor lainnya (Merdeka.com, 12/2/2019). 
Belumlah jelas bagi masyarakat akan nasib transportasi umum penting ini, bahkan masyarakat hanya tahu bahwa mahalnya tiket pesawat ini membuat mereka tidak lagi bisa menjangkau daerah lain di Indonesia dengan leluasa. Padahal ketepatan waktu akan berbagai macam roda ekonomi kepentingan rakyat banyak yang mengandalkan transportasi jenis pesawat ini. 
Hal tersebut membuat masyarakat kaget, mereka menyadari sebagai rakyat hanya akan berhadapan dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Alih-alih pemerintah bisa menurunkan harga avtur pesawat, justru memberikan pilihan perusahaan pesaing lain yang menjual avtur dengan alasan tidak lagi ada monopoli. Padahal dengan membuka kesempatan seperti itu akan membuat asing dengan leluasa menguasai pasar dalam industri vital, dalam hal ini bahan bakar avtur pesawat, dengan mengatas namakan persaingan sehat dan bebas. 
Pemerintah semestinya lebih aware dengan persoalan seperti ini. Alasan ketidaktahuan penguasa akan sebab tingginya harga avttur atau bahkan kebijakan Pertamina dalam mengambil keputusan harga avtur yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru kurang mendapat perhatian khusus dan solusi dari negara untuk bisa menstabilkan harga avtur. 
Sejatinya ini akan menjadi sinyal kuat akan liberalisasi avtur di Indonesia. Padahal dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (masyarakat) harus dilindungi oleh negara, agar bisa memenuhi dan memudahkan kebutuhan rakyatnya. 
Pengaturan Ekonomi Dalam Islam 
Islam dalam hal ekonomi mengatur keseluruhan hidup manusia. Namun sistem saat ini yang digunakan jauh dari aturan syariat yaitu enggan untuk mengikuti aturan islam dalam hal ekonomi karena dianggap tidak sesuai atau sudah berpersepsi negatif terhadap aturan islam. 
Berikut adalah karakteristik ekonomi islam yang dapat kita pahami dengan tujuan kemaslahatan umat. 
1. Keadilan dan Keseimbangan 
“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS Al-An’am : 152) 
Keadilan menurut Islam adalah bagaimana agar semua pihak dapat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Bukan lagi dihitung rata-rata, namun orang per orang harus terpenuhi kebutuhannya. Negara wajib hadir untuk menjamin semua warganya sejahtera. 
2. Sama-Sama Menguntungkan 
Ekonomi islam mengedepankan prinsip sama-sama menguntungkan. Di dalam transaksi ekonomi, tidak bisa ada yang saling merugi atau rugi salah satunya. Untuk itu, transaksi ekonomi dalam islam diatur agar ada kesepakatan atau akad terlebih dahulu, agar satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan setelahnya. 
Maka dalam hal ini tidak boleh ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan segelintir orang. 
3. Tidak Mencekik Fakir Miskin atau Orang yang Tidak Mampu 
Prinsip ekonomi selanjutnya adalah jangan sampai transaksi ekonomi kita mencekik fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Hendaknya orang-orang yang memiliki harta dan ekonomi berlebih tidak sampai menjadikan fakir miskin dan orang tidak mampu semakin sulit dan tidak bisa membiayai hidupnya. 
4. Transparansi atau Keterbukaan 
Prinsip yang juga harus dipahami oleh umat islam dalam hal ekonomi adalah trnasparansi dan keterebukaan. Ketika melakukan jual beli misalnya, maka hendaklah terbuka mengenai kondisi barang atau hal yang diperjual belikan. Terangkanlah mengenai baik dan cacatnya dan jangan menutup-nutupi kondisi yang ada. 
5. Pencatatan Transaksi 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”(QS Al Baqarah : 282) 
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam bermuammalah dan melangsungkan transaksi ekonomi harus ada pencatatan dan penulisan. Hal ini agar transaksi ekonomi yang dijalankan bisa sesuai dan tidak terlupakan. Biasanya seiring berjalan waktu masalah transaksi yang tercatat akan terlupakan. 
Itulah karakteristik ekonomi islam. Tentunya karakteristik ekonomi islam berbeda dengan Karakteristik yang cenderung pada kapitalisme, pembebasan modal yang cenderung tidak memihak kepada rakyat kecil. Negara hanya ibarat agen bagi para pengusaha. Sektor-sektor penting diswastanisasi, menyebabkan rakyat semakin terhimpit kebutuhan sementara pendapatan semakin menurun. Avtur salah satu contohnya. Untuk itu, ekonomi islam haruslah dijaga dan ditegakkan. 
Sepatutnya juga itu yang dilakukan negara, yaitu memfungsikan diri sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Karena dampak ekonomi islam bukan hanya satu pihak melainkan seluruh ummat, rahmatan lil alamin.  Wallahu a’lam bishawab.[]
Penulis adalah lulusan S1 Manajemen Pemasaran (STIE Kampus Ungu) dan S2 Sosiologi (FISIP Univ Indonesia)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =

Rekomendasi Berita