by

Dian Agustina, S.Pd: Bersih-Bersih Saham Bir Pemprov DKI Jakarta, Emang Bisa?

RADAINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Anies Baswedan belumlah menghasilkan kata sepakat di tingkat DPRD. Rencana untuk menjual saham minuman keras di Jakarta ini masih menuai penolakan beberapa fraksi, diantaranya beralasan bahwa tak ada alasan logis menjual perusahaan bir di tengah keuangan Pemda baik-baik saja apalagi perusahaan tersebut tergolong sehat. (Republika, 18/5)
Gagasan yang mendapat tanggapan negatif dari fraksi-fraksi DPR ini sebenarnya adalah bentuk merealisasikan janji kampanye yang pernah digulirkan saat Pilgub tahun lalu. Dengan alasan bahwa sumber pemasukan Pemprov DKI haruslah halalan thoyibah. Sehingga penjualan saham Angker bir harus segera dilakukan. Sekalipun selama ini jumlah dana yang disetor PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) sebesar Rp 37, 8 miliar adalah nilai yang fantastis.
Jelaslah alasan dari pemprov ini adalah faktor agama. Motivasi ingin menerapkan salah satu syariat Allah yaitu dengan menjual saham pabrik bir terbesar di Jakarta adalah satu bentuk menjauhi larangan Allah. Islam jelas melarang miras ini, baik pengelola dan pemakai. Maka mengambil keuntungan dari barang haram ini adalah bentuk keharaman pula. Sehingga membersihkan setiap dana yang masuk apalagi dipergunakan oleh setiap muslim adalah wajib dilakukan. Inilah agaknya point penting yang ingin disampaikan oleh Pemprov, sehingga pembersihan dana Pemprov harus dilakukan terutama dari dana haram. Hanya saja hal ini tak berjalan mulus banyak penolakan-penolakan yang menghampiri.
Terlepas dari polemik di atas, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan ketika mencatut penerapan sebagian syariat Islam ini. Pertama, masih adanya kompromi dengan penerapan sistem yang menjadi bingkainya. Hal ini sangat berbahaya, betapa tidak penjualan saham hanya diberlakukan kepada satu perusahaan Angker bir ini saja, sedangkan perusahaan bir lain dibiarkan. Selain itu tak akan mengutak-atik aturan-aturan lain yang sebenarnya berkaitan terutama keberadaan miras sendiri yang masih dilegalkan. Senyampang konteks pelepasan saham PT DLTA memberikan angin segar bagi kaum muslim. Paling tidak mengurangi satu perusahaan pemicu kemaksiatan. Namun sekali lagi hal ini tak akan mengurangi resiko kemaksiatan yang terus bertambah. Karena aturan lain terkait tempat maksiat dan aturan pergaulan secara umum tak mendapat pengaturan yang benar sesuai Islam. 
Kedua, pemberlakuan syariat Islam yang sebagian dalam bingkai sekuler jelas kontraproduktif. Betapa tidak, pemberlakuan syariat secara parsial tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Apalagi dengan alasan bahwa pelaksanaan syariat akan terus dilakukan secara bertahap sampai menuju kesempurnaan, hal ini jelas tak pernah dipraktekkan sekalipun oleh Rasulullah. Sehingga penerapan syariat yang hanya sebagian ini akan menjadi hal yang sia-sia. Walhasil sapu bersih saham bir Pemprov ini akan sulit dilakukan dalam sistem sekarang yang menjunjung kebebasan ini.
Upaya penerapan syariat Islam dalam hal ini dengan membersihkan saham Pemprov tak sekedar membutuhkan semangat belaka namun kesadaran ideologis dan pemahaman yang utuh terhadap syariat Islam. Kesadaran tersebut tak hanya dimiliki oleh pemangku-pemangku kebijakan namun juga rakyat secara umum. Selain itu, pengadopsian syariat Islam juga bukan karena dorongan yang lain kepentingan golongan misalnya, tapi harus murni karena Allah semata.
Penerapan syariat akan mampu ditegakkan di atas landasan akidah Islam, total dan menyeluruh. Yang pada akhirnya tujuan mulia akan tercapai yaitu menjaga dan memelihara masyarakat dari hal-hal yang diharamkan. Maka tak hanya mampu membebaskan sumber dana Pemprov dari sumber yang tak halal tapi juga akan terbebas dari segala kemaksiatan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 17 =

Rekomendasi Berita