 |
| Jokowi.[Dok/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Partai berlambang pohon beringin mengalami terpaan pasca ditetapkan status tersangka (tsk) oleh KPK sehubungan dengan dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus E-KTP pekan lalu.
Menurut pandangan Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengemukakan menarik fenomena Golkar yang kini sedang terjadi pergolakan karena menjadi tersangka Korupsi E-KTP. Demikian ulasnya saat menjadi narasuimber di sesi diskusi ‘bahas santai politik’ (BATIK) mengusung tajuk,”Menakar Profesionalitas dan Loyalitas Eksekutif dan Parpol Pendukung Pemerintahan Jokowi,” di bilangan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).
Menurut Hari Purwanto, Pemerintahan Joko Widodo memasuki tahun ketiga (3).”Mau ‘suka atau ga suka’ Presiden Jokowi hari ini telah tercatat dalam sejarah, selian sudah sampai ke pentas dari lokal, nasional maupun Internasional,” jelasnya.
“Baik produser lokal, nasional, maupun internasional saat ini sedang diikuti (dimonitor) permainannya, sekalipun yang terindikasi salah satunya berada dalam parpol,” cetus Hari Purwanto.
Turut hadir dalam acara tersebut Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, Hari Purwanto Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), dan Sudarto perwakilan dari DPP PPP.
“Presiden masih ‘on the track’ sesuai dengan Nawacita dan Revolusi Mental yang didengungkan semasa kampanye Pilpres 2014 lalu,” ucap Hari Purwanto.
Namun, perlu dipahami Pemerintahan Joko Widodo-JK sisa 2 tahun lagi sehingga tak bisa dielakan fenomena manuver-manuver politik yang terjadi di sekeliling.
“Upaya bisa meraih posisi peran aktif nomor 2, baik itu di lingkaran institusi Kepolisian, maupun menteri-menteri,” tukasnya,
“Sudah rahasia umum, terjeratnya SN dalam indikasi korupsi E-KTP dan menjadi tersangka. Apabila ada pergantian Ketum, tentu saja membuka peluang pertarungan antara pak Luhut dan JK menggantikan posisi ketum Partai Golkar. Itupun bila saja terjadi Munaslub,” ulasnya.
Maka itulah, penyelesaian persoalan Golkar, Hari Purwanto selaku Direktur SDR itu menyarankan agar para pimpinannya mau memikirkan perekonomian bangsa dan negara kedepan.
“Dibutuhkan konsoloidasi. Dan Pemerintah akan solid dengan partai pendukung, bila Golkar bisa dipegang langsung oleh RI2,” tukasnya.
Soalnya, menurut Hari, Golkar, partai yang memposisikan tidak pernah berada di wilayah ‘oposisi’, kemukanya, baik masuk ke dalam siapapun baik di era SBY, bahkan pak Jokowi sekalipun.
“Konsolidasi yang dilakukan pada partai pendukung, dan nampaknya akan muncul di Pilkada serentak tahun 2018, yang menarik ruang Jokowi bagaimana Program konsolidasai bisa terealisasi, ditambah lagi parlemen sudah dibentuk nantinya 20%,” paparnya
“Menyelesaikan dua (2) tahun Kepemimpinan pak Jokowi, mestinya juga merombak kabinet dengan kekuatan fundamen,” pungkasnya.[Nicholas]
Comment