by

Dolfie Rompas Minta Kuasa Hukum Dewan Pers Membaca Kembali UU Agar Paham

Dolfie Rompas, Kuasa Hukum penggugat terhadap Dewan Pers.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Dalam persidangan V gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh PPWI/SPRI terhadap Dewan Pers digelar di PN Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018), Kuasa hukum tergugat (Dewan Pers) komplain mengenai legal standing dari salah satu penggugat yakni PPWI,  yang menurutnya tidak memiliki badan hukum. Menurut tergugat, legal standing itu harus berdasarkan organisasi berbadan hukum. 

Menjawab keberatan atau komplain dari pihak tergugat, Dolfie Rompas, kuasa hukum penggugat memberikan jawaban terkait keabsahan legal standing kliennya itu.

“Dalam undang undang no 17 pasal 16 tahun 2013 tentang ormas menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) itu bisa berbadan hukum dan bisa juga tidak beradan hukum. Kalau berbadan hukum harus dibuatkan SK dari Kemeterian Hukum dan HAM tetapi utuk nonbadan hukum, cukup dikeluarkan keterangan dari Kementrian Dalam Negeri, dalam hal ini Kesbangpol, dan untuk PPWI udah memiliki SK dari Kesbanpol.” Ujar Dolfie tegas.

Karena masih kurang puas, lanjut Dolfie,  ya tidak apa apa. saya suruh kembali membaca undang undang supaya mengerti apa yang dimaksud undang undang tersebut. 

“Jadi jelas bahwa tidak ada masalah dalam hal legal standing baik bagi penggugat PPWI maupun SPRI.” Tambahnya.

Selanjutnya hakim akan masuk pada proses mediasi antara penggugat (PPWI dan SPRI) dengan tergugat (Dewan Pers).

“Pada intinya kami sebagai kuasa hukum akan mengikuti permintaan principal kami. dalam hal ini PPWI dan SPRI. keinginan principal kami adalah apa yang kita gugat itulah yang harus dilksanakan. Ada beberapa kebjakan dewan pers yang harus dicabut. kalau itu dilakukan, kemungkinan mediasi akan terjadi. tetapi kalau tidak ya kita akan terus berjuang agar supaya kebijakan itu dicabut oleh putusan pengadilan.” Ujar Dolfie Rompas.

Kuasa hukum penggugat menambahkan kesiapan bermediasi tetapi dengan catatan bahwa kebijakan yang digugat atau kebijakan yang dirasa tidak adil seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) harus dicabut lebih dahulu. 

“Kalau tidak, sudah dipastikan mediasi akan gagal.” Tegas Dolfie di hadapan wartawan usai peridangan di PN Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Dolfie Rompas berharap kepada rekan rekan wartawan untuk terus mengawal gugatan PMH oleh Dewan Pers ini agar supaya putusan PN Jakpus benar-benar adil. 

“Harus diingat bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi bangsa demi kemajuan bangsa ini. Dewan Pers tidak boleh melakukan kriminalisasi terhadap pers.” Imbuhnya.[Nicholas/GF]


Lihat video

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 16 =

Rekomendasi Berita