Donald Trump dan Utang Amerika Serikat: Wajah Krisis Sistem Kapitalisme Sekuler

Opini25 Views

Penulis: Indri Nur Adha  | Aktivis Muslimah

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sebagaimana dilaporkan metrotvnews.com (29/03/2026), demonstrasi besar bertajuk “No Kings” mengguncang Amerika Serikat pada 28 Maret 2026. Aksi ini melibatkan jutaan warga yang turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump.

Diperkirakan sekitar 8 juta peserta tersebar di lebih dari 3.300 titik di seluruh negara bagian, menjadikannya salah satu gelombang protes terbesar dalam sejarah modern negeri tersebut.

Para demonstran mengusung slogan “End this war” sebagai ekspresi penolakan terhadap konflik yang melibatkan Amerika Serikat di Iran.

Gelombang protes ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari operasi militer di luar negeri, kebijakan imigrasi yang dinilai keras, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Trump hanya berada di angka 36 persen, mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara.

Sebagaimana diberitakan cnbcindonesia.com (28/03/2026), utang nasional Amerika Serikat telah mencapai US$39 triliun pada Maret 2026. Lonjakan ini dipicu oleh peningkatan pengeluaran negara, terutama dalam sektor militer dan keterlibatan dalam konflik global, termasuk dinamika hubungan dengan Israel dan Iran.

Dengan jumlah penduduk sekitar 342 juta jiwa, beban utang rata-rata per orang mencapai sekitar US$113.875 atau setara Rp1,93 miliar, meskipun secara teknis ditanggung melalui mekanisme fiskal negara seperti pajak dan penerimaan lainnya.

Data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kenaikan utang terjadi lebih cepat pada awal masa jabatan kedua Trump dibandingkan periode sebelumnya.

Hal ini menandakan adanya percepatan beban fiskal yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang.

Ambisi memperluas pengaruh global melalui kebijakan militer dinilai membawa konsekuensi serius bagi kondisi ekonomi Amerika Serikat.

Peningkatan belanja pertahanan secara masif telah mendorong lonjakan utang negara. Jika tren ini terus berlanjut tanpa pengelolaan yang hati-hati, ancaman krisis ekonomi bahkan potensi kebangkrutan bukanlah hal yang mustahil.

Di sisi lain, sikap Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump yang konsisten mendukung Israel dalam konflik Palestina serta membangun aliansi strategis dengan negara-negara Barat dan Teluk untuk menghadapi Iran dinilai mencerminkan watak ideologis kapitalisme sekuler.

Sistem ini kerap menempatkan kepentingan dan kekuasaan sebagai orientasi utama dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Sejumlah pengamat menyebut pendekatan Trump sebagai kebijakan “transaksional”, yakni memperlakukan hubungan internasional sebagai arena tawar-menawar kepentingan.

Dalam perspektif ini, konflik global bukan sekadar dinamika politik, tetapi juga konsekuensi dari sistem yang mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan demi ambisi geopolitik.

Kondisi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari peran sebagian penguasa di negeri-negeri Muslim yang menjalin aliansi dengan kepentingan Amerika Serikat.

Dalam kerangka kapitalisme sekuler, orientasi kekuasaan sering kali bergeser dari kepentingan umat menuju kepentingan politik dan ekonomi pragmatis, meskipun harus mengorbankan prinsip keadilan.

Padahal, dalam ajaran Islam, kepemimpinan merupakan amanah untuk melindungi dan mengurus urusan umat.

Realitas persekutuan yang merugikan kaum Muslim menjadi pengingat akan pentingnya kembali pada sistem yang menjadikan akidah sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan dan kekuasaan.

Oleh karena itu, kesadaran politik umat Islam perlu terus dibangun secara konsisten. Umat tidak hanya dituntut memahami dinamika global, tetapi juga memiliki pijakan ideologis yang kokoh dalam menyikapinya.

Dengan menjadikan akidah Islam sebagai dasar, umat diharapkan mampu terhindar dari dominasi sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Seruan untuk menghadirkan kembali tatanan kehidupan berbasis syariah Islam pun mengemuka sebagai alternatif atas krisis global yang terjadi.

Dalam pandangan ini, persatuan umat di bawah satu kepemimpinan global dianggap sebagai jalan untuk membangun kekuatan politik dan peradaban yang mandiri serta berdaulat.

Sebagaimana firman Allah Swt.:
“Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.” (TQS Al-An’am [6]: 153)
Wallahu a’lam bishshawab.[]

Comment